• Blog
  • News  Forex,  Index  &  Komoditi ( Jum’at,  26 Februari 2021 )

News  Forex,  Index  &  Komoditi ( Jum’at,  26 Februari 2021 )

Wall Street dibuka lebih rendah karena imbal hasil obligasi naik

Saham-saham di Bursa Efek New York, Wall Street, Amerika Serikat, dibuka lebih rendah pada pembukaan perdagangan Kamis pagi waktu setempat (Jumat malam WIB) di tengah kenaikan berkelanjutan dalam imbal hasil obligasi di negara itu.
Tak lama setelah bel pembukaan, Indeks Dow Jones Industrial Average tjatuh 36,74 poin atau 0,11 persen menjadi 31.925,12. Indeks S&P 500 menurun 4,54 poin, atau 0,12 persen, menjadi 3.920,89. Indeks Komposit Nasdaq merosot 12,78 poin atau 0,09 persen menjadi 13.585,19.
Enam dari 11 sektor utama Indeks S&P 500 mundur pada perdagangan pagi, dengan sektor teknologi turun 0,66 persen, menjadi pemimpin penurunan. Sedangkan sektor real estat naik 0,4 persen, menjadi kelompok dengan kinerja terbaik.
Investor fokus pada peningkatan imbal hasil obligasi. Imbal hasil pada acuan obligasi negara AS tenor 10-tahun melampaui level 1,45 persen pada Kamis pagi, menjadi level tertinggi selama lebih dari setahun. Hasil pada obligasi negara tenor 30-tahun juga naik.
Imbal hasil yang lebih tinggi membuat obligasi menjadi alternatif yang lebih layak untuk saham, terutama yang telah melihat valuasinya meregang.

Di sisi data, Departemen Tenaga Kerja melaporkan pada Kamis, bahwa klaim pengangguran awal AS, sebuah cara kasar untuk mengukur PHK, turun 111.000 menjadi 730.000 dalam pekan yang berakhir 20 Februari. Klaim pengangguran itu diharapkan mencapai total 845.000 pada minggu terakhir.

Harga Minyak Turun, Pasar Nantikan Rapat Produksi OPEC+

Harga minyak turun pada Jumat (26/02) pagi seiring langkah investor menunggu pertemuan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutu (OPEC+) yang dijadwalkan pada minggu depan.

Harga minyak Brent turun 0,45% ke $65,82 per barel menurut data Investing.com pukul 09.38 WIB dan harga minyak WTI turun 0,55% ke $63,18 per barel.

Pertemuan OPEC+ akan diawasi dengan cermat untuk mengamati setiap perubahan yang dilakukan oleh kelompok tersebut terkait soal tingkat produksi seiring terus pulihnya harga.

Arab Saudi menjanjikan pengurangan produksi tambahan pada awal tahun dan ini membantu mengurangi persediaan serta mencegah kekhawatiran kelebihan pasokan. Namun, ada indikasi negara anggota lain akan mengusulkan untuk menjaga pasokan tetap stabil, sementara Rusia bisa berpotensi mendorong peningkatan produksi.

Pengetatan pasar berlanjut setelah cuaca dingin minggu sebelumnya di Texas dan sekitarnya. Produsen perlahan-lahan kembali terus menghasilkan jutaan barel produksi yang sempat terganggu oleh cuaca.

Kondisi tersebut memperlihatkan penyebaran waktu untuk kontrak berjangka New York dan kontrak berjangka Brent yang menentukan dalam struktur kemunduran bullish.

Goldman Sachs (NYSE:GS) Group Inc. memperkirakan kontrak berjangka Brent akan naik ke level $70 selama dua kuartal berikutnya dan bahkan beberapa investor memperkirakan ada potensi kenaikan ke $100 untuk jangka panjang.

Dari sisi permintaan bahan bakar, berlanjutnya tanda-tanda pemulihan ekonomi yang masih lambat namun stabil dari COVID-19 secara global meningkatkan sentimen investor. Peluncuran vaksin global juga berlanjut, menambah optimisme untuk pemulihan ekonomi global yang cepat.

Polisi Sebut Pendukung Trump Berniat Ledakkan Gedung Parlemen

Kepolisian Amerika Serikat memperingatkan bahwa pendukung mantan Presiden Donald Trump yang memicu kerusuhan pada Januari lalu kini berniat meledakkan gedung parlemen di Capitol Hill.

Kepala Kepolisian Capitol, Yogananda Pittman, mengatakan bahwa para pendukung Trump itu diduga berniat meledakkan gedung Capitol saat Presiden Joe Biden menyampaikan Pidato Kenegaraan di hadapan parlemen.

"Anggota kelompok yang hadir pada [kerusuhan] 6 Januari lalu menyatakan keinginan mereka untuk meledakkan Capitol dan membunuh sebanyak mungkin anggota parlemen dengan kaitan langsung dengan Pidato Kenegaraan," ujar Pittman di hadapan Komite Alokasi Dewan Perwakilan AS, Kamis (25/2).

Pittman pun meminta agar keamanan di sekitar Capitol Hill terus diperketat menjelang Pidato Kenegaraan Biden yang hingga saat ini belum ditetapkan tanggal pastinya.

"Kami pikir Kepolisian Capitol harus meningkatkan postur keamanan hingga kami menganggap bahaya itu sudah tidak ada," ucap Pittman seperti dikutip Reuters.

Kepolisian sendiri sebenarnya sudah meningkatkan sistem keamanan di Capitol setelah kerusuhan akibat aksi para pendukung Trump pada 6 Januari lalu.

Mereka menerobos gedung Capitol untuk menghalangi penetapan Biden sebagai pemenang pemilihan umum 2020, mengalahkan Trump.

Akibat kerusuhan tersebut, lima orang tewas, termasuk seorang personel kepolisian. Proses penetapan Biden sebagai pemenang pemilu pun tertunda beberapa jam karena para anggota parlemen harus mengamankan diri.

Sejak saat itu, lebih dari 200 orang diadili. Trump pun sempat terancam dimakzulkan karena dianggap memancing kerusuhan.

Hubungan Jepang dan Korea Selatan Makin Memanas

Jepang memperbarui klaimnya atas pulau yang diperebutkan dengan Korea Selatan di Laut Jepang hingga membuat hubungan dua negara itu makin panas.

Klaim itu ditegaskan Jepang pada acara tahunan yang digelar di ibu kota prefektur Matsue pada Senin (22/2).

Ketegangan antara dua negara bertetangga itu memang sudah tinggi setelah Korsel menuntut kompensasi atas tindakan Jepang dalam Perang Dunia II.

Senin itu adalah hari peringatan Jepang menempatkan pulau tersebut di bawah yurisdiksi prefektur Shimane pada 1905.

Jepang telah mengadakan upacara tahunan sejak 2006 dalam upaya untuk meningkatkan klaimnya atas pulau itu.

Pulau kecil tak berpenghuni yang kaya akan ikan di lepas pantai barat laut Shimane itu disebut Takeshima di Jepang, semetara Dokdo di Korea Selatan. Pulau itu dikendalikan oleh Korea Selatan sejak tahun 1950-an.

Pejabat Kantor Kabinet yang mewakili pemerintah pusat Yoshiaki Wada, pada upacara itu menuduh pendudukan Korea Selatan tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum apa pun di bawah hukum internasional.

"Ini sama sekali tidak bisa diterima," kata Yoshiaki Wada seperti dikutip dari Associated Press.

Gubernur Shimane Tatsuya Maruyama mengkritik tindakan Korea Selatan di pulau itu termasuk latihan militer. Dia menganggap itu sebagai upaya untuk menjadikan pendudukan Takeshima sebagai fakta yang dicapai. Dia mendesak pemerintah Jepang untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui diplomasi.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengecam Jepang karena dinilai melanjutkan provokasi yang sia-sia dengan mengadakan acara tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Korsel menuntut agar acara tersebut dihapuskan. Mereka menegaskan bahwa pulau itu adalah wilayah Korea Selatan berdasarkan sejarah, geografi, dan hukum internasional.

Akan tetapi Skretaris kabinet Katsunobu Kato mengatakan Jepang bertekad untuk melindungi hak teritorialnya.

"Takeshima jelas merupakan wilayah Jepang berdasarkan hukum internasional dan berdasarkan fakta sejarah," katanya. "Untuk memecahkan masalah Takeshima, penting untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari komunitas internasional."

Hubungan kedua negara jatuh ke level terburuk setelah pengadilan Korsel memerintahkan perusahaan-perusahaan Negeri Sakura untuk memberikan kompensasi kepada warganya yang menjadi korban perang kerja paksa di masa kolonialisme Jepang.

Jepang menolak permintaan Korsel dan bahkan mengajukan persoalan tersebut ke arbitrase.

Sejarah kolonialisme Jepang di masa Perang Dunia II memang kerap menjadi batu ganjalan relasi Tokyo dan Seoul.

Korsel yang kala itu masih bersatu dengan Korut, berada di bawah jajahan Jepang sekitar 1910-1945.

Setelah bertahun-tahun mandek, pada Juni 1965 Korsel-Jepang akhirnya membuka hubungan diplomatik dengan meneken Traktat Hubungan Dasar.

Sejak itu, normalisasi relasi kedua negara terus berjalan. Jepang dan Korsel juga merupakan sekutu dekat Amerika Serikat.

Korsel secara resmi menuntut permintaan maaf dan kompensasi dari Jepang atas kekejaman di masa perang, terutama terhadap perempuan Negeri Ginseng yang menjadi korban perbudakan atau dikenal Jugun Ianfu.

Tuntutan maaf itu disampaikan Presiden Korsel Lee Myun-bak saat mengunjungi Takeshima atau Dokdo pada 2012 lalu. Lawatan itu menjadi kontroversial lantaran Lee merupakan presiden pertama Korsel yang mengunjungi pulau yang disengketakan kedua negara.

Berdasarkan Konferensi Perbudakan Seksual Militer Jepang, sebagian besar perempuan yang dipekerjakan berusia di bawah 18 tahun.

Kedua negara juga sempat bertikai lantaran upaya Jepang untuk menghapus sejarah kekejaman masa penjajahannya di era Perang Dunia II dalam penulisan buku pelajaran sekolah menengah pertama dan atas.

Militer China Sebut AS Merusak Stabilitas Regional

Militer China mengkritik Amerika Serikat karena dinilai merusak perdamaian dan stabilitas kawasan regional, Kamis (25/2).

Pernyataan itu disampaikan setelah kapal perang Angkatan Laut AS berlayar melalui Selat Taiwan pada Rabu (24/2) kemarin.

Seorang juru bicara Komando Timur Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat China menyatakan terus memantau perjalanan kapal perang jenis perusak AL AS, USS Curtis Wilbur, saat melewati Selat Taiwan, seperti dikutip dari Reuters.

Terpisah, berdasarkan laporan Nasional News, pemerintah Taiwan mengungkapkan rasa terima kasih kepada presiden AS Joe Biden akibat kekhawatiran akan tekanan China.

"Kami mengungkapkan kekaguman dan terima kasih atas perhatian Presiden Biden tentang keamanan Selat Taiwan dan masalah hak asasi manusia," kata juru bicara pemerintah Taiwan, Xavier Chang, dalam sebuah pernyataan, Kamis (25/2).

"Sebagai anggota komunitas internasional, Taiwan akan terus bekerja sama dengan negara-negara yang berpikiran sama, termasuk Amerika Serikat, untuk bersama-sama berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik."

Pemerintah Biden meyakinkan Taiwan atas komitmennya, terutama setelah China meningkatkan aktivitas militer di dekat pulau itu.

China kerap menggambarkan polemik Taiwan sebagai masalah paling penting dan sensitif dalam hubungannya dengan AS. Negeri Tirai Bambu tidak suka melihat hubungan Taiwan dan AS semakin akrab.

Amerika Serikat, seperti kebanyakan negara, tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, tetapi merupakan pendukung dan pemasok senjata internasional terpenting di pulau itu. Hal itu yang membuat perseteruan politik antara AS dan China semakin meruncing.

Jepang Ingin Setop Bantuan untuk Myanmar Buntut Kudeta

Jepang dilaporkan berencana menghentikan bantuan pembangunan ke Myanmar menyusul terjadinya kudeta militer.

Harian Asashi Shimbun melaporkan rencana itu diungkap setelah Barat telah menjatuhkan sanksi lebih dulu kepada Myanmar.

Surat kabar itu mengatakan pemerintah Jepang berusaha menahan diri untuk tidak menyebut Penangguhan Bantuan Resmi (ODA) sebagai "sanksi" dan mencoba membujuk junta militer agar mencapai solusi demokratis melalui dialog.

Saat dikonfirmasi, Ketua Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato membantah laporan itu. "Tidak benar laporan itu," katanya dikutip dari Reuters.

Meski demikian dia tidak menutup kemungkinan ada perubahan kebijakan.

"Mengenai bantuan ekonomi untuk Myanmar, kami akan memantau situasi dengan hati-hati tanpa prasangka dan mempertimbangkan (opsi)," kata Kato dalam konferensi pers.

Kyodo News mengutip sumber pemerintah juga melaporkan Jepang tengah mempertimbangkan untuk menghentikan bantuan.

Jepang yang sudah lama bersahabat dengan Myanmar, memilih menahan diri dengan tidak mengambil sikap keras terhadap junta militer. Bahkan,

Kelompok hak asasi manusia telah menyerukan Jepang menekan para pemimpin kudeta agar memulihkan hak pemerintah terpilih.

Dalam surat bersama yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, Human Rights Watch dan Justice for Myanmar juga mendesak junta militer menghormati hak asasi manusia.

Jepang adalah investor utama Myanmar. Perusahaan terbesar Jepang sangat agresif dalam mengembangkan bisnis di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir. Namun Negeri Sakura itu khawatir tindakannya justru melemahkan kedua negara itu dan mendorong Myanmar lebih dekat ke China.

Varian Corona Ditemukan di New York, Bisa Lemahkan Vaksin

Sejumlah ilmuwan Amerika Serikat menemukan varian virus corona (Covid-19) baru yang bermutasi di Kota New York dan California.

Dua tim peneliti yakni Caltech dan Universitas Columbia menemukan bahwa mutasi baru corona ini dapat melemahkan efektivitas vaksin dan menyebar dengan cepat di Kota New York.

Varian baru corona itu disebut B.1.526 yang pertama kali ditemukan dalam sampel pasien di Kota New York pada November lalu.

"Ini bukan berita yang menggembirakan. Tapi dengan mengetahuinya itu bagus karena dengan begitu kita mungkin bisa melakukan sesuatu tentang ini," kata Ahli Imunologi dari Universitas Rockefeller yang ikut terlibat penelitian baru itu seperti dikutip New York Times.

Terpisah, paras ilmuwan Negeri Paman Sam juga telah menemukan varian baru corona di California. Para ahli virologi menyebut varian baru corona itu B.1.427 atau B.1.429.

Dikutip CNN, varian baru Covid-19 di California itu tak hanya lebih menular tapi juga bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah.

Tim ilmuwan dari Universitas California, San Francisco (UCSF), menguji sampel virus dari klaster penularan Covid-19 baru yang menyebar di seluruh negara bagian California. Varian baru corona ini ditemukan setelah dari total sampel yang terkumpul di California pada akhir Januari lalu.

Seorang ilmuwan AS, Dr. Nussenzweig mengatakan dia lebih khawatir tentang varian baru corona yang ditemukan di New York dari pada yang menyebar dengan cepat di California.

Pasien yang terinfeksi virus mutasi corona di New York rata-rata berusia sekitar enam tahun ke atas dan potensi dirawat di rumah sakit lebih besar.

Para ilmuwan di AS telah memberitahu pihak berwenang Negara Bagian New York dan di Kota New York, serta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS terkait varian baru Covid-19 ini.

"Varian baru (B.1.526) ini lah yang melonjak belakangan, mengkhawatirkan, dalam populasi pasien kami selama beberapa pekan terakhir," kata dokter spesialis penyakit menular dan ketua tim Columbia University Medical Center yang meneliti varian baru corona tersebut, Dr. David Ho.

Pimpin Apel Militer, Kim Jong-un Desak Tentara Lebih Disiplin

Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, meminta para personel militer lebih disiplin dan memiliki kontrol.

Hal itu diutarakan Kim Jong-un saat memimpin rapat Komisi Militer Pusat Korut pada Kamis (25/2) di Pyongyang.

Pertemuan itu berlangsung ketika Kim Jong-un dan Partai Buruh Korut berupaya menerapkan tujuan dan kebijakan baru bagi negara selama lima tahun ke depan.

Salah satu kebijakan barunya itu yakni peningkatan kekuatan militer dan pencegahan perang nuklir yang lebih besar.

Melansir kantor berita Korut, KCNA, Reuters melaporkan pertemuan militer itu membahas serangkaian masalah tentang kegiatan politik dan disiplin di kalangan pejabat militer.

Pertemuan itu juga membahas aturan yang lebih ketat di kalangan angkatan bersenjata Korut.

Menurut KCNA, Kim Jong-un mengatakan pembentukan karakter yang disiplin dan revolusioner dalam militer akan menentukan kelangsungan hidup para personel dan kesuksesan misi pertahanan negara.

Kemunculan Kim Jong-un dan sang istri di depan publik cukup menyorot perhatian dalam beberapa waktu terakhir.

Pasalnya, Kim Jong-un dan sang istri, Ri Sol-ju, semakin jarang terlihat di depan publik sejak 2020.

Sempat beredar kabar bahwa Kim Jong-un mengalami sakit parah dan dalam keadaan kritis pada 2020 lalu. Rumor kesehatan Kim Jong-un beredar setelah dirinya absen dalam peringatan hari kelahiran sang kakek, Kim Il Sung, pada 15 April lalu.

Padahal, HUT Kim Il Sung merupakan hari libur besar dan paling penting bagi Korut. Setiap tahun di hari tersebut, Kim Jong-un rutin mengunjungi makam kakeknya.

Namun, rumor tersebut dibantah Kim Jong-un yang pada akhirnya muncul lagi ke publik lewat serangkaian foto yang dirilis KCNA pada Juni lalu.

Dalam foto-foto itu, Kim terlihat tengah memimpin rapat Politbiro Partai Komunis Korut yang dihadiri beberapa pejabat tinggi negara.

Sementara itu, sang istri diduga tengah hamil sehingga menghilang dari sorotan publik selama hampir satu tahun terakhir.

Prediksi itu disampaikan oleh lembaga pemantau aktivitas Korea Utara, Institut Strategi Keamanan Nasional, yang dikutip oleh kantor berita Korea Selatan, Yonhap News Agency, Kamis (18/2).

Keluyuran di Selat Taiwan, Kapal Perang Berpeluru Kendali AS Diintai China

 Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China pada Kamis (25/2/2021) mengaku melacak dan mengintai pergerakan kapal perang berpeluru kendali milik Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di Selat Taiwan.

Kapal perusak USS Curtis Wilbur terlihat keluyuran di selat yang sensitif bagi China dan Taiwan itu pada hari Rabu.

“China dengan tegas menentang langkah AS yang dengan sengaja menciptakan ketegangan dan mengganggu perdamaian dan stabilitas regional,” kata juru bicara Komando Teater Timur PLA, Zhang Chunhui, seperti dikutip CGTN.

Sementara itu, Armada ke-7 Angkatan Laut AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa USS Curtis telah melakukan transit rutin Selat Taiwan sesuai dengan hukum internasional dan bahwa transit kapal melalui selat tersebut menunjukkan komitmen AS terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

“Militer AS akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional,” kata Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika.

Pada 22 Januari lalu, China mengesahkan undang-undang yang memberdayakan Angkatan Laut-nya untuk menggunakan kekuatan terhadap kapal asing di perairan yang dianggap sebagai wilayah kedaulatan Beijing, yang mencakup sebagian Laut China Selatan dan Timur.

Amerika Serikat telah berkali-kali menegaskan bahwa pihaknya sangat menentang peningkatan kehadiran militer China di perairan yang disengketakan, karena menganggapnya sebagai ancaman strategis bagi dirinya sendiri dan sekutu regionalnya.

Beijing mengeklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya dan telah membangun pangkalan militer di pulau-pulau buatan. Negara itu juga mengeklaim wilayah yang disengketakan di Laut China Timur.

Amerika Serikat memandang Laut China Selatan sebagai jalur air internasional dan mengirim kapal perang untuk secara rutin berpatroli di perairan tersebut dalam apa yang disebut latihan kebebasan navigasi.

AS pada Iran: Kami akan Menunggu, Tapi Kesabaran ada Batasnya

 Amerika Serikat (AS) menyatakan masih menunggu Iran soal pembicaraan kesehatan nuklir. Namun, Washington menegaskan, bahwa kesabaran mereka ada batasnya.

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki menuturkan, AS sangat terbuka untuk menerima undangan dialog yang disampaikan oleh Eropa, dengan Iran mengenai kembalinya Washington ke kesepakatan nuklir dan dipenuhinya kembali tanggung jawab Teheran atas kesepakatan itu.

"Intinya, kami Amerika Serikat telah menyatakan keterbukaan terhadap undangan untuk melakukan percakapan diplomatik," ucap Psaki, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (25/2/2021).

Dia kemudian menuturkan alasan AS belum mencabut atau meringankan sanksi terhadap Iran adalah karena Washington masih menungu respon Iran atas undangan dialog yang disampaikan Eropa.

 “Seperti yang Anda ketahui, kami belum mengambil langkah apa pun untuk menarik kembali sanksi atau memberikan keringanan sanksi seperti yang diminta dan kami berada di tempat di mana kami menunggu untuk melihat apakah Iran, apa tanggapan mereka untuk undangan Eropa," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif kembali menegaskan bahwa Iran membutuhkan tindakan dari AS, dan bukan janji. Zarif juga meminta jaminan dari pemerintahan Joe Biden bahwa "tindakan ilegal" yang diambil oleh pemerintahan Donald Trump tidak akan diterapkan lagi di masa depan.

Dalam wawancara dengan PressTV, ia mengatakan bahwa Teheran akan "segera" membalikkan langkah-langkah perbaikan yang diambil menyusul penarikan Trump dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), segera setelah Washington mengambil langkah-langkah korektif.

Dia juga mengatakan, segera setelah semua pihak dalam JCPOA memenuhi komitmen mereka berdasarkan kesepakatan tersebut, negosiasi kesepakatan nuklir dengan partisipasi AS juga akan dilakukan.

Pentagon Sebut Rusia Masih Jadi Ancaman Utama AS dan Eropa

 Rusia , meskipun ada sanksi ekonomi yang dijatuhkan padanya, tetap menjadi ancaman eksistensial bagi Amerika Serikat (AS) dan sekutu Eropa. Hal itu diungkapkan komandan Komando Eropa AS,Tod D. Wolters.

Berbicara saat Simposium Perang Luar Angkasa Asosiasi Angkatan Udara, Wolters menuturkan, meskipun ada tekanan dari dunia internasiona, melalui sanksi, Rusia masih melanjutkan tindakan merusak mereka.

 “Kita berada di era persaingan kekuatan global. Menang di era ini memastikan bahwa persaingan kekuatan global tidak menjadi perang kekuatan global,” ucapnya, seperti Tass pada Kamis (25/2/2021).

"Terlepas dari kecaman internasional yang meluas dan sanksi ekonomi yang terus berlanjut, Rusia terlibat dalam aktivitas yang tidak stabil dan merusak di seluruh dunia, dengan banyak dari aktivitas itu terjadi di Eropa," sambungnya.

Dia kemudian menyebutkan sejumlah tuduhan terhadap Rusia. Salah satunya adalah Rusia berusaha mengintimidasi, melemahkan, dan memecah belah sekutu dan mitra AS.

"Rusia tetap menjadi ancaman eksistensial abadi bagi ASdan sekutu Eropa kami," ujarnya. Pada saat yang sama,Wolters menyebut bahwa Rusia dan China terus memiliterisasi kawasan Arktik dan berusaha membangun pijakan ekonomi untuk mendapatkan pengaruh atas pemerintahan kawasan.

Media AS: Jet Tempur Siluman F-35 Mahal dan Tak Bisa Diandalkan

 Seorang jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) membuat pengakuan kekecewaan yang mengejutkan perihal pengembangan pesawat jet tempur siluman F-35 yang dia anggap telah gagal. Menurut media Amerika, Forbes, pesawat generasi kelima itu mahal, tapi takbisa diandalkan.

Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal Charles Brown Jr menginginkan layanannya mengembangkan pesawat tempur ringan yang terjangkau untuk menggantikan ratusan F-16 antik Perang Dingin dan melengkapi armada kecil pesawat tempur siluman yang canggih, tapi hasilnya ternyata mahal.

Tetapi selama 20 tahun R&D [penelitian dan pengembangan], pesawat tempur pengganti yang ringan itu menjadi lebih berat dan lebih mahal karena Angkatan Udara dan kontraktor utama Lockheed Martin mengemasnya dengan semakin banyak teknologi baru.

“Ya, kami berbicara tentang F-35. Pesawat tempur siluman seberat 25 ton telah menjadi masalah yang seharusnya diselesaikan. Dan sekarang Amerika membutuhkan pesawat tempur baru untuk menyelesaikan masalah F-35 itu,” kata para pejabat militer AS yang dikutip Forbes, Kamis (25/2/2021).

Menurut laporan Forbes, dengan harga sekitar USD100 juta per pesawat, termasuk mesinnya, F-35 tergolong mahal. Meskipun siluman dan dipenuhi dengan sensor berteknologi tinggi, ini juga intensif perawatan, buggy, dan tidakbisa diandalkan. "F-35 bukanlah pesawat tempur berbiaya rendah dan ringan,” kata Dan Ward, mantan manajer program Angkatan Udara dan penulis berbagai buku bisnis populer termasuk The Simplicity Cycle.

Brown sebelumnya menggambarkan F-35 sebagai Ferrari. ”Anda tidak boleh mengemudikan Ferrari ke kantor setiap hari, Anda hanya mengendarainya pada hari Minggu. Ini adalah 'petarung kelas atas' kami, kami ingin memastikan bahwa kami tidak menggunakan semuanya untuk pertarungan kelas bawah,” katanya.

"Saya ingin memoderasi seberapa banyak kami menggunakan pesawat itu," kata Brown.

Oleh karena itu, kebutuhan akan pesawat tempur kelas bawah baru untuk mengisi kekosongan dalam operasi sehari-hari. Saat ini, sekitar 1.000 F-16 Angkatan Udara memenuhi kebutuhan itu. Tetapi cabang penerbangan belum membeli F-16 baru dari Lockheed sejak 2001. F-16 sudah tua.

Dalam wawancara terakhirnya sebelum meninggalkan jabatannya pada bulan Januari, Will Roper, pejabat akuisisi tertinggi Angkatan Udara, melontarkan gagasan pesanan F-16 baru. Tapi Brown menolak idenya, dengan mengatakan dia tidak menginginkan lebih banyak pesawat klasik.

Brown menjelaskan, F-16 seberat 17 ton dan non-siluman terlalu sulit untuk ditingkatkan dengan perangkat lunak terbaru. Alih-alih memesan F-16 baru, kata dia, Angkatan Udara harus memulai "desain clean-sheet" untuk pesawat tempur low-end baru.

Komentar Brown adalah pengakuan diam-diam bahwa F-35 telah gagal. Seperti yang direncanakan pada tahun 1990-an, program tersebut seharusnya menghasilkan ribuan pesawat tempur untuk menggantikan hampir semua pesawat tempur taktis yang ada dalam inventaris Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Korps Marinir.

Angkatan Udara sendiri menginginkan hampir 1.800 unit F-35 untuk menggantikan F-16 dan A-10 yang menua dan merupakan kelas bawah dari campuran pesawat tempur rendah-tinggi, dengan 180 unit F-22 bermesin ganda membentuk kelas atas.

Tapi Angkatan Udara dan Lockheed Martin memasukkan kegagalan ke dalam konsep F-35. "Mereka mencoba membuat F-35 melakukan terlalu banyak hal," kata Dan Grazier, seorang analis Project on Government Oversight di Washington, D.C.

Ada versi sayap kecil untuk operasi di darat, versi sayap besar untuk kapal induk yang dilengkapi ketapel Angkatan Laut dan, untuk kapal serbu dek kecil yang dinaiki Marinir, model pendaratan vertikal dengan daya dorong mesin angkat ke bawah.

Kompleksitas menambah biaya. Kenaikan biaya mengakibatkan penundaan. Penundaan memberi pengembang lebih banyak waktu untuk menambahkan lebih banyak kerumitan pada desain. Penambahan tersebut menambah lebih banyak biaya. Biaya tersebut mengakibatkan lebih banyak penundaan. Begitu seterusnya.

Lima belas tahun setelah penerbangan pertama F-35, Angkatan Udara hanya memiliki 250 unit jet tempur. Sekarang layanan menandakan kemungkinan pemotongan ke program. Bukan tanpa alasan bahwa Brown mulai mencirikan F-35 sebagai butik, petarung kelas atas di kelas F-22. Angkatan Udara mengakhiri produksi F-22 setelah menyelesaikan hanya 195 eksemplar.

"F-35 mendekati persimpangan jalan," kata Grazier.

Para pemimpin Pentagon telah mengisyaratkan bahwa, sebagai bagian dari pergeseran fokus militer AS ke arah ancaman sejawat—yaitu, Rusia dan China—Angkatan Laut dan Angkatan Udara mungkin mendapatkan bagian yang lebih besar dari anggaran tahunan militer AS sekitar USD700 miliar. Semua dengan biaya Angkatan Darat.

“Jika kita akan menarik pelatuk pada fighter baru, mungkin sekaranglah waktunya,” kata Grazier. Angkatan Udara dapat mengakhiri produksi F-35 hanya dengan beberapa ratus contoh dan mengalihkan puluhan miliar dolar ke program pesawat tempur baru.

Tapi pertanyaan terbukanya apakah Angkatan Udara akan pernah berhasil mengembangkan pesawat tempur yang ringan dan murah. Jet low-end baru bisa mengalami nasib yang sama dengan jet low-end terakhir—F-35—dan terus bertambah berat, kompleksitas, dan harganya hingga menjadi jet high-end.

Jika itu terjadi, seperti yang terjadi sebelumnya, beberapa kepala staf Angkatan Udara di masa depan mungkin akan memberi tahu wartawan—pada, katakanlah, tahun 2041—bahwa F-36 baru adalah Ferrari dan Anda tidak mengemudikan Ferrari Anda untuk bekerja setiap hari .

Untuk akhirnya mengganti F-16 yang berusia 60 tahun, Brown sang jenderal masa depan AS itu kemungkinan berkata; Angkatan Udara harus mengembangkan pesawat tempur ringan yang terjangkau.