• Blog
  • News  Forex,  Index  &  Komoditi ( Rabu,  24 Februari 2021 )

News  Forex,  Index  &  Komoditi ( Rabu,  24 Februari 2021 )

Wall Street bervariasi, Nasdaq ditutup jatuh hampir 68 poin

Wall Street kembali bervariasi pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), dengan S&P 500 dan Dow bergerak ke wilayah positif dalam tarik-menarik antara saham-saham yang berkembang di tengah lockdown dan mereka yang paling diuntungkan dari dibukanya kembali ekonomi.

Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 15,66 poin atau 0,05 persen menjadi berakhir di 31.537,35 poin. Indeks S&P 500 naik 4,87 poin atau 0,13 persen menjadi menetap di 3.881,37 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 67,85 poin atau 0,50 persen, menjadi 13.465,20 poin.

Tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan energi terangkat 1,61 persen, melampaui sektor lainnya. Sementara itu, sektor consumer discretionary melemah 0,49 persen, merupakan kelompok dengan kinerja terburuk.

Growth stocks (saham-saham yang perusahaannya memiliki potensi untuk menaikkan nilai perusahaan dengan cepat) yang berkembang di tengah penguncian terkait pandemi, tertekan di sebagian besar hari karena investor menyukai saham-saham yang akan diuntungkan saat penyebaran vaksin yang sedang berlangsung memungkinkan pembatasan ekonomi dicabut.
"Orang-orang membeli saat terjadi penurunan, sebuah langkah yang dihargai selama berbulan-bulan di pasar satu sisi," kata Dennis Dick, kepala struktur pasar dan perdagangan di Bright Trading LLC, dikutip dari Reuters.
"Sulit menjadi bearish, itu sangat sulit. Satu-satunya ketakutan di luar sana adalah rasa takut ketinggalan," kata Dick.
Ketua Fed Jerome Powell menolak kekhawatiran bahwa dukungan ekonomi bank sentral meningkatkan risiko lonjakan inflasi, dan bersikeras bahwa kebijakan moneter akomodatif bank sentral akan tetap berlaku untuk "beberapa waktu."
Bersaksi di depan Komite Perbankan Senat, Powell mengatakan pemulihan ekonomi "tidak merata dan jauh dari selesai," menambahkan bahwa sebagian besar investor menanggapi rebound yang diantisipasi karena penyebaran vaksin mengekang pandemi.
Powell mengatakan kepada anggota parlemen pada Selasa (23/2/2021) bahwa pemulihan ekonomi AS tetap tidak merata dan jauh dari selesai, dan jalan ke depan sangat tidak pasti.
Memperhatikan bahwa kelemahan terkonsentrasi di sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh kebangkitan kembali virus, kepala Fed mengatakan vaksinasi yang sedang berlangsung "menawarkan harapan untuk kembali ke kondisi yang lebih normal" akhir tahun ini.

"Orang-orang mengingat kata-katanya. Itu membuat mereka kembali ke daftar pembelian mereka," kata Chris Zaccarelli, kepala investasi di Independent Advisor Alliance di Charlotte, North Carolina. "Bagi orang-orang dengan uang tunai di luar pasar, mungkin wawancaranya pagi ini memberi sedikit kepercayaan untuk kembali ke pasar dan menggunakan uang mereka untuk bekerja sore ini."

Tesla Inc kehilangan 2,2 persen menjadi ditutup di wilayah negatif untuk tahun ini, ditarik turun di tengah aksi jual teknologi dan jatuhnya bitcoin, yang kehilangan 12,0 persen. Tesla baru-baru ini menginvestasikan 1,5 miliar dolar AS dalam mata uang kripto.

Penambang mata uang kripto Riot Blockchain Inc dan Marathon Patent Group Inc masing-masing anjlok 24,6 persen dan 23,0 persen, sementara bank bitcoin Silvergate Capital Corp jatuh 20,1 persen.

Harga Minyak Bervariasi di Tengah Sinyal Pelonggaran Lockdown

Harga minyak mentah dunia bergerak bervariasi pada perdagangan Selasa (23/2) waktu setempat di tengah sinyal pelonggaran penguncian wilayah (lockdown) covid-19 di sejumlah negara. Sementara itu, kekhawatiran soal pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) masih membayangi.

Melansir Antara, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April naik tipis 13 sen atau 0,2 persen menjadi US$65,37 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sementara, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April turun 3 sen menjadi US$61,67 per barel di New York Mercantile Exchange.

Kedua kontrak sempat melonjak lebih dari US$1 sebelum kembali melemah. Reaksi pasar merupakan susulan dari kenaikan tajam perdagangan Senin (22/2) dengan kenaikan masing-masing WTI dan Brent sebesar 3,8 persen dan 3,7 persen.

Para produsen dan penyuling minyak serpih AS bagian Selatan dilaporkan mulai melanjutkan produksi minyak mentah sebesar 2 juta barel per hari (bph) dengan 20 persen dari total penyuling AS tutup karena badai musim dingin pekan lalu.

Meski lalu lintas alur kapal Houston terpantau lancar, namun produksi diperkirakan tidak langsung dimulai kembali. Ini membuat produksi minyak diperkirakan bakal lebih rendah pada kuartal pertama 2021.

Akibat cuaca ekstrem, stok minyak mentah AS melandai selama lima minggu berturut-turut, sedangkan persediaan produk olahan juga menurun pada pekan lalu, menurut jajak pendapat Reuters.

"Tampaknya musim dingin yang parah minggu lalu dan pemadaman listrik di Texas dapat memengaruhi data mingguan EIA hingga pertengahan bulan depan," ujar Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch.

WHO Sebut Negara Kaya Monopoli Vaksin Corona

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengecam negara-negara kaya yang dinilai tidak hanya memonopoli pasokan vaksin corona tapi juga menghalangi jalan bagi negara berkembang untuk mendapatkan akses.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyinggung banyak negara kaya yang melakukan pembelian vaksin dalam kesepakatan langsung dengan produsen.

Hal itu, kata dia, membuat alokasi pasokan vaksin yang telah disepakati produsen untuk negara berkembang dan miskin melalui program aliansi kerja sama Covax terus berkurang.

Tedros menuturkan WHO telah memiliki alokasi dana yang cukup untuk membeli dosis vaksin corona bagi beberapa negara yang paling membutuhkan setelah mendapat tambahan kontribusi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jerman. Namun, dana tersebut menjadi sia-sia karena tidak ada yang bisa dibeli.

"Meski Anda punya uang, jika Anda tidak dapat menggunakan uang itu untuk membeli vaksin, punya uang menjadi tidak ada artinya," kata Tedros dalam jumpa pers virtual dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, Senin (22/2) seperti dikutip AFP.

Laporan itu muncul setelah organisasi sipil The ONE Campaign menyatakan bahwa negara G-7 bersama Uni Eropa dan Australia secara kolektif membeli hampir 1,25 miliar dosis vaksin corona lebih banyak dari yang mereka butuhkan untuk memvaksinasi setiap populasi mereka.

"Beberapa negara berpenghasilan tinggi sebenarnya mendekati produsen vaksin untuk mendapatkan lebih banyak vaksin, yang mempengaruhi kesepakatan dengan Covax dan bahkan jumlah yang dialokasikan untuk Covax berkurang karena ini," kata Tedros.

"Kami hanya dapat mengirimkan vaksin ke negara-negara yang menjadi anggota Covax jika negara-negara berpenghasilan tinggi bekerja sama dalam menghormati kesepakatan yang dilakukan Covax," ujarnya.

Gelombang pertama vaksin Covax akan dikirim ke negara-negara terdaftar antara akhir Februari dan akhir Juni.
Sekitar 145 negara akan menerima sekitar 337,2 juta dosis vaksin. Jumlah itu dikatakan cukup memvaksinasi tiga persen lebih dari total populasi 145 negara.

Covax berharap bisa menaikkan angka tersebut hingga 27 persen.

Sementara itu, salah satu produsen vaksin terbesar di dunia, Institut Serum India, mendesak negara-negara lain untuk "bersabar" dalam mendapatkan vaksin. SII mengklaim telah diinstruksikan untuk memprioritaskan pasar dalam negeri sebelum menjual vaksin ke luar.

Mahkamah Agung AS Izinkan Laporan Pajak Trump Dirilis

Mahkamah Agung Amerika Serikat mengizinkan jaksa New York untuk mendapatkan laporan pajak mantan presiden Donald Trump.

Mahkamah Agung menolak permintaan pengacara trump untuk merahasiakannya.

Trump selama ini berupaya keras mencegah laporan pajaknya diinvestigasi.

Putusan ini akan membuka jalan agar dokumen pajak Trump itu diserahkan ke Jaksa Distrik Manhattan Cyrus Vance.

"Pekerjaan dilanjutkan," kata Vance usai putusan MA, Senin (22/2) seperti dikutip dari Reuters.

Penyelidikan Vance awalnya difokuskan pada pembayaran uang tutup mulut yang dilakukan sebelum pilpres 2016 kepada dua wanita yang mengaku berselingkuh dengan Trump, yakni Karen McDougal dan Stephanie Gregory Clifford alias Stormy Daniels.

Vance telah mewawancarai mantan pengacara pribadi Trump Michael Cohen, yang menerima hukuman penjara tiga tahun setelah mengaku membayar uang tutup mulut kepada dua wanita tersebut.

Cohen adalah orang yang diduga mengatur supaya Karen dan Stormy tidak mengungkap hubungan gelap mereka dengan Trump sepanjang masa kampanye pilpres 2016. Namun, Trump terus membantah memiliki hubungan di luar nikah dengan kedua perempuan itu.

Tak hanya kasus itu, investigasi tingkat negara bagian yang tengah berlangsung juga memeriksa kemungkinan tuduhan penggelapan pajak, penipuan asuransi dan bank.

Trump menyebut penyelidikan itu "kelanjutan dari perburuan penyihir politik terbesar dalam sejarah negara kita."

Presiden AS memang tidak memiliki kewajiban untuk merilis laporan keuangan pribadi, namun semua pemimpin AS sejak Richard Nixon melakukannya.

Trump berulang kali mengaku akan membuka laporan pajak sambil menunggu audit, namun pada akhirnya dia tidak merilisnya.

Elon Musk dan Bill Gates Jadi Alasan Bitcoin Anjlok Pekan Ini

Harga bitcoin anjlok 20 persen ke level US$46 ribu atau setara Rp644 juta (kurs Rp14 ribu) pada perdagangan Selasa (23/2) setelah memecahkan rekor tertinggi pada Minggu (21/2) yakni US$58 ribu atau Rp812 juta.

Ini terjadi setelah bos Tesla Elon Musk, pendiri Microsoft Bill Gates, dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen kompak mengeluarkan komentar skeptis terhadap aset kripto itu.

Sebelumnya, harga bitcoin sempat melonjak hingga menembus level tertingginya pada akhir pekan lalu US$58.354 atau sekitar Rp820 juta setelah Tesla menginvestasikan US$1,5 miliar dalam aset digital tersebut. Hal ini membawa harapan perusahaan raksasa lain juga akan ikut melakukan investasi serupa.

Namun, bahkan Musk mulai menunjukkan kekhawatiran akan harga bitcoin yang terus meroket, pada akun Twitternya Musk menyebut harga bitcoin dan ethereum, kripto terbesar kedua, 'agak' ketinggian.

Terpisah, pada Senin (22/2), Yellen menyebut bitcoin sangat tidak efisien untuk digunakan dalam transaksi. Ia juga mengaku cemas dengan fluktuasi harganya yang liar.

"Ini adalah aset yang sangat spekulatif dan saya pikir orang-orang harus sadar itu. Volatilitasnya yang tinggi membuat saya cemas akan potensi kerugian yang investor mungkin alami," kata Yellen mengutip CNN Business, Rabu (24/2).

Sementara, pada wawancaranya dengan Bloomberg, Gates memperingatkan investor kecil dan menengah untuk tidak melakukan hal yang sama dengan Tesla, berinvestasi di bitcoin.

"Saya rasa mereka yang mungkin sebetulnya tidak punya banyak uang lebih terbawa euforia, saya tidak melihat tren bullish pada bitcoin. Saya pikir kalau Anda tidak memiliki uang sebanyak Elon, Anda seharusnya berhati-hati," katanya.

Analis Senior dari OANDA Craig Erlam menyebut pelemahan bitcoin terjadi karena pasar mengalami jenuh beli (overbought). Ia menyebut kerap melihat reli liar seperti bitcoin yang tidak bertahan lama.

Sedangkan Richard Galvin dari Digital Asset Capital Management menyebut imbal hasil (yield) obligasi pemerintah akhir-akhir ini berdampak pada pasar keuangan, tak terkecuali bitcoin.

Exchange aset kripto terkenal di Asia seperti Binance and Huobi mencatat 70 persen dari seluruh penjualan pada perdagangan 24 jam terakhir, menurut data kripto Bybt.

"Kerugian bitcoin dipengaruhi dengan jumlah likuidasi yang telah terjadi dalam 24 jam terakhir," kata Lan Gu dari Alameda Research, dikutip dari Reuters.

AS Kembali Sanksi Dua Pemimpin Junta Militer Myanmar

Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap dua pemimpin junta militer Myanmar terkait kudeta yang telah berlangsung selama tiga pekan.

Kedua pemimpin tersebut yakni Jenderal Maung Maung Kyaw yang memimpin angkatan udara dan Letnan Jenderal Moe Myin Tun masuk ke Negeri Paman Sam.

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih jauh terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan menekan keinginan rakyat. Kami tidak akan goyah dalam mendukung rakyat Burma," kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken seperti mengutip AFP.

AS juga memperingatkan pemulihan demokrasi dan tindakan lebih lanjut terkait aksi demo yang telah menewaskan tiga orang di Myanmar.

"Kami menyerukan kepada militer dan polisi untuk menghentikan semua serangan kepada pengunjuk rasa, segera bebaskan semua tahanan secara tidak adil, menghentikan serangan dan intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis serta memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis," kata Presiden Joe Biden dalam sebuah pernyataan.

Pengumuman sanksi baru ini disampaikan hanya berselang beberapa jam setelah Uni Eropa menyetujui pemberian sanksi kepada junta militer berupa penangguhan bantuan finansial untuk program reformasi pemerintahan Myanmar.

"Kami sepakat untuk menjatuhkan sanksi terhadap militer yang bertanggung jawab atas kudeta dan kepentingan ekonomi mereka," ujar Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell,sebagaimana dikutip AFP, Senin (22/2).

Ia kemudian berkata, "Semua bantuan finansial langsung dari sistem pembangunan kita untuk program reformasi pemerintahan [Myanmar] ditangguhkan."

Meski demikian, Borrell memastikan bahwa Uni Eropa tidak akan memutus hubungan dagang dengan Myanmar karena akan berdampak pada masyarakat umum di negara tersebut.

Dua pekan lalu, Presiden Biden telah menjatuhkan sanksi pertama berupa pembekuan aset senilai US$1 miliar. Dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS itu dibekukan untuk mencegah para jenderal mengakses.

"Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi pada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka, serta keluarga dekat mereka," ucap Biden pada 10 Februari lalu.

Selain AS dan Uni Eropa, Myanmar sejauh ini juga telah menerima sanksi dari Inggris dan Kanada. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa juga berencana menjatuhkan sanksi atas militer Myanmar yang melancarkan kudeta sejak 1 Februari lalu.

Myanmar terus menjadi sorotan dunia

dan sejumlah senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Militer juga mengumumkan kudeta selama setahun mendatang dan menjanjikan untuk menggelar pemilu ulang.

Pengumuman itu menuai protes dan mogok besar-besaran di sejumlah kota di Myanmar. Aksi bentrok antara polisi dan pedemo pun tak terhindarkan. Setidaknya tiga orang pedemo sejauh ini tewas terkena tembakan polisi.

Inggris Terang-terangan Tantang China di PBB Soal Uighur

Foto:

Inggris mengatakan akan menyerukan kepada PBB agar diberikan akses "mendesak dan tidak terkekang" ke Xinjiang. Akses ini, menurut Inggris, dibutuhkan untuk bisa menyelidiki laporan pelanggaran HAM di wilayah China itu.

Seruan itu akan menandai kembalinya Inggris ke Dewan HAM PBB. Di mana, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab akan mengutuk catatan HAM China dan Rusia, di mana keduanya juga anggota Dewan HAM, dalam pertemuan badan PBB itu.

Soal China Raab akan merujuk pada laporan pelanggaran di Xinjiang, termasuk penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi paksa terhadap wanita, yang menurut London terjadi dalam skala industri.

"Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, atau ahli pencari fakta independen lainnya, harus - dan saya ulangi harus - diberikan akses yang mendesak dan tidak terkekang ke Xinjiang," kata Raab, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin (22/2/2021).

China telah dikecam secara luas karena mendirikan kompleks di Xinjiang yang digambarkan Beijing sebagai "pusat pelatihan kejuruan" untuk membasmi ekstremisme dan memberi orang keterampilan baru.

Aktivis dan kritikus Beijing, termasuk negara-negara Barat, menyebut mereka kamp konsentrasi. PBB mengatakan bahwa setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di Xinjiang.

Raab juga mengatakan, dia akan turut mengangkat perlakuan "memalukan" terhadap kritikus Kremlin,Alexei Navalny, krisis di Myanmar dan situasi di Belarusia. Baca juga: Menlu AS Blinken Tekan China Soal Xinjiang dan Hong Kong

Dia akan menjabarkan langkah-langkah yang diambil Inggris untuk mengatasi masalah ini, seperti sanksi dan mendorong lain lain untuk mengikutinya.

China Persilakan PBB Selidiki Pelanggaran HAM Muslim Uighur

China menolak tuduhan genosida terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Pemerintah China juga mempersilakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) datang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di sana.

"Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. China juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Xinjiang," kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Senin (22/2) dikutip dari Reuters.

Hal itu dikatakan Wang setelah Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet menyatakan ingin mengunjungi Xinjiang.

Inggris juga telah menantang China untuk memberikan PBB akses ke Xinjiang.

Sebelumnya, aktivis dan pakar hak asasi manusia PBB mengatakan setidaknya 1 juta Muslim ditahan di kamp-kamp Xinjiang.

Namun China menyangkal dan menyebut kamp-kamp itu justru memberikan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.

Dalam pernyataan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Wang mengatakan bahwa mereka mengambil tindakan kontra-terorisme sesuai dengan hukum.

Kata dia, Xinjiang juga menikmati "stabilitas sosial dan perkembangan yang baik" setelah empat tahun tanpa "kasus terorisme".

Wang menerangkan lebih lanjut, ada 24.000 masjid di Xinjiang, di mana orang-orang dari kelompok etnis manapun dapat menikmati hak-haknya.

"Fakta dasar ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa, atau penindasan agama di Xinjiang," ujar Wang.

"Tuduhan yang menghasut seperti itu dibuat karena ketidaktahuan dan prasangka, itu hanya publisitas berlebihan yang jahat dan didorong secara politik, dan jauh dari kebenaran."

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendukung keputusan bahwa China telah melakukan genosida di Xinjiang. Ia juga mengatakan Amerika Serikat harus siap menjatuhkan hukuman ke China.

Sebelumnya, para menteri luar negeri di berbagai negara mengecam tindakan China terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan, penahanan sewenang-wenang terhadap etnis minoritas seperti Uighur di Xinjiang atau tindakan keras China terhadap kebebasan sipil di Hong Kong membutuhkan perhatian.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pihaknya mengharapkan transparansi dari China mengenai masalah tersebut dan menyerukan untuk melindungi hak-hak orang Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang.

Badai Musim Dingin Putus Pasokan Listrik, Texas Krisis Air

Lebih dari 7,9 juta orang di Texas, Amerika Serikat masih mengalami masalah dengan pasokan air, setelah cuaca dingin ekstrem melumpuhkan pembangkit listrik.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Komisi Texas untuk Kualitas Lingkungan (TCEQ) pada hari Senin (22/2) waktu setempat.

"Mulai pukul 6 sore hari Senin, lebih dari 1.200 sistem air publik telah melaporkan gangguan layanan karena cuaca, di antaranya mengarah ke pemberitahuan rebus air. Ini mempengaruhi lebih dari 7,9 juta orang, di 202 negara bagian Texas", ujarnya dalam pernyataan yang dikirim melalui email, dikutip dari Reuters.

Sebanyak 147 Public Water System (sistem air publik) tidak beroperasi, padahal PWS itu melayani populasi lebih dari 33.000 orang. Selain itu, 4 fasilitas pengolahan air limbah PWS telah dilaporkan tidak beroperasi," ujarnya.

Jutaan orang Texas disarankan merebus air sebelum digunakan, meski semua pembangkit listrik kembali beroperasi selama akhir pekan dan listrik kembali dipulihkan ke sebagian rumah saat cuaca berangsur normal.

Pejabat di Houston mengatakan air di kotanya aman digunakan tanpa direbus terlebih dahulu.

Gubernur Texas Greg Abbott mengatakan bahwa air telah didistribusikan ke rumah-rumah warga.

"Sekitar 3,5 juta botol air telah dikirimkan," cuit Abbott di akun Twitter miliknya @GregAbbott_TX..

Menurut Abbott, pipa-pipa yang pecah juga mulai diperbaiki. Pemilik rumah atau penyewa yang tidak memiliki asuransi, kata Abbott dapat meminta biaya ganti dari Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA).

Presiden Joe Biden telah mendeklarasikan status bencana besar di Texas pada Sabtu lalu. Dengan status itu, dana bantuan federal dapat disalurkan ke warga terdampak. Termasuk bantuan untuk perumahan sementara, perbaikan rumah dan pinjaman berbiaya rendah.

Perwakilan AS Alexandria Ocasio-Cortez menyebut, pihaknya telah mengumpulkan $5 juta atau sekitar Rp70 miliar dalam upaya penggalangan dana untuk membantu warga Texas yang terkena dampak badai musim dingin.

Negara-negara Barat Tingkatkan Tekanan pada Junta Myanmar

 Uni Eropa (UE) sedang mempertimbangkan sanksi terhadap Myanmar sementara Amerika Serikat (AS) menghukum dua jenderal lagi atas kaitannya dengan kudeta militer.

Negara-negara Barat berusaha menekan junta agar tidak melakukan tindakan keras terhadap para demonstran.

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing menyerukan agar energi dicurahkan untuk menghidupkan kembali ekonomi yang terpuruk.

Pernyataan itu muncul sehari setelah pemogokan umum melumpuhkan bisnis dan pengunjuk rasa tetap turun ke jalan meskipun ada peringatan dari pihak berwenang.

Pelapor Khusus PBB Tom Andrews mengatakan jutaan orang berunjuk rasa pada Senin (22/2) dalam jumlah yang "menakjubkan", meskipun ada ancaman junta.


“Para jenderal kehilangan kekuatan mereka untuk mengintimidasi dan dengan itu, kekuatan mereka. Sudah waktunya bagi mereka untuk mundur, saat rakyat Myanmar berdiri,” ungkap Andrews di Twitter.

Massa berkumpul kembali pada Selasa (23/2) meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Tidak ada laporan konfrontasi dengan pasukan keamanan.

Semalam, pemerintah Uni Eropa (UE) menunjukkan dukungan bagi mereka yang berusaha melawan kudeta 1 Februari dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

"Kami tidak siap untuk berdiri dan menonton," ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Heiko Maas di Brussel.

Dia menambahkan bahwa sanksi dapat terjadi jika diplomasi gagal.

Uni Eropa sedang mempertimbangkan sanksi yang akan menargetkan bisnis yang dimiliki militer. Namun UE mengesampingkan sanksi pada sektor perdagangan untuk menghindari dampak pada para pekerja miskin.

Pasukan keamanan telah menunjukkan lebih banyak pengendalian daripada dalam konfrontasi sebelumnya dengan para demonstran.

Meski begitu, tiga pengunjuk rasa telah tewas, termasuk dua orang ditembak mati di kota kedua Mandalay pada Sabtu, dan seorang wanita yang meninggal pada Jumat setelah ditembak lebih dari sepekan sebelumnya di ibu kota, Naypyitaw. Sumber lain menyatakan total empat demonstran telah tewas.

Militer mengatakan seorang polisi tewas karena luka-luka yang dideritanya selama protes. Militer menuduh pengunjuk rasa memprovokasi kekerasan.

Minggu larut malam, media milik negara MRTV memperingatkan konfrontasi dapat menelan korban jiwa.

Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing mengatakan pihak berwenang mengikuti jalur demokrasi dan polisi menggunakan kekuatan minimal, seperti peluru karet, untuk menangani unjuk rasa.

Militer merebut kekuasaan setelah menuduh terjadi kecurangan pemilu 8 November yang dimenangkan partai pimpinan Suu Kyi, mengalahkan partai pro-militer.

Militer kemudian menahan Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partai. Komisi pemilu menolak gugatan militer tentang kecurangan pemilu.

“Di Naypyitaw, tempat militer bermarkas, polisi menahan puluhan pengunjuk rasa pada Senin ketika mereka membubarkan unjuk rasa,” ungkap pernyataan satu kelompok hak asasi manusia (HAM).

“Secara keseluruhan, 684 orang telah ditangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman sejak kudeta,” papar kelompok itu.

Amerika Serikat pada Senin (22/2) memberlakukan sanksi terhadap dua anggota junta yakni Letnan Jenderal Moe Myint Tun dan Jenderal Maung Maung Kyaw. AS memperingatkan mereka dapat mengambil tindakan lebih lanjut.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada pelaksana presiden Myanmar dan beberapa perwira militer, serta tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata.

"Militer harus mencabut tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis," papar Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS.

Inggris, Jerman dan Jepang juga mengutuk kekerasan di Myanmar. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak militer menghentikan penindasan pada para pengunjuk rasa.

Negara Barat Mesti Waspada, Supreme Leader Iran Akan Perkaya Uranium hingga 60 Persen

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan, Iran kemungkinan akan memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian 60 persen jika dibutuhkan. Dia menegaskan, Iran tidak akan pernah menyerah pada tekanan Amerika Serikat (AS) atas program nuklirnya.

"Tingkat pengayaan uranium Iran tidak akan dibatasi hingga 20 persen. Kami akan meningkatkannya ke tingkat apa pun yang dibutuhkan negara. Kami dapat meningkatkannya menjadi 60 persen," ujar Khamenei.

Kesepakatan nuklir Iran 2015 (JCPOA), membatasi kemurnian fisil yang dapat digunakan Teheran untuk memurnikan uranium pada tingkat 3,67 persen, jauh di bawah 20 persen dari yang dicapai sebelum kesepakatan dan jauh di bawah 90 persen yang dapat digunakan sebagai senjata nuklir.

Di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, AS mengundurkan diri dari JCPOA pada 2018 dan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Sejak saat itu, Teheran meningkatkan aktivitas pengayaan uranium hingga 20 persen untuk menekan AS.

Pekan lalu, Teheran sedang mempelajari proposal Uni Eropa untuk pertemuan informal antara anggota dalam kesepakatan JCPOA dan AS. Namun hingga saat ini Iran belum menanggapi proposal tersebut.

“Pihak Amerika dan Eropa dalam kesepakatan itu telah menggunakan bahasa yang tidak adil terhadap Iran. Iran tidak akan menyerah pada tekanan. Sikap kami tidak akan berubah,” kata Khamenei.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan, pihaknya siap berbicara dengan Iran sebelum AS kembali bergabung dengan JCPOA. AS menekankan bahwa pihaknya akan kembali bergabung dengan JCPOA jika Iran berhenti meningkatkan pengayaan uranium dan mematuhi kesepakatan.

Sementara, para pemimpin Iran bersikeras Washington harus mencabut sanksi terlebih dahulu untuk memulihkan kesepakatan JCPOA. Khamenei, dalam sambutannya yang disiarkan televisi, mengulangi penyangkalan atas niat Iran untuk mempersenjatai pengayaan uranium.

"Badut Zionis internasional (Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu) mengatakan mereka tidak akan mengizinkan Iran memproduksi senjata nuklir. Pertama-tama, jika kita memiliki niat seperti itu, bahkan mereka yang lebih kuat darinya tidak akan bisa menghentikan kita," kata Khamenei.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, Washington bermaksud untuk mendukung dan memperpanjang JCPOA, yang bertujuan untuk membatasi potensi pengayaan Iran, sebagai imbalan atas pencabutan sebagian besar sanksi. Menurutnya, diplomasi adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

“Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir. Diplomasi adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan itu,” kata Blinken.

Kedubes AS di Irak Lagi-lagi Jadi Sasaran Tembak Roket

 

Sebuah roket dilaporkan telah ditembakkan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di ibu kota Irak, Baghdad. Setidaknya tiga roket menargetkan bangunan di Zona Hijau yang dijaga ketat di Baghdad.

Salah satu roket jatuh dalam perimeter Zona Hijau sedangkan roket lain mendarat di lingkungan pemukiman sekitarnya.

Kedutaan Besar AS mengutuk serangan itu dan mendesak semua pemimpin politik dan pemerintah Irak untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah serangan tersebut dan meminta pertanggungjawaban.

“Kedutaan Besar AS mengonfirmasi roket yang menargetkan Zona Internasional yang menampung sistem pertahanan Kedutaan. Ada beberapa kerusakan kecil di kompleks Kedutaan tetapi tidak ada korban luka atau korban,” terang pernyataan itu.

Sebuah pernyataan dari militer mengatakan tidak ada korban dan penyelidikan sedang berlangsung. Namun beberapa kendaraan dilaporkan rusak.

Roket tersebut dilaporkan diluncurkan dari daerah Salam di Baghdad. Hingga saat ini tidak ada yang langsung mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

“Dua roket jatuh di Zona Hijau, tanpa menimbulkan korban, dan tindak lanjut oleh pasukan keamanan terus berlanjut,” terang pernyataan dinas keamanan Irak yang dirilis di Twitter.

Sebuah sumber keamanan di Zona Hijau mengatakan sistem pertahanan anti-roket C-RAM yang ditembakkan di kedutaan AS tidak meledak karena roket tidak diproyeksikan untuk mendarat di dalam kompleks diplomatik.

Sebuah sumber keamanan mengatakan kepada AFP setidaknya satu roket menghantam markas besar Dinas Keamanan Nasional Irak di dekat misi diplomatik AS, merusak beberapa mobil yang diparkir di sana.

Koalisi pimpinan AS yang dikerahkan di Irak sejak 2014 untuk membantu pasukan lokal memerangi jihadis juga mengoperasikan pangkalan di dekat kedutaan Amerika.

"Koalisi melaporkan tidak ada kerusakan atau cedera," kata juru bicara koalisi Wayne Marotto di Twitter.

Militer mengatakan setidaknya satu roket lainnya jatuh ke daerah pemukiman terdekat di Harithiya.

Seorang penduduk daerah itu mengatakan roket itu merusak kompleks parkir bertingkat hanya beberapa meter dari rumahnya.

Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi militer mengatakan telah menemukan landasan peluncuran di distrik utara Baghdad.

Kedutaan Besar AS sering menjadi sasaran serangan roket selama pemerintahan mantan Presiden AA Donald Trump. serangan mereda dalam beberapa minggu sebelum Presiden AS Joe Biden menjabat dan baru-baru ini serangan pun dilanjutkan.

Pada Senin (22/2/2021), AS mengatakan akan meminta pertanggungjawaban Iran atas sekutunya di Irak setelah tembakan roket menghantam kedutaan besar AS di Baghdad, tetapi bersikeras itu tidak akan ditarik ke dalam eskalasi.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan AS 'marah' dengan serangan baru-baru ini di Irak.

"Kami akan meminta pertanggungjawaban Iran atas tindakan proksi yang menyerang Amerika,” terangnya.

“Apa yang tidak akan kami lakukan adalah menyerang dan mengambil risiko eskalasi yang terjadi di tangan Iran dan berkontribusi pada upaya mereka untuk lebih mengguncang Irak," kata Price kepada wartawan.

Serangan itu adalah yang ketiga dalam seminggu yang menargetkan instalasi diplomatik, militer atau komersial Barat di Irak setelah berbulan-bulan relatif tenang.

Kemarin, setidaknya delapan roket Katyusha mendarat di zona Hijau dalam serangan yang menargetkan kedutaan AS, menyebabkan beberapa kerusakan kecil di kompleks tersebut.

Militer Irak mengatakan 'kelompok penjahat' menembakkan delapan roket. Sebagian besar rudal menghantam kompleks perumahan dan pos pemeriksaan keamanan di dalam zona itu, merusak gedung dan mobil serta melukai seorang tentara Irak.

Sirene menggelegar dari kompleks kedutaan di dalam zona itu, yang menampung gedung-gedung pemerintah dan misi asing.

Dalam pernyataan berikutnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan setidaknya ada satu korban sipil Irak dan berharap mereka yang terluka segera pulih.

Seminggu lalu, serangan roket ke pangkalan AS di Irak oleh kelompok yang diyakini memiliki hubungan dengan Iran telah melukai beberapa orang Amerika dan menewaskan seorang kontraktor asing.

Lebih dari selusin roket 107mm ditembakkan ke kompleks militer di bandara Erbil yang menampung pasukan yang dikerahkan sebagai bagian dari aliansi internasional yang memerangi ISIS sejak 2014.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dia 'marah' dan berjanji untuk 'meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab' tanpa memberikan rincian tentang orang Amerika yang terluka.

Pengeboman itu diklaim oleh kelompok bayangan yang menamakan dirinya 'Penjaga Darah,' yang diyakini pasukan AS adalah salah satu dari banyak kelompok yang bermunculan di Irak sebagai front faksi pro-Iran.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan Irak bisa lepas kendali menyusul serangan pertama terhadap pasukan Barat dalam hampir dua bulan.