• Blog
  • News  Forex,  Index  &  Komoditi ( Senin,  1 Maret  2021 )

News  Forex,  Index  &  Komoditi ( Senin,  1 Maret  2021 )

Wall Street bervariasi, Nasdaq ditutup 72,91 poin lebih tinggi

Saham-saham Wall Street bervariasi pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), dengan indeks Nasdaq menguat sekalipun sentimen tetap rapuh setelah kinerja indeks terburuk dalam empat bulan sehari sebelumnya, karena kekhawatiran kenaikan inflasi membuat imbal hasil obligasi AS mendekati level tertinggi satu tahun.

Indeks Dow Jones Industrial Average anjlok 469,64 poin atau 1,50 persen menjadi ditutup di 30.932,37 poin. Indeks S&P 500 berkurang 18,19 poin atau 0,48 persen, menjadi menetap di 3.811,15 poin. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 72,91 poin atau 0,56 persen lebih tinggi, menjadi berakhir di 13.192,34 poin.

Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup di zona merah, dengan sektor energi jatuh 2,3 persen, memimpin penurunan. Sektor teknologi naik 0,6 persen, melampaui sisanya. Kelompok teknologi anjlok 3,5 persen di sesi sebelumnya.

S&P 500 berakhir sedikit melemah, sementara indeks Dow ditutup lebih rendah setelah sebelumnya turun ke level terendah tiga minggu. Dow masih membukukan keuntungan hampir 4,0 persen untuk Februari, karena investor membeli saham-saham perusahaan siklikal yang akan mendapatkan keuntungan dari pembukaan kembali ekonomi.

Nasdaq, yang mengalami minggu terburuk sejak Oktober, mengakhiri bulan kurang lebih 1,0 persen lebih tinggi, sementara S&P 500 membukukan kenaikan bulanan sekitar 2,6 persen.

Saham Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp dan Alphabet Inc naik antara 0,2 persen hingga 1,4 persen pada Jumat (26/2/2021) tetapi mengalami minggu terburuk dalam beberapa bulan belakangan ini karena kenaikan tajam dalam imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun turun menjadi 1,404 persen setelah melonjak menjadi 1,614 persen pada Kamis (25/2/2021), mengguncang pasar saham. Pengukur ketakutan Wall Street melayang di level tertinggi satu bulan.

Saham-saham teknologi sangat sensitif terhadap kenaikan imbal hasil karena nilainya sangat bergantung pada laba yang akan datang, yang didiskon lebih dalam saat suku bunga naik.

“Tidak diragukan lagi bahwa jalur suku bunga saat ini lebih tinggi,” kata Andrew Mies, kepala investasi di 6 Meridian.

"Ada beberapa penarik untuk saham yang tidak boleh kita lupakan," kata Mies, mengutip paket bantuan ekonomi senilai 1,9 triliun dolar AS dari Presiden Joe Biden di hadapan Kongres.

Lonjakan awal di saham GameStop Corp gagal dan membuat saham pengecer video game itu anjlok 6,4 persen pada Jumat (26/2/2021), menyiramkan air pada reli baru minggu ini yang telah membuat analis bingung.

Di sisi ekonomi, data terbaru menunjukkan belanja konsumen AS meningkat paling tinggi dalam tujuh bulan pada Januari tetapi tekanan harga tetap tenang.

Salesforce.com Inc merosot 6,3 persen karena perusahaan perangkat lunak daring itu memperkirakan laba setahun penuh di bawah ekspektasi pasar.

DPR AS Restui Stimulus Jumbo US$ 1,9 T Biden

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mengesahkan

DPR, dipimpin oleh Ketua Nancy Pelosi, setuju untuk memajukan rencana bantuan besar-besaran ini. Mencakup perluasan program guna membantu jutaan orang Amerika yang terdampak pandemi dan memberikan dukungan keuangan untuk pemerintah negara bagian dan lokal.

Selanjutnya RUU mengenai stimulus ini akan dibahas oleh Senat. Ini mengingat AS memiliki sistem politik dua kamar, untuk disetujui dan ditandatangani Biden.

"Sekarang, RUU itu dipindahkan ke Senat AS, di mana saya berharap RUU itu akan segera ditindaklanjuti. Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan, "kata Biden dalam pengarahan, Sabtu (27/2/2021).

"Jika kita bertindak sekarang - tegas, cepat dan berani - kita akhirnya bisa mengatasi virus ini ... Kami akhirnya bisa membuat ekonomi kami bergerak lagi."

Dengan posisi Senat 50-50 antara Demokrat dan Republik, kemungkinan akan terjadi perdebatan sengit. Skenario beredar bahwa Senat akan memodifikasi dan mengesahkan versi lain dari RUU itu.

Jika itu terjadi, DPR kemudian harus mengesahkan versi Senat. Namun bisa juga kedua lembaga itu harus bertemu untuk menyusun undang-undang final yang dapat disepakati dalam komite konferensi.

Partai Demokrat yang merupakan 'rumah' bagi Presiden Biden sendiri menyatakan akan segera menyetujui stimulus jumbo ini sebelum tanggal 14 Maret. Tanggal tersebut adalah hari di mana stimulus sebelumnya berakhir.

Mereka menyebut bahwa Republik harus mau memuluskan hal ini karena rakyat AS telah menderita.

"Ini adalah krisis kesehatan dan ekonomi yang terjadi sekali dalam satu abad," tulis Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer di Twitter.

"Tetapi para pemimpin Republik dilaporkan 'bermanuver' untuk membuat setiap anggota Republik menentang bantuan Covid yang mendesak dan berani."

Senat Partai Republik sendiri menentang kebijakan stimulus jumbo ini karena nilainya yang terlalu besar. Sebelumnya sekitar sepuluh Senator dari Republik merinci sebuah perkiraan bahwa stimulus itu hanya membutuhkan US$ 600 miliar (Rp 900 triliun) saja.

Pemulihan Ekonomi Terlihat, Obligasi AS Menggeliat

Pemulihan ekonomi dunia sepertinya semakin terlihat arahnya. Karena jumlah kasus aktif virus corona (Covid-19) yang mulai menurun dan proses vaksinasi yang sudah mulai masif dijalankan.

 

Di Amerika Serikat (AS), sinyal positif pemulihan ekonomi pun mulai terlihat. Ditandai dengan rilis data-data ekonomi AS yang menunjukkan hasil positif dan proses vaksinasi yang massif.

Sinyal positif dari pemulihan inilah yang membuat pergerakan imbal hasil obligasi (yield) pemerintah AS (US Treasury Bond) bergerak naik cukup signifikan sepanjang pekan lalu. Walaupun beberapa kali sempat turun, namun kembali naik yang menandakan bahwa investor obligasi di AS sedang melepas obligasi tersebut.

Berdasarkan data dari situs World Government Bond, yield obligasi pemerintah AS acuan tenor 10 tahun per akhir pekan lalu Jumat (26/2/2021) kembali turun 12,3 basis poin (bp) ke level 1,407%.

Kembali turunnya yield surat utang AS tersebut terjadi setelah pengumuman indeks harga pengeluaran konsumsi personal (Personal Consumption Expenditure/PCE) AS yang naik sedikit pada periode Januari 2021 lalu.

Indeks PCE menguat 0,3% pada Januari, atau hanya sedikit di atas ekspektasi pasar sebesar 0,2%. Secara tahunan indeks tersebut tercatat sebesar 1,5% atau sama dengan estimasi Dow Jones.

Imbal hasil obligasi AS yang cenderung volatil tersebut memang sempat menurun sebelum penurunan pada perdagangan akhir pekan ini. Penurunan sebelumnya lebih diakibatkan oleh pelaku pasar menerima pernyataan ketua bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed), Jerome Powell.

Powell mengatakan perekonomian AS masih jauh dari kata pulih dari kemerosotan akibat pandemi penyakit virus corona (Covid-19). Oleh karena itu, bantuan dari kebijakan moneter longgar masih diperlukan.

The Fed saat ini menerapkan kebijakan suku bunga rendah 0,25%, dan masih akan dipertahankan hingga 2 tahun ke depan. Hal tersebut tercermin dari data dari Fed Dot Plot, yang menggambarkan proyeksi suku bunga para pembuat kebijakan (Federal Open Market Committee), menunjukkan suku bunga baru akan dinaikkan pada tahun 2023.

Selain itu, ada juga kebijakan pembelian aset atau yang dikenal dengan istilah quantitative easing (QE) nilainya mencapai US$ 120 miliar per bulan.

"Perekonomian AS masih jauh dari target inflasi dan pasar tenaga kerja kami, dan kemungkinan memerlukan waktu cukup lama untuk mendapatkan kemajuan yang substansial," kata Ketua The Fed, Jerome Powell, dalam testimoninya di hadapan Komite Perbankan Senat, Kongres AS, sebagaimana dilansir CNBC International, Selasa (24/2/2021).

Namun, walaupun sempat turun, pola pergerakan imbal hasil obligasi AS masih membentuk tren kenaikan dan tentunya masih di level tinggi.

Sepanjang tahun berjalan, yield obligasi acuan itu telah naik lebih dari 50 bp atau setara dengan 0,5%. Kenaikan obligasi 10 tahun ini bakal memicu lonjakan beban bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan mobil/motor (KPM) di AS.

Imbal hasil yang tinggi juga mendorong investor untuk berpindah dari saham ke obligasi. Sebagai perbandingan imbal hasil dividen (dividen yield) indeks S&P 50-yang premi risikonya lebih tinggi dari obligasi-kini berada di level 1,47% atau kalah dari yield SBN 10 tahun (1,5%).

"Jika melihat yield riil, mereka terlalu rendah jika mempertimbangkan ekspektasi pertumbuhan dan sepertinya yield riil dalam jangka panjang akan terus menguat seiring dengan membaiknya data ekonomi," tutur Charlie Ripley, perencana investasi senior Allianz Investment Management, dikutip CNBC International.

Kenaikan yield itu juga terjadi di tengah ekspektasi

Partai Demokrat sejauh ini berjuang untuk meloloskan stimulus tersebut, yang dibarengi kenaikan upah minimum sebesar US$ 15/pekerja.

G20 Janji Tidak Akan Buru-buru Setop Bantuan

Negara-negara ekonomi terbesar di dunia yang tergabung dalam forum G20 berkomitmen menghindari penarikan stimulus ekonomi atau bantuan terlalu dini. Alasannya, pemulihan ekonomi masih dibutuhkan agar berjalan baik di tengah pandemi covid-19.

Komitmen tersebut disuarakan negara anggota G20 dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral masing-masing negara yang digelar virtual pada Jumat (26/2) malam.

"Ekonomi dunia, termasuk juga Indonesia, masih membutuhkan dukungan untuk pemulihan (ekonomi)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akrab disapa Ani, dalam keterangan resminya, Minggu (28/2).

Ani mengambil contoh Indonesia. Pada tahun ini, pemerintah masih mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam jumlah besar, di mana hasil kajian sementara mencapai Rp699 triliun.

Jumlahnya sudah melampaui pagu PEN 2020 sebesar Rp695,2 triliun, meskipun realisasinya cuma 83 persen dari pagu.

"Di 2021, Indonesia masih mengalokasikan belanja negara yang cukup besar untuk penanganan covid-19," katanya.

Kendati begitu, bendahara negara mengatakan pemberian stimulus ini tak berarti akan diberikan untuk selamanya. Indonesia, katanya, tetap berupaya mengurangi secara perlahan dengan berbagai kebijakan yang mampu mendongkrak ekonomi.

"Di tengah kebutuhan belanja negara yang masih besar dan penerimaan negara yang terbatas, Indonesia secara perlahan juga akan berupaya melepaskan ketergantungan ekonomi pada dukungan fiskal dan moneter dengan melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat ekonomi ke depan," jelasnya.

Lebih lanjut ia menuturkan para negara G20 meyakini pemulihan ekonomi tetap akan terjadi pada tahun ini. Hal ini didukung dengan pelaksanaan vaksinasi hingga relaksasi pembatasan sosial di berbagai negara.

"Namun, proyeksi pemulihan ekonomi masih menghadapi ketidakpastian dan belum merata di seluruh negara," imbuh dia.

Tak hanya membahas soal pemulihan ekonomi dan stimulus, bendahara negara mengungkap para negara G20 juga membahas soal komitmen untuk membantu beban utang yang tinggi di negara-negara miskin akibat pandemi.

Caranya, dengan merestrukturisasi utang mereka melalui kerangka Debt Service Suspension Initiative (DSSI) dan G20 Common Framework on Debt Treatment.

Selain itu, G20 akan melakukan eksplorasi formulasi a Special Drawing Rights (SDRs) General Allocation dalam rangka mendukung pembiayaan global jangka panjang dan kebutuhan devisa bagi negara-negara yang paling membutuhkan.

Dalam pertemuan G20 juga kembali dibahas pentingnya reformasi sistem perpajakan dalam merespons digitalisasi di dunia. Salah satu caranya, G20 di bawah presidensi Italia akan menyelenggarakan High Level Tax Symposium dan Conference on Climate pada Juli 2021.

G20 juga berkomitmen untuk meningkatkan stabilitas di pasar keuangan, baik bank maupun non-bank. Salah satunya dengan mempercepat implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments untuk pengembangan layanan transaksi lintas negara yang lebih efektif, cepat, efisien, dan murah.

"Kami berharap forum multilateral dapat terus mendukung upaya pemulihan global. Kami akan menggunakan instrumen fiskal dan terus bekerja sama dengan otoritas moneter untuk memastikan pemulihan yang lebih baik, kuat dan berkelanjutan," pungkasnya.

Bukan Iran Maupun Korut, Tapi Israel  yang Sedang Bangun Fasilitas Nuklir Terbesar di Dunia

Israel sedang menjalankan proyek konstruksi fasilitas nuklir terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Proyek ini termasuk pusat program senjata atom yang dirahasiakan.

Foto satelit dianalisis oleh Associated Press menunjukkan gambaran seluas lapangan sepak bola dan kemungkinan beberapa lantai di bawah tanah. Lokasinya berada hanya beberapa meter dari reaktor tua di Pusat Penelitian Nuklir Shimon Peres di Negev, dekat Kota Dimona.

Fasilitas tersebut sudah menjadi lokasi bagi laboratorium bawah tanah berusia puluhan tahun. Laboratorium itu memproses kembali batang reaktor bekas untuk menghasilkan plutonium tingkat senjata untuk program bom nuklir Israel.

Selama beberapa dekade, tata letak fasilitas Dimona tetap sama. Namun, pekan lalu, Panel Internasional tentang Bahan Fissile di Universitas Princeton mencatat telah melihat konstruksi baru yang signifikan di situs tersebut.

Hasil itu terlihat melalui foto satelit yang tersedia secara komersial, meskipun hanya sedikit detail yang dapat dibuat. Gambar satelit yang diambil Senin oleh Planet Labs Inc. memberikan pandangan paling jelas tentang aktivitas tersebut.

Gambar Planet Labs menunjukkan penggalian di dekat reaktor dimulai pada awal 2019 dan telah berlangsung perlahan sejak saat itu. Hingga saat ini, rincian jelas tentang tujuan konstruksi itu masih belum jelas. Pemerintah Israel belum memberikan komentar atas temuan pembangunan rahasia tersebut.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengendalian Senjata yang berbasis di Washington, Daryl G Kimball, menyatakan, Israel mungkin ingin memproduksi lebih banyak tritium, produk sampingan radioaktif yang relatif lebih cepat membusuk yang digunakan untuk meningkatkan hasil ledakan beberapa hulu ledak nuklir.

Tel Aviv juga mungkin menginginkan plutonium segar untuk menggantikan atau memperpanjang umur hulu ledak yang sudah ada di gudang senjata nuklir Israel.

Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapatkan desakan para ahli agar Israel secara terbuka mengumumkan perincian program nuklirnya.

"Dilakukan pemerintah Israel di pabrik senjata nuklir rahasia ini adalah sesuatu yang harus diungkapkan oleh pemerintah Israel," kata Kimball.

Sebelum proyek ini, Israel diam-diam mulai membangun situs nuklir dengan bantuan Prancis pada akhir 1950-an di gurun kosong dekat Dimona, sebuah kota sekitar 90 kilometer selatan Yerusalem. Pemerintah menyembunyikan tujuan militer situs tersebut selama bertahun-tahun dari Amerika Serikat, bahkan sempat menyebut tempat itu sebagai pabrik tekstil.

Pada era 1960-an, Israel menggunakan klaim ancaman rudal dan nuklir Mesir untuk mengalihkan perhatian dari pembangunan Dimona. Pengamat menilai, bukan tidak mungkin taktik ini pun dipakai saat ini, dengan menggunakan isu Iran.

"Jika Anda adalah Israel dan ingin melakukan pembangunan proyek besar di Dimona yang tentu akan menarik perhatian, mungkin inilah saatnya Anda berteriak-teriak paling keras tentang Iran," ujar Jeffrey Lewis, profesor yang mengajar isu nonproliferasi nuklir di Middlebury Institute of International Studies di Monterey, AS.

Isu Iran

Selain itu, Israel memiliki kebijakan ambiguitas nuklir, dengan tidak membenarkan atau menyangkal memiliki senjata atom. Israel pun adalah di antara empat negara yang tidak pernah bergabung dengan Kesepakatan Nonproliferasi (NPT), yaitu perjanjian internasional untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir.

Dengan plutonium yang diproduksi dari reaktor Dimona, Israel secara luas diyakini menjadi satu dari sembilan negara bersenjata nuklir di dunia. Mengingat kerahasiaan seputar programnya, masih belum jelas berapa banyak senjata yang dimilikinya.

Analis memperkirakan Israel memiliki bahan untuk setidaknya 80 bom nuklir. Senjata-senjata itu kemungkinan besar bisa diluncurkan dengan rudal balistik darat, jet tempur, atau kapal selam.

Israel membangun senjata nuklirnya sejak negara itu didirikan pada 1948. Program senjata atom, meski tidak dideklarasikan, memberikannya keunggulan untuk menangkis musuh.

Giliran Parlemen Belanda Sebut Perlakuan China Terhadap Uighur Genosida

 Parlemen Belanda keluarkan mosi tidak mengikat yang mengatakan perlakuan China terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur di Xinjiang sama dengan genosida. Ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh sebuah negara Eropa dan kedua dalam sepekan setelah parlemen Kanada .

Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya satu juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di wilayah barat terpencil Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi.

China menyangkal adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan mengatakan kamp-kamp itu menyediakan pelatihan kejuruan dan dibutuhkan untuk melawan ekstremisme.

"Sebuah genosida terhadap minoritas Uighur sedang terjadi di China," bunyi mosi yang dikeluarkan parlemen Belanda, yang tidak secara langsung mengatakan bahwa pemerintah China bertanggung jawab seperti dikutip dari CNN, Jumat (26/2/2021).

Mosi Belanda mengatakan bahwa tindakan pemerintah China seperti tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dan memiliki kamp hukuman berada di bawah Resolusi PBB 260, yang umumnya dikenal sebagai konvensi genosida.

Partai VVD Perdana Menteri Mark Rutte, yang konservatif, menentang resolusi tersebut.

Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, mengatakan pemerintahnya tidak mau menggunakan istilah genosida karena situasinya belum diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pengadilan internasional.

"Situasi Uighur sangat memprihatinkan," kata Blok kepada wartawan setelah mosi itu disahkan, menambahkan bahwa Belanda berharap untuk bekerja sama dengan negara lain dalam masalah ini.

Penulis mosi tersebut, anggota parlemen Sjoerd Sjoerdsma dari Partai D-66, secara terpisah telah mengusulkan untuk melobi Komite Olimpiade Internasional untuk memindahkan Olimpiade Musim Dingin 2022 dari Beijing.

"Mengakui kekejaman yang terjadi terhadap Uighur di China apa adanya, yaitu genosida, mencegah dunia untuk melihat ke arah lain dan memaksa kami untuk bertindak," katanya kepada Reuters dalam email merespons pertanyaan.

Kedutaan Besar China di Den Haag mengatakan bahwa setiap saran genosida di Xinjiang adalah "kebohongan yang ditujukan langsung" dan parlemen Belanda dengan sengaja mencoreng China dan mencampuri urusan dalam negeri China.

Dalam sebuah pernyataan di situs webnya, Kedutaan Besar China di Den Haag mengatakan populasi Uighur di Xinjiang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menikmati standar hidup yang lebih tinggi, dan harapan hidup yang lebih lama.

"Bagaimana Anda bisa menyebut ini genosida?" bunyi pernyataan itu. "Masalah terkait Xinjiang tidak pernah tentang hak asasi manusia, etnis atau agama, tetapi tentang memerangi terorisme kekerasan dan pemisahan diri," tegas Kedubes China.

Sebelumnya parlemen Kanada mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang memberi label perlakuan China terhadap Uighur tindakan genosida pada awal pekan ini.

Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada hari Rabu menuduh kekuatan Barat menggunakan masalah Uighur untuk mencampuri urusan dalam negeri negaranya.

Serangan Udara AS Hantam Milisi Pro-Iran, 17 Pasukan Tewas

Sedikitnya 17 pasukan pro-Iran tewas dalam serangan udara yang diluncurkan Amerika Serikat ke Suriah, Kamis (25/2) malam waktu setempat.

Lembaga pemantau Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mengatakan belasan orang tewas setelah serangan itu menghantam tiga truk yang membawa amunisi.

"Ada banyak korban. Dugaan awal setidaknya 17 pasukan tewas, semua anggota Pasukan Mobilisasi Populer," kata direktur SOHR Rami Abdul Rahman, kepada AFP, merujuk pada koalisi paramiliter Irak pro-Iran, Jumat (26/2).

Serangan tersebut merupakan yang pertama diluncurkan AS sejak Presiden Joe Biden menjabat.

Biden memerintahkan langsung Pentagon untuk meluncurkan serangan.

Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan serangan itu menghancurkan sejumlah fasilitas di titik kontrol perbatasan yang digunakan oleh kelompok militan yang didukung Iran, termasuk Kata'ib Hezbollah dan Kata'ib Sayyid al-Shuhada.

Menurut dia, serangan ini merupakan respons atas serangan roket yang menghantam pangkalan militer AS di Irak pada 15 Februari lalu.

Kala itu tiga roket menyerang bandara Erbil, Irak, di mana salah satu di antaranya menghantam kompleks militer yang menjadi basis koalisi pasukan AS.

Hujanan roket tersebut merupakan yang pertama menyasar fasilitas diplomatik AS di Irak sejak dua bulan terakhir.

Fasilitas militer dan diplomatik AS dan negara Barat kerap menjadi sasaran puluhan roket dan serangan bom sejak 2019 lalu. Sebagian besar serangan terjadi di Baghdad.

AS dan Irak menyalahkan kelompok bersenjata termasuk faksi pro-Iran Kataeb Hisbullah dan Asaib Ahl al-Haq terhadap serangan-serangan tersebut.

Kedua kelompok itu sangat menentang kehadiran tentara AS dan koalisi asing sejak 2014 itu. Koalisi AS hadir di Irak untuk membantu militer negara itu melawan kelompok ISIS.

Setelah kejatuhan ISIS, koalisi asing telah memulangkan lebih dari 3.500 pasukan, termasuk 2.500 personel AS.

Sumber koalisi menuturkan basis bagi sebagian besar koalisi asing itu berada di kompleks militer bandara Erbil.

Sistem Rudal AS Ditujukan ke Korut, Bukan Rusia, China dan Iran

 Seorang jenderal top Pentagon blakblakan bahwa sistem pertahanan rudal Amerika Serikat (AS) saat ini ditujukan kepada Korea Utara (Korut) dan bukan untuk Rusia, China atau pun Iran.

Jenderal Angkatan Udara John Hyten, Wakil Ketua Kapal Staf Gabungan, mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah webinar yang diselenggarakan Center for Strategic International Studies, lembaga think tank yang berbasis di Washington, DC.

"Korea Utara terus bergerak maju dalam kemampuan mereka, yang berarti di sisi pertahanan, kami harus terus bergerak maju juga,” katanya.

"Kemampuan pertahanan rudal nasional kami jelas terfokus pada Korea Utara sekarang," lanjut dia. ”Bukan pada China, Rusia dan Iran,” imbuh dia yang dilansir Stars and Stripes, Kamis (25/2/2021).

Jenderal Hyten mengatakan AS harus terus mengembangkan kemampuannya untuk menembak jatuh rudal jarak jauh Korea Utara.
“Ada kemungkinan mereka benar-benar akan menembaki kami,” katanya. “Oleh karena itu, kami menginginkan kemampuan untuk menembak jatuh.”

Korea Utara belum menguji senjata nuklir atau rudal balistik antarbenua (ICBM) sejak akhir 2017, tetapi uji coba rudal jarak pendek terus berlanjut, dan ICBM terbesar di negara itu ditampilkan selama parade militer di Pyongyang pada bulan Oktober lalu.

"Kami harus memastikan bahwa, saat kami melangkah maju, kami mempertahankan kemampuan untuk menolak kemampuan Korea Utara untuk secara efektif menyerang Amerika Serikat dengan percaya diri," kata Hyten.

Pandangannya digaungkan oleh Ralph Cossa, mantan perwira Angkatan Udara dan presiden emeritus dari lembaga think tank Pacific Forum di Honolulu.

“Kemungkinan Korea Utara akan menembakkan rudal ke wilayah AS atau sekutunya, meski [kemungkinan] rendah, jauh lebih tinggi daripada serangan rudal dari China atau Rusia dan, oleh karena itu, menimbulkan ancaman langsung terbesar,” kata Cossa hari Kamis dalam email kepada Stars and Stripes.

"Dalam hal kemampuan, tentu saja, hanya Rusia yang menjadi ancaman eksistensial bagi AS, yang memiliki kemampuan menghancurkan kami (dan kemanusiaan) beberapa kali lipat (seperti halnya kami)," katanya. “Alasan mengapa probabilitas rendah dalam semua kasus adalah kemampuan kami untuk membalas secara besar-besaran.”

AS sendiri telah menunjukkan kemampuan ofensifnya pada hari Rabu lalu ketika tim penerbang Global Strike Command [Komando Serangan Global] meluncurkan ICBM Minuteman III yang tidak dipasangi hulu ledak nuklir dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California.

"Uji tembak tersebut menunjukkan bahwa penangkal nuklir Amerika Serikat aman, terjamin, andal, dan efektif untuk mencegah ancaman abad ke-21 dan meyakinkan sekutu kita," kata Angkatan Udara dalam sebuah pernyataan.

“Sistem pertahanan rudal Amerika tidak dirancang untuk menghilangkan stabilitas strategis dengan Rusia, tetapi lebih pada pertahanan terhadap kemampuan peluncuran tunggal atau lebih kecil dari Korea Utara atau musuh lain yang lebih mungkin,” kata Cossa.

"Kami akan sangat tertekan untuk bertahan dari serangan habis-habisan oleh Rusia atau, kemungkinan besar, terhadap China karena mereka kemungkinan dapat membanjiri sistem pertahanan kami," katanya.

Menurut Riki Ellison, pendiri Aliansi Advokasi Pertahanan Rudal, yang melobi pertahanan, penyebaran, dan pengembangan rudal, mengatakan China jelas merupakan ancaman rudal bagi AS dan sekutunya di kawasan Indo-Pasifik.

"Taktik agresif China yang terus berlanjut di Laut China Selatan dan baru-baru ini taktik eskalasi ke Taiwan dengan platform rudal yang berbeda melintasi semua domain sudah jelas,” paparnya dalam email hari Kamis.

“Namun, tidak diragukan lagi bahwa Korea Utara adalah ancaman utama ICBM bagi AS,” imbuh Ellison. “Sama sekali tidak mungkin untuk mempertahankan AS dari ICBM China dan Rusia.”

Inggris Sanksi 6 Jenderal Termasuk Panglima Milliter Myanmar

 Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Dominic Raab mengumumkan penjatuhan sanksi lebih lanjut terhadap enam jenderal anggota militer Dewan Administrasi Negara (SAC) Myanmar , termasuk Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing. Sanksi dijatuhkan atas peran mereka dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sejak kudeta militer .

Enam tokoh yang terkena sanksi Inggris ini antara lain; Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing, Sekretaris SAC Letnan Jenderal Aung Lin Dwe, Sekretaris Bersama SAC Letnan Jenderal Ye Win Oo, Jenderal Tin Aung San, Jenderal Maung Maung Kyaw dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun.

London sebelumnya memasukkan 19 tokoh militer lainya dalam daftar yang dijatuhi sanksi.

Sanksi terbaru ini akan melarang mereka untuk bepergian ke Inggris Raya, dan akan mencegah bisnis dan institusi menangani dana atau sumber daya ekonomi mereka di Inggris. Inggris sekarang telah menjatuhkan sanksi terhadap semua anggota militer SAC, yang dibentuk setelah kudeta untuk menjalankan fungsi negara.

Menlu Raab mengatakan bahwa serangkaian sanksi yang dijatuhkan hari Kamis (25/2/2021) mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawaban, dan pihak berwenang harus menyerahkan kembali kendali kepemimpinan ke pemerintah yang dipilih oleh rakyat Myanmar.

Junta militer telah melakukan kudeta terhadap pemerintah terpilih Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu. Suu Kyi dan para pejabat pemerintah sipil lainnya hingga kini masih ditahan.

“Pesan saya kepada rakyat Myanmar sederhana—Inggris bekerja sama dengan mitra internasional kami untuk mendukung hak Anda atas demokrasi dan kebebasan berekspresi”, ujar Raab, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Jumat (26/2/2021).

Sanksi baru ini menindaklanjuti tiga orang dari militer Myanmar yang juga dijatuhi sanksi pekan lalu oleh Inggris. Sanksi tersebut difokuskan pada mereka yang bertanggung jawab langsung atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi dan militer selama kudeta di Myanmar.

Tahap kedua sanksi menargetkan SAC, yang dibentuk setelah kudeta untuk menjalankan fungsi negara. Panglima Tertinggi, sebagai Ketua SAC dan Kepala Tatmadaw (militer), dijatuhi sanksi atas keterlibatannya dalam mengawasi dan mengarahkan pelanggaran HAM serius sejak kudeta 1 Februari.

Menurut pernyataan Raab, sehubungan dengan upaya sanksi, Inggris akan menghentikan sementara semua promosi perdagangan dengan Myanmar. Pada saat yang sama, Inggris juga berkoordinasi dengan bisnis Inggris dan masyarakat sipil untuk membentuk kembali pendekatan perdagangan Inggris dengan Myanmar.

Departemen Perdagangan Internasional Inggris akan memimpin tugas ini untuk memastikan bahwa perusahaan Inggris di Myanmar tidak berbisnis dengan perusahaan atau institusi milik militer.”Hal ini juga sejalan dengan langkah kami melindungi peran penting perdagangan dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi,” kata Raab.

Rentetan Sanksi Internasional Cekik Junta Militer Myanmar

Kudeta militer yang berlangsung di Myanmar pada 1 Februari lalu kian memperburuk krisis politik yang terjadi di negara Asia Tenggara itu.

Demonstrasi anti-kudeta juga meluas sejak tiga pekan terakhir. Sejauh ini, enam pedemo dikabarkan tewas akibat bentrok dengan aparat keamanan.

Sejak kudeta berlangsung, tak sedikit negara yang beramai-ramai mengecam hingga menjatuhkan sanksi kepada Myanmar untuk menekan junta militer agar mau memulihkan pemerintahan dan menghentikan kekerasan.

Berikut deretan negara yang menjatuhkan sanksi.

Amerika Serikat

Pemerintahan Presiden Joe Biden memutuskan

Dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS itu dibekukan demi mencegah para jenderal junta militer menggunakannya..

AS juga menjatuhkan sanksi baru bagi pemimpin tertinggi militer Myanmar Min Aung Hlaing, otak di balik kudeta. Min Aung Hlaing dan jenderal lainnya sudah diberi sanksi oleh AS pada 2019 atas tindakannya pada Muslim Rohingya.

AS juga menjatuhkan sanksi bagi dua perusahaan konglomerat, Myanmar Economic Holdings Limited and Myanmar Economic Corp, perusahaan induk dengan investasi yang mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, permata, tembaga, telekomunikasi, dan pakaian.

Inggris

Inggris menjatuhkan sanksi terhadap panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dan lima jenderal lainnya dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia serius terkait kudeta.

Pemerintah Inggris menyatakan bahwa mereka mengambil keputusan itu setelah mempelajari peran para anggota militer tersebut dalam "pelanggaran hak asasi manusia" sejak junta mengambil alih kekuasaan.

AFP melaporkan bahwa dengan sanksi tersebut, keenam anggota junta itu dilarang bepergian ke Inggris. Sementara itu, para pelaku bisnis dan institusi Inggris lainnya juga dilarang berurusan dengan keenam anggota junta militer tersebut.

Ini bukan kali pertama Inggris menjatuhkan sanksi terhadap anggota junta militer Myanmar pascakudeta. Sebelumnya, mereka juga sudah menjatuhkan sanksi serupa terhadap 19 tokoh militer Myanmar lainnya.

Dengan sanksi terbaru ini, semua anggota Dewan Administrasi Negara (SAC) Myanmar menjadi target sanksi Inggris.

Selandia Baru

Sebelum AS dan Inggris menjatuhkan sanksi kepada Myanmar, Selandia Baru telah dahulu bertindak menentang kudeta di negara itu.

Pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern segera menangguhkan semua kontak tingkat tinggi dengan Myanmar dan memberlakukan larangan masuk bagi para pemimpin junta militer ke Selandia Baru.

Selain itu, Ardern juga menangguhkan bantuan ke Myanmar. Selama 2018-2021, program bantuan Selandia Baru mencapai nilai 42 juta dolar Selandia Baru atau Rp42 miliar.

"Pesan kuat kami adalah kami akan melakukan apa yang kami bisa lakukan dari sini di Selandia Baru dan salah satu hal yang akan kami lakukan adalah menangguhkan dialog tingkat tinggi itu dan memastikan dana apa pun yang kami berikan ke Myanmar tidak dengan cara apa pun mendukung rezim militer," kata Ardern seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (9/2).

Kanada

Menteri Luar Negeri Kanada, Marc Garneau, menuturkan negaranya menjatuhkan sanksi kepada sembilan pejabat militer Myanmar pada Jumat (19/2).

Pemerintah Kanada menganggap kudeta memicu penahanan besar-besaran, kekerasan dan pengekangan praktik demokrasi di Myanmar.

"Kami bekerja bersama mitra internasional kami yang mengajak pemulihan pemerintah yang dipilih secara demokratis dan kami menyampaikan desakan kepada militer Myanmar untuk membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil dalam kudeta," kata Garneau.

Jepang

Jepang dilaporkan berencana menghentikan bantuan pembangunan ke Myanmar menyusul terjadinya kudeta militer.

Pemerintah Jepang disebut berupaya menahan diri untuk tidak menyebut Penangguhan Bantuan Resmi (ODA) sebagai "sanksi" dan mencoba membujuk junta militer agar mencapai solusi demokratis melalui dialog.

Saat dikonfirmasi, Ketua Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato membantah laporan itu. "Tidak benar laporan itu," katanya dikutip dari Reuters.

Meski demikian dia tidak menutup kemungkinan ada perubahan kebijakan.

"Mengenai bantuan ekonomi untuk Myanmar, kami akan memantau situasi dengan hati-hati tanpa prasangka dan mempertimbangkan (opsi)," kata Kato dalam konferensi pers.

Internasional

Uni Eropa sepakat menjatuhkan sanksi kepada militer Myanmar sebagai respons atas kudeta 1 Februari lalu.

Dengan sanksi itu, semua bantuan finansial langsung dari sistem pembangunan untuk program reformasi pemerintahan Myanmar ditangguhkan."

Meski demikian Uni Eropa tidak akan memutus hubungan dagang dengan Myanmar karena akan berdampak pada masyarakat umum di negara tersebut.

Tak hanya Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga berencana menjatuhkan sanksi atas militer Myanmar.

Selain sanksi, para pemimpin negara kelompok G7 sepakat mengecam junta militer Myanmar karena menggunakan aksi kekerasan terhadap demonstran anti-kudeta.

Kelompok negara kaya itu juga menyerukan pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri sepenuhnya dan menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional.