• Blog
  • News Forex, Index & Komoditi ( Rabu, 31 Maret 2021 )

News Forex, Index & Komoditi ( Rabu, 31 Maret 2021 )

Bursa Asia akhir kuartal I digerakkan data produksi pabrik

Bursa Asia bergerak mixed di perdagangan terakhir kuartal pertama 2021. Rabu (31/3) pukul 8.20 WIB, indeks Nikkei 225 turun 0,42% ke 29.307.

Hang Seng justru menguat 0,79% ke 28.802. Indeks Kospi menguat 0,72% ke 3.091. Straits Times menguat 0,16% ke 3.195. Sementara Taiex menurun 0,20% ke 16.521.

Pasar saham Asia hari ini akan diwarnai data ekonomi berupa angka produksi pabrik. Produksi pabrik di Jepang turun 2,1% pada bulan Februari. Penurunan ini lebih dalam daripada median prediksi pasar sebesar 1,2%. Survei Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang memperkirakan produksi akan turun 1,9% di bulan Maret dan naik 9,3% pada bulan April.

Berkebalikan dengan Jepang, produksi pabrik di Korea Selatan justru melesat 4,3% di bulan Februari ketimbang bulan sebelumnya. Ini adalah angka tertinggi dalam delapan bulan.

Lonjakan produksi ini terutama ditopang oleh kenaikan produksi semikonduktor dan kimia. Kenaikan produksi pabrik ini berbalik dari penurunan sebesar 1,2% di bulan Januari dan jauh lebih tinggi ketimbang prediksi penurunan 0,1%.

Pada perdagangan semalam, Dow Jones Industrial Average turun 0,31%. S&P 500 melemah 0,32% dan Nasdaq Composite turun 0,11%.

Wall Street turun, dipicu pelemahan saham teknologi imbas lonjakan yield US treasury

Indeks utama Wall Street tergelincir pada awal perdagangan Selasa (30/3) karena investor menarik diri dari saham-saham terkait teknologi kelas berat dan beralih ke saham bank dan saham industri yang undervalued di tengah kenaikan imbal hasil obligasi AS.

Mengutip Reuters, Selasa (30/3), pada 10:07 waktu setempat, Dow Jones Industrial Average turun 111,33 poin, atau 0,34% ke level 33.060,04, S&P 500 turun 20,71 poin, atau 0,53% ke level 3.949,97 dan Nasdaq Composite turun 107,32 poin, atau 0,82% ke level 12.952,33.

Saham Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com dan Broadcom Inc turun antara 0,9% dan 2,7%, karena imbal hasil Treasury AS 10-tahun mencapai rekor tertinggi 14 bulan.

Nasdaq mencatat kerugian bulanan pertama sejak November karena kenaikan imbal hasil sejak bulan lalu telah memukul saham-saham teknologi yang seringkali memiliki lingkungan tingkat rendah yang sangat terpanggang dalam penilaian tinggi mereka.

"Kami sedang melalui periode di mana orang menyesuaikan ke tingkat yang sedikit lebih tinggi," kata Jon Maier, kepala investasi di Global X ETFs di New York seperti dikutip Reuters.

"Sebuah rencana infrastruktur akan menguntungkan sektor-sektor yang biasanya terkunci selama pandemi. Material, industri adalah bidang yang akan mendapat keuntungan dari pengeluaran tambahan."

Pada hari Rabu, Presiden AS Joe Biden akan mengungkap lebih detail tentang tahap pertama dari rencana infrastrukturnya, yang dapat bernilai hingga US$ 4 triliun.

Sektor keuangan dan industri terkait ekonomi adalah satu-satunya sektor di wilayah positif, sementara teknologi dan utilitas mencatat penurunan paling tajam.

Saham bank rebound 1,7% karena investor mengambil kesempatan dari tanda-tanda bahwa dampak dari jatuhnya hedge fund AS tidak berdampak ke pasar yang lebih luas.

Saham bank dan saham industri termasuk JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley dan Boeing Co bertambah antara 0,2% dan 0,7%.

"Ini adalah pasar transisi ... kami akan melihat perluasan pasar ini berlanjut sepanjang tahun ini," kata John Traynor, kepala investasi di People's United Advisors.

Kebencian Terhadap Warga Asia Meningkat, WNI di AS Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

 Kementerian Luar Negeri Indonesia mengimbau kepada warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan kewaspadaan. Imbauan ini datang di tengah meningkatnya nsiden kekerasan dan kejahatan berbasis kebencian yang menargetkan warga Asia di AS.

"Saat ini terdapat perkembangan situasi meningkatnya insiden diskriminasi dan kekerasan rasial di terhadap komunitas Asia di beberapa wilayah di AS," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam imbauan yang diunggah di laman Safe Travel pada Selasa (30/3/2021).

"Sehubungan dengan hal tersebut kami mengimbau bagi Anda yang berada di wilayah AS tetap tenang namun senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan terus mengikuti perkembangan situasi. Selain itu Anda juga diimbau untuk mengikuti imbauan yang dikaluarkan oleh Otoritas ataupun Perwakilan RI setempat," sambungnya.

Dalam imbauanya, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa apabila ada WNI yang mengalami kekerasan berbasis ras agar dapat menghubungi pihak berwajib setempat atau Perwakilan Indonesia terdekat.

Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam imbauanya juga merilis nomor-nomor darurat perwakilan Indonesia yang ada di AS.


"Berikut kontak emergency number Perwakilan RI di AS, KBRI Washington DC: +1 (202) 569-7996. KJRI Chicago: +1 312-547-9114. KJRI Houston: +1 346-932-7284. KJRI Los Angeles: +1 213-590-8095. KJRI New York: +1 347-806-9279. KJRI San Francisco," ujarnya.

"Atau dapat mengunduh aplikasi Safe Travel untuk dapat mengakses dan menekan tombol darurat sekiranya Anda berada dalam keadaan bahaya," tukasnya.

Adik Kim Jong-un Sindir Presiden Korsel Bak Burung Beo

Adik Pemimpin Korea Utara, Kim Yo-jong, menyindir Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dengan sebutan burung beo akibat mengkritik uji coba rudal.

Menurut kantor berita Korea Utara, KCNA, Kim Yo-jong menyebut Moon Jae-in kehabisan kata-kata.

"(dia seperti) burung beo yang dibesarkan oleh Amerika, (dia menggunakan) logika AS yang mirip gangster", katanya, dikutip AFP, Selasa (30/3).

Kim melontarkan pernyataan itu menanggapi pidato Moon yang tidak secara khusus membahas uji coba rudal pada Jumat (26/3) pekan lalu.

Tindakan Korut meluncurkan rudal, kata Moon, tidak diinginkan dan bisa menghalangi kelangsungan dialog antara Korea Utara dan Amerika Serikat.

Korut memiliki sejarah panjang dalam menggunakan uji senjata guna meningkatkan ketegangan dengan musuh-musuhnya. Pekan lalu negara yang dipimpin Kim Jong-un dituduh memprovokasi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.

AS dan Jepang mengatakan senjata yang ditembakkan Korut adalah rudal balistik. Namun, Korut berkeras bahwa itu hanya senjata taktis.

Usai peluncuran rudal pada Kamis (25/3) pekan lalu, Biden menyebut uji coba tersebut sebagai pelanggaran resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan meminta negara itu tidak kembali melakukan pengujian senjata.

Biden juga memperingatkan Korea Utara mereka bakal bertindak jika pengujian rudal terus dilakukan.

"Akan ada tanggapan jika mereka memilih untuk meningkatkan (uji coba rudal)," kata Biden.

Ri Pyong-chol, seorang pejabat terkemuka Korea Utara yang mengawasi uji coba rudal tersebut mengatakan komentar Biden telah mengungkapkan "permusuhan yang mendalam" terhadap rezim Kim Jong-un.

"Pernyataan seperti itu dari Presiden AS adalah pelanggaran secara gamblang atas hak negara kami untuk membela diri dan memprovokasi hal tersebut," kata Ri dalam pernyataan yang dirilis oleh KCNA.

Perundingan antara Korut dan AS soal pencabutan sanksi serta pelucutan senjata nuklir mandek sejak 2019. Biden juga belum memberikan sinyal bakal kembali memulai perundingan yang digagas di era pendahulunya, Donald Trump.

Pemimpin 23 negara dukung gagasan perjanjian pandemi untuk keadaan darurat

Belajar dari pandemi Covid-19 yang memporak porandakan kesehatan dan perekonomian, para pemimpin 23 negara dan Organisasi Kesehatan Dunia (who) mendukung gagasan untuk membuat perjanjian internasional.

Perjanjian yang disepakati pada Selasa (30/3) ini akan membantu dunia menangani keadaan darurat kesehatan di masa depan.

Gagasan ini sudah pernah diucapkan oleh ketua pemimpin Uni Eropa Charles Michel pada pertemuan puncak G20 November lalu. Ia bilang perjanjian ini akan memastikan akses universal dan adil terhadap vaksin, obat-obatan dan diagnostik untuk pandemi, seperti pemberitaan Reuters pada Selasa (30/3).

Hal ini mendapat dukungan resmi dari para pemimpin Fiji, Portugal, Rumania, Inggris, Rwanda, Kenya, Prancis, Jerman, Yunani, Korea. Juga dari pemimpin Chili, Kosta Rika, Albania, Afrika Selatan, Trinidad dan Tobago, Belanda, Tunisia, Senegal, Spanyol, Norwegia, Serbia, Indonesia, Ukraina dan WHO.

“Akan ada pandemi lain dan keadaan darurat kesehatan besar lainnya. Tidak ada satu pun lembaga pemerintah atau multilateral yang dapat menangani ancaman ini sendirian, ”tulis para pemimpin tersebut dalam artikel opini bersama di surat kabar besar.

Mereka percaya bahwa negara-negara harus bekerja sama menuju perjanjian internasional baru untuk kesiapsiagaan dan tanggapan pandemi. Tujuan utama dari perjanjian semacam itu adalah untuk memperkuat ketahanan dunia terhadap pandemi di masa depan.

Hal ini akan melalui sistem kewaspadaan yang lebih baik, berbagi data, penelitian dan produksi serta distribusi vaksin, obat-obatan, diagnostik, dan alat pelindung diri, kata mereka.

Perjanjian tersebut juga akan menyatakan bahwa kesehatan manusia, hewan, dan planet semuanya terhubung dan harus mengarah pada tanggung jawab bersama, transparansi, dan kerja sama secara global.

"Kami yakin bahwa itu adalah tanggung jawab kami, sebagai pemimpin negara dan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa dunia belajar dari pandemi COVID-19," tulis para pemimpin itu. 

23 pemimpin negara mendukung perjanjian internasional untuk menangani pandemi

Para pemimpin dari 23 negara beserta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa (30/3) sepakat untuk mendukung dibentuknya perjanjian internasional untuk menangani keadaan darurat kesehatan di masa depan seperti pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Gagasan mengenai perjanjian ini pertama kali disampaikan oleh ketua dari para pemimpin negara Uni Eropa, Charles Michel, pada KTT G20 bulan November 2020.

Michel menjelaskan bahwa perjanjian ini akan memastikan akses universal dan adil terhadap vaksin, obat-obatan dan diagnostik untuk pandemi jika terjadi lagi di masa depan.

Dikutip dari Reuters, ke-23 negara yang mendukung gagasan ini antara lain adalah Albania, Chili, Kosta Rika, Fiji, Prancis, Jerman, Yunani, Indonesia, Kenya, Belanda, Norwegia, Portugal, Rumania, Rwanda, Senegal, Serbia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Ukraina, dan Inggris Raya. Perwakilan WHO juga mendukung penuh upaya pencegahan ini.

Secara umum, semua negara yang sepakat merasa upaya ini perlu dilakukan demi mencegah krisis akibat pandemi yang mungkin akan datang lagi di masa mendatang.

"Kami percaya bahwa negara-negara harus bekerja sama menuju perjanjian internasional baru untuk kesiapsiagaan dan respons pandemi," tulis para pemimpin negara dalam pernyataan bersama, seperti dikutip Reuters.

Mereka yakin akan ada pandemi lain dan keadaan darurat kesehatan lain di masa depan, dan tidak ada satu pun lembaga pemerintah atau multilateral yang dapat menangani ancaman ini sendirian.

Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk memperkuat ketahanan dunia terhadap pandemi di masa depan melalui sistem kewaspadaan yang lebih baik, berbagi data, penelitian dan produksi serta distribusi vaksin, obat-obatan, diagnostik, dan peralatan pelindung diri.

Di bawah perjanjian tersebut, nantinya kesehatan manusia, hewan, dan bumi akan dikelola secara berkelanjutan dan harus mengarah pada tanggung jawab bersama, transparansi, dan kerja sama secara global.

Secara umum, para pemimpin negara akan memastikan dunia tidak akan kembali mengalami krisis akibat masalah kesehatan dan pandemi.

Inggris berjanji akan menyumbangkan vaksin Covid-19, tapi tidak sekarang

Menteri Strategi Bisnis, Energi dan Industri, Kwasi Kwarteng, memastikan bahwa Inggris baru akan berbagi vaksin Covid-19 ke negara lain jika seluruh populasi dewasa di negaranya telah menerima vaksin.

Saat ini lebih dari 30 juta warga Inggris telah menerima dosis vaksin Covid-19 pertama mereka. Inggris menargetkan bisa memvaksin semua orang dewasa pada akhir Juli mendatang.

Meskipun jadi salah satu negara pertama yang meluncurkan program vaksinasi, Inggris cenderung lambat soal pemerataan. Inggris juga menjadi sorotan karena memiliki pasokan vaksin yang dianggap melebihi populasinya.

Terkait kelebihan vaksin, Inggris tetap berjanji akan memberikan bantuan kepada negara lain, termasuk negara tetangga mereka di Britania Raya, setelah target dalam negerinya tercapai.

"Saya pikir fokus kami harus mencoba dan menjaga Inggris tetap aman, kami ingin bekerja sama juga dengan negara alin tetapi prioritas utama adalah vaksinasi (dalam negeri)," ungkap Kwarteng kepada Sky News, seperti dikutip Reuters.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Inggris juga bekerja sama dengan negara Eropa lain untuk memastikan ketersediaan vaksin dan tidak ada unsur kompestisi dalam hal itu.

"Jika ada kelebihan dosis maka kami bisa membagikannya, tapi tidak ada kelebihan untuk saat ini. Kami masih memiliki banyak orang untuk divaksinasi," ungkap sang menteri,

Baru-baru ini Inggris telah menyetujui kesepakatan untuk membeli puluhan juta dosis dari sejumlah pemasok. Pada hari Senin (29/3), perusahaan farmasi GlaxoSmithKline (GSK) turut mengumumkan rincian rencana bagian akhir dari proses pembuatan hingga 60 juta vaksin Novavax untuk digunakan di Inggris.

Hari ini, Selasa (30/3), Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, jadi salah satu dari 23 pemimpin negara yang mendukung ide pembuatan perjanjian internasional yang akan mendorong dunia untuk bekerja sama menghadapi keadaan darurat kesehatan di masa depan.

Inggris bersama 22 negara lain, termasuk Indonesia, dan WHO percaya bahwa perjanjian tersebut bisa digunakan sebagai tameng agar dunia tidak terperosok ke dalam krisis berkepanjangan seperti pada pandemi Covid-19 saat ini.

Joe Biden tidak berniat bertemu dengan Kim Jong Un

Gedung Putih pada Senin (29/3/2021) mengatakan, Presiden AS Joe Biden tidak berniat untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Melansir Reuters, saat ditanya apakah pendekatan diplomatik Biden ke Korea Utara akan mencakup "duduk bersama Presiden Kim Jong Un" seperti yang dilakukan mantan Presiden Donald Trump, sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki berkata, "Saya pikir pendekatannya akan sangat berbeda dan itu bukan niatnya."

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Korea Utara meluncurkan jenis baru rudal balistik taktis jarak pendek minggu lalu. Hal ini mendorong Washington untuk meminta pertemuan komite sanksi Dewan Keamanan PBB (DK PBB), yang kemudian mengkritik uji coba tersebut.

Biden pada hari Kamis mengatakan Amerika Serikat tetap terbuka untuk diplomasi dengan Korea Utara meskipun negara tersebut melakukan uji coba rudal balistik. Akan tetapi, AS memperingatkan akan ada tanggapan lain jika Korea Utara meningkatkan masalah.

Korea Utara pada hari Sabtu mengatakan pemerintah Biden telah mengambil langkah pertama yang salah dan mengungkapkan "permusuhan yang mendalam" dengan mengkritik apa yang disebut uji coba rudal pertahanan diri.

Trump mengadakan tiga pertemuan penting dengan Kim, dan bertukar serangkaian surat. Akan tetapi, hubungan keduanya kemudian membeku, dan negara bersenjata nuklir itu mengatakan tidak akan terlibat lebih jauh kecuali Amerika Serikat membatalkan kebijakan permusuhannya.

Belum Diajukan, Iran Tolak Mentah-mentah Proposal Perjanjian AS

 Iran telah mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan membatasi program nuklirnya sampai Washington mencabut sanksi sepihaknya. Ini adalah teguran yang jelas terhadap proposal perjanjian nuklir baru yang sedang disiapkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden .

Menurut outlet media Politico, mengutip pejabat yang mengetahui proposal itu, Presiden Joe Biden memberikan sentuhan terakhir pada tawaran ke Teheran yang akan memberikan bantuan dari sanksi AS. Sebagai gantinya, Iran akan diminta untuk menghentikan beberapa pengembangan nuklirnya, termasuk pekerjaan sentrifugal canggih dan pengayaan uranium hingga kemurnian 20%.

Namun proposal tawaran yang dilaporkan itu telah mendapat sambutan yang dingin di Teheran. Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada Press TV bahwa Iran akan menghentikan 20% pengayaan nuklirnya hanya jika AS pertama-tama mengakhiri semua sanksi yang dikenakan pada Republik Islam itu. Pejabat itu memperingatkan bahwa Teheran akan mengurangi komitmennya di bawah perjanjian nuklir 2015 jika Washington menolak untuk mencabut pembatasan ekonomi. Ia juga memperingatkan bahwa waktu hampir habis bagi AS untuk membalikkan arah.

Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan tanggapan serupa untuk kesepakatan baru Biden yang dilaporkan itu.

“Tidak ada proposal yang dibutuhkan AS untuk bergabung kembali dengan JCPOA. Ini hanya membutuhkan keputusan politik oleh AS untuk sepenuhnya dan segera melaksanakan semua kewajibannya,” tulis misi diplomatik Iran dalam sebuah tweet seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (30/3/2021).

Di bawah Donald Trump, Washington secara sepihak menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang memberikan keringanan sanksi sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir Iran. Pemerintahan Trump kemudian secara sepihak memberlakukan kembali pembatasan ekonomi di Republik Islam, mendorong Teheran untuk mengurangi komitmennya sendiri berdasarkan kesepakatan tersebut.

Pemerintah AS yang baru telah menawarkan untuk bergabung dengan Eropa, China, dan Rusia untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut, tetapi sejauh ini Teheran telah menolak tawaran tersebut. Iran menegaskan bahwa sanksi harus dicabut sebelum kembali ke meja perundingan.

Teheran semakin lelah dengan Washington sejak Trump menarik diri dari kesepakatan pada 2018. Awal bulan ini, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Iran tidak percaya pada janji-janji Washington, dan hanya pencabutan sanksi secara penuh akan memulihkan niat baik antara kedua bangsa.

Berkeliaran di Atas Taiwan, 11 Jet Tempur China Lakukan Gerakan Penjepit

 Setidaknya 11 jet tempur China berkeliaran di langit sekitar Taiwan pada Senin kemarin. Mereka bergerak dalam formasi penjepit di timur, selatan dan barat. Manuver itu dilakukan ketika seorang diplomat Amerika Serikat (AS) muncul di pulau itu sebagai bagian dari delegasi yang dipimpin oleh presiden Palau.

"Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) mengirim delapan jet tempur dan dua pesawat pengintai ke zona identifikasi pertahanan udara barat daya (ADIZ) Taiwan," pemerintah Taiwan melaporkan seperti dikutip dari Newsweek, Selasa (30/3/2021).

Sedangkan Kementerian Pertahanan Jepang mencatat dua pesawat mata-mata tambahan saat salah satunya melakukan manuver di timur Taiwan.

Dilihat bersama-sama, jalur penerbangan yang diterbitkan oleh Taipei dan Tokyo tampaknya menunjukkan PLA memproyeksikan kehadirannya di tiga sisi Taiwan yang demokratis, yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan, Shih Shun-wen, pada konferensi pers mengatakan kepada wartawan bahwa angkatan bersenjata Taipei sepenuhnya mengetahui semua aktivitas pesawat dan kapal di sekitar pulau itu, dan mereka akan merespons dengan sesuai.

Dia tidak berkomentar tentang apa yang dipandang sebagai eskalasi ketegangan militer lainnya di Selat Taiwan, yang lebarnya hanya 80 mil di bagian tersempitnya.

Analis lokal, bagaimanapun, telah menunjuk ke preseden yang menunjukkan bahwa peningkatan latihan angkatan udara China di dekat Taiwan, setidaknya sebagian, merupakan pesan politik untuk Taipei dan Washington.

Chieh Chung, seorang peneliti di Association of Strategic Foresight, mengatakan kepada Kantor Berita Pusat yang didanai pemerintah di Taipei bahwa aktivitas PLA hari Senin — hari ketujuh belas di bulan Maret pesawat China telah memasuki ADIZ — adalah cara Beijing untuk menekan pulau tersebut dan mengungkapkan ketidakpuasannya pada hubungan yang "hot" antara AS dan Taiwan.

Serangan itu bertepatan dengan kedatangan Presiden Palau Surangel Whipps Jr. di Taipei untuk mempromosikan "gelembung perjalanan" antara kedua negara. Di antara delegasinya adalah Duta Besar AS untuk Palau John Hennessey-Niland, yang menjadi perwakilan Amerika pertama yang tengah bertugas yang mengunjungi Taiwan sejak hubungan diplomatik formal berakhir lebih dari empat dekade lalu.

Demikian pula, 20 pesawat PLA dikirim ke ADIZ Taiwan setelah Taipei dan Washington menandatangani perjanjian kerja sama penjaga pantai pada hari Jumat. Itu adalah armada pesawat perang pengganggu terbesar yang tercatat baru-baru ini.

Palau, yang tetap menjadi salah satu dari 15 sekutu diplomatik resmi Taiwan, telah bertahan berhubungan dengan Taipei meskipun ada upaya Beijing untuk mengubahnya, kata Presiden Whipps kepada wartawan pada hari Senin.

Dia menggambarkan pendekatan "stick dan carrot" China terhadap diplomasi kontraproduktif, mengutip upaya sebelumnya untuk membujuk pemerintah Palau dengan mengirim lebih dari 100.000 turis China ke kepulauan Pasifik setiap tahun. Namun, Palau kemudian "melarang" setelah jelas tidak berniat untuk beralih kesetiaan, kata Whipps.

"Anda tidak memukul istri Anda untuk membuat mereka mencintai Anda," kata Whipps.

"Jika Anda memberi saya wortel, jangan beri tahu saya bahwa saya tidak dapat melihat orang lain atau saya tidak dapat berbicara dengan orang lain itu, karena kita semua percaya pada perdamaian dan kemakmuran untuk semua orang," imbuhnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai kehadiran Duta Besar Hennessey-Niland dalam delegasinya, Whipps mengatakan hal itu menunjukkan kemitraan yang erat antara Palau dan AS di banyak bidang, termasuk kesehatan dan keamanan masyarakat.

"Sebagai negara kecil, kita dapat dengan mudah disusupi. Kami bergantung pada mitra kami untuk melindungi kami dan memberi kami keamanan, jadi saya menghargai dia bergabung dengan kami dan menunjukkan persahabatan dan komitmen yang kami miliki," tambah sang presiden.

Juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian menyatakan penolakan Beijing terhadap kehadiran duta besar di Taipei selama konferensi pers regulernya pada hari Senin.

"Masalah Taiwan sangat sensitif," kata Zhao, menambahkan bahwa AS harus menghentikan semua interaksi resmi dengan Taiwan.

Ketika hubungan AS-Taiwan membaik selama pemerintahan Trump, Taipei mengalami paksaan militer dari China yang tidak terlihat selama beberapa dekade. Pada tahun 2020, angkatan udara Taiwan yang menua terbang 1.000 jam ekstra untuk menghalangi pesawat PLA, bunyi sebuah laporan pemerintah yang dirilis awal bulan ini.

Anggota parlemen di negara kepulauan itu telah menyuarakan keprihatinan atas tingginya jumlah biaya yang ditimbulkan pada pilot, pesawat, dan anggaran pertahanan Taiwan.

Pada hari Senin, Wakil Menteri Pertahanan Taiwan Chang Che-ping mengatakan kepada legislator di sebuah komite pertahanan yang mendengar bahwa angkatan udara tidak lagi mengerahkan jet untuk mencegat setiap serangan PLA ke ADIZ negara itu. Pesawat dengan ancaman lebih rendah sekarang dilacak dengan rudal darat.

'Perangi' Nasionalisme Vaksin, Pemimpin Dunia Serukan Perjanjian Pandemi

 Para pemimpin global telah menyerukan perjanjian baru untuk membantu dunia mempersiapkan pandemi di masa depan, sebagai peringatan terhadap meningkatnya nasionalisme vaksin COVID-19 .

Lebih dari 20 pemimpin negara, termasuk Emmanuel Macron dari Prancis , Boris Johnson dari Inggris dan Angela Merkel dari Jerman , menulis sebuah artikel yang diterbitkan di beberapa media pada hari Selasa, memperingatkan bahwa ini adalah pertanyaan "bukan jika, tetapi kapan" krisis kesehatan berikutnya melanda.

Artikel tersebut menyerukan kerja sama internasional yang lebih besar dan mengatakan negara-negara harus menghindari isolasi dan nasionalisme.

"Akan ada pandemi lain dan keadaan darurat kesehatan besar lainnya. Tidak ada satu pun lembaga pemerintah atau multilateral yang dapat menangani ancaman ini sendirian. Pertanyaannya bukan jika, tetapi kapan," kata artikel itu seperti dikutip dari CNN, Selasa (30/3/2021).

Peringatan keras datang ketika negara dan blok perdagangan terus bentrok mengenai pasokan vaksin. Beberapa dari mereka yang menandatangani surat tersebut telah terlibat dalam mengecam pengiriman vaksin baru-baru ini.

Uni Eropa (UE) dan Inggris terlibat perang kata-kata yang berkepanjangan atas kontrak produsen obat AstraZeneca untuk memasok vaksinnya, sementara beberapa negara anggota UE telah berulang kali mengungkapkan rasa frustrasi mereka dengan peluncuran vaksin yang gagap dari blok tersebut.

Tetapi kelompok yang menandatangani artikel Selasa itu mengeluarkan nada yang sangat berbeda, menekankan bahwa persatuan dan koordinasi adalah kunci untuk pandemi di masa depan.

Di antara penulisnya adalah kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang sebelumnya telah memperingatkan terhadap nasionalisme vaksin dan pendekatan "saya yang pertama" untuk inokulasi.

Para pemimpin dunia menulis bahwa mereka berkomitmen untuk memastikan akses universal dan adil ke vaksin, obat-obatan dan diagnostik yang aman, berkhasiat dan terjangkau untuk pandemi ini dan masa depan.

"Kami percaya bahwa negara-negara harus bekerja sama menuju perjanjian internasional baru untuk kesiapsiagaan dan tanggapan pandemi," tambah mereka.

Menurut penghitungan Universitas Johns Hopkins hingga saat ini, lebih dari 127 juta kasus virus Corona baru telah tercatat secara resmi di seluruh dunia. Virus ini telah menewaskan lebih dari 2,7 juta orang dan telah membuat sebagian dunia hampir terhenti selama setahun terakhir.

Artikel bersama itu muncul saat Eropa bergulat dengan gelombang ketiga pandemi dan lonjakan kasus di Brasil dan India.