• Blog
  • Wall Street beragam, Nasdaq dan S&P 500 berakhir lebih rendah

Wall Street beragam, Nasdaq dan S&P 500 berakhir lebih rendah

Wall Street beragam, Nasdaq dan S&P 500 berakhir lebih rendah

Wall Street beragam pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), dengan S&P 500 dan Nasdaq ditutup lebih rendah karena kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah dan prospek kenaikan inflasi memicu kekhawatiran valuasi, memukul saham-saham perusahaan dengan pertumbuhan tinggi.

Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 27,37 poin atau 0,09 persen menjadi menetap di 31.521,69 poin. Indeks S&P 500 merosot 30,21 poin atau 0,77 persen, menjadi berakhir di 3.876,50 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 341,41 poin atau 2,46 persen, menjadi 13.533,05 poin.

Enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan saham sektor energi melonjak 3,47 persen, memimpin kenaikan. Sementara itu, saham sektor teknologi jatuh 2,26 persen, memimpin kerugian.

Indeks Dow berakhir sedikit lebih tinggi, terangkat oleh lonjakan 4,0 persen saham Walt Disney Co.

Imbal hasil obligasi AS 10-tahun naik menjadi 1,363 persen. Sejak awal Februari, imbal hasil obligasi 10-tahun telah meningkat sekitar 26 basis poin, di jalur untuk kenaikan bulanan terbesar mereka dalam tiga tahun.

Namun, beberapa analis mencatat bahwa penurunan saham diperkirakan terjadi setelah reli panas tahun ini dan pada tahun lalu.

"Ini adalah kemunduran kecil terutama karena saham menjadi sedikit terlalu panas dan ada beberapa kekhawatiran di luar sana bahwa orang membuat sedikit kesulitan yang tampak seperti masalah serius," kata Brian Reynolds, kepala strategi pasar di Strategi Reynolds.

Dia mengutip kekhawatiran tentang kenaikan imbal hasil obligasi, tetapi mencatat bahwa imbal hasil obligasi sampah (junk bond) mencapai posisi terendah sepanjang masa minggu lalu, menunjukkan telah ada pergeseran dari keamanan obligasi pemerintah ke risiko korporasi di antara investor.

"Itu bullish untuk saham," tambahnya.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell dijadwalkan akan berbicara di depan Komite Perbankan Senat pada Selasa, dan investor diperkirakan mencari kemungkinan perubahan pada prospek dovish bank sentral.

“Apa yang dihadapi para investor ... adalah apa artinya (imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih tinggi) dari perspektif inflasi. Karena itu, ada sedikit amukan di pasar saat ini," kata Lindsey Bell, kepala strategi investasi di Ally Invest, di Charlotte, North Carolina.

Saham Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc, Tesla Inc dan Amazon.com Inc melanjutkan penurunannya dari minggu sebelumnya, jatuh antara 0,9 persen dan 5,0 persen.

Laporan keuangan kuartal keempat yang sangat positif telah mendorong indeks-indeks utama Wall Street ke rekor tertinggi awal pekan lalu, tetapi reli kehilangan tenaga, sebagian karena kekhawatiran potensi hambatan dalam upaya vaksinasi AS dan kekhawatiran inflasi yang berasal dari langkah-langkah stimulus.

Value stocks (saham-saham yang diperdagangkan lebih rendah daripada fundamentalnya) telah mengungguli growth stocks (saham-saham yang perusahaannya memiliki potensi untuk menaikkan nilai perusahaan dengan cepat) pada Februari, dengan investor bertaruh pada rebound dalam aktivitas industri dan peningkatan permintaan konsumen saat negara-negara meluncurkan vaksin untuk menjinakkan pandemi.

Saham Discovery Inc melonjak 8,9 persen setelah perusahaan media itu mengatakan pihaknya mengharapkan 12 juta pelanggan streaming berbayar global pada akhir Februari, ketika pembatasan virus corona membuat orang-orang tinggal di rumah.

Kohl's Corp terangkat 6,2 persen setelah sekelompok aktivis investor menominasikan sembilan direktur ke dewan rantai toko serba ada itu.

Saham Principal Financial Group Inc melonjak 8,1 persen setelah media melaporkan bahwa aktivis investor Elliott Management Corp telah mengambil saham di perusahaan asuransi jiwa dan berencana untuk mendorong perubahan.

India-China Sepakat Tarik Pasukan dari Perbatasan Himalaya

India menyatakan telah sepakat dengan China untuk menarik seluruh pasukan dari perbatasan Himalaya yang disengketakan setelah ketegangan meningkat selama berbulan-bulan.

Menteri Pertahanan India Rajnath Singh mengatakan bahwa kedua belah pihak setuju untuk melepaskan diri dari kawasan Danau Pangong, pekan lalu, seperti dikutip AFP.

Hal tersebut dilakukan setelah masing-masing militer menggelar pembicaraan yang telah berkali-kali dilakukan setelah bentrokan terjadi pada Juni 2020.

"Kedua belah pihak secara positif menilai kelancaran penyelesaian penarikan pasukan di garis depan di daerah Danau Pangong," kata Rajnath Singh dalam pernyataan bersama dengan Beijing, Sabtu (20/2) waktu setempat.

Pernyataan itu disebut sebagai "langkah maju yang signifikan." Sebuah titik awal yang baik untuk penyelesaian sengketa di perbatasan.

"Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan komunikasi dan dialog, menstabilkan dan mengendalikan situasi di lapangan (dan) mendorong penyelesaian yang dapat diterima bersama dari masalah yang ada," ujar pernyataan itu.

China dan India saling berbagi perbatasan darat sepanjang 3.488 kilometer. Sebagian besar wilayah perbatasan kedua negara masih disengketakan.

Sengketa di perbatasan antara China dan India ini memang rumit dan berkepanjangan. Kedua negara saling klaim kendali atas perbatasan tersebut sejak medio 1960-an.

Awalnya, kedua negara bersenjata nuklir itu sempat terlibat perang singkat pada 1962. Kala itu, China mengambil alih wilayah perbatasan tersebut dari India.

Sejak saat itu, ketegangan tak pernah hilang dari perbatasan. Namun, bentrokan besar hingga peluru ditembakkan terakhir kali terjadi pada 1975.

Konflik pertumpahan darah terjadi pada pertengahan Juni tahun lalu hingga mengakibatkan 20 tentara India tewas.

Tentara China dan India terlibat bentrokan berdarah di Garis Kontrol Aktual (Line of Actual Control/LAC) atau perbatasan kedua negara di Lembah Galwan, daerah Aksai-Chin-Ladakh sekitar pegunungan Himalaya yang menjadi sengketa kedua negara.

Beijing pada hari Jumat (19/2) melaporkan empat tentaranya tewas dalam bentrokan itu. Itu merupakan konfirmasi pertama atas kematian dari pihak China.

Uni Eropa Sepakat Sanksi Militer Myanmar karena Kudeta

Uni Eropa sepakat untuk menjatuhkan sanksi kepada militer Myanmar sebagai respons atas kudeta yang mereka gencarkan pada 1 Februari lalu.

"Kami sepakat untuk menjatuhkan sanksi terhadap militer yang bertanggung jawab atas kudeta dan kepentingan ekonomi mereka," ujar Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, sebagaimana dikutip AFP, Senin (22/2).

Ia kemudian berkata, "Semua bantuan finansial langsung dari sistem pembangunan kita untuk program reformasi pemerintahan [Myanmar] ditangguhkan."

Meski demikian, Borrell memastikan bahwa Uni Eropa tidak akan memutus hubungan dagang dengan Myanmar karena akan berdampak pada masyarakat umum di negara tersebut.

Tak hanya Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga berencana menjatuhkan sanksi atas militer Myanmar yang melancarkan kudeta pada awal bulan ini.

Myanmar terus menjadi sorotan dunia setelah

dan mengumumkan kudeta pada 1 Februari lalu.

Selain Suu Kyi, Tatmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain, seperti Presiden Myanmar, Win Myint, dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pada Senin dini hari.

Beberapa jam setelah penahanan pejabat, Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun melalui stasiun televisi mereka, Myawaddy TV.

Dalam pengumuman itu, militer juga menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Kudeta berlangsung setelah militer dan pemerintah sipil Myanmar berselisih selama beberapa bulan terkait hasil pemilihan umum pada 8 November lalu.

Militer Myanmar menganggap pemilu yang dimenangkan oleh Suu Kyi dan partainya, NLD, curang. Tatmadaw menuding ada setidaknya 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu lalu.

Kematian COVID-19 di AS Dekati 500.000 Jiwa, Fauci: Situasi Mengerikan

 Amerika Serikat (AS) menghadapi tonggak sejarah yang kelam meskipun terjadi penurunan kasus COVID-19 baru-baru ini karena negara itu bersiap untuk menandai setengah juta kematian yang mengejutkan minggu ini.

Sudah hampir setahun pandemi virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID menjungkirbalikkan negara dengan duel kesehatan masyarakat dan krisis ekonomi.

Sementara jumlah kasus COVID-19 turun selama lima minggu berturut-turut dan para pejabat bergegas untuk menyuntik penduduk AS dengan vaksin.

 “Tidak ada yang pernah kami alami dalam 102 tahun terakhir sejak pandemi influenza 1918... Ini benar-benar situasi yang mengerikan yang telah kami lalui—dan kami masih mengalaminya,” kata Dr Anthony Fauci, penasihat medis untuk COVID-19 Gedung Putih dan pejabat tertinggi penyakit menular di negara itu, kepada program State of the Union CNN kemarin.

Gedung Putih mengatakan akan memperingati momen itu tetapi belum memberikan komentar langsung kemarin tentang rencananya. Presiden Joe Biden bulan lalu mengamati kematian COVID-19 di Amerika pada malam pelantikannya dengan upacara matahari terbenam di Lincoln Memorial’s Reflecting Pool.

"Biden akan menggunakan suara dan platformnya sendiri untuk mengambil waktu sejenak untuk mengingat orang-orang yang nyawanya telah hilang, keluarga yang masih menderita...pada saat yang masih sangat sulit di negara ini," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, seperti dikutip Reuters, Senin (22/2/2021).

Lebih dari 28 juta kasus Covid telah mengguncang Amerika Serikat dan 497.862 orang telah meninggal, bahkan kematian rata-rata harian dan rawat inap telah turun ke tingkat terendah sejak sebelum perayaan Thanksgiving dan Natal. Virus itu mengambil satu tahun penuh dari harapan hidup rata-rata di Amerika Serikat, kematian terbesar sejak Perang Dunia Kedua.

"Meskipun penurunan tersebut sangat luar biasa ... kami masih berada pada level yang sangat tinggi," kata Fauci dalam wawancara terpisah di program Meet the Press NBC News.

"Kami ingin mendapatkan nilai dasar itu sangat, sangat, sangat rendah sebelum kami mulai berpikir bahwa kami sudah keluar dari hutan," ujarnya, menggambarkan situasi krisis COVID-19 di AS.

China Ingin Perbaiki Hubungan, Minta AS Setop Intervensi

China ingin memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat di era Presiden Joe Biden namun mereka meminta Negeri Paman Sam berhenti melakukan intervensi.

Menteri Luar negeri China Wang Yi meminta AS berhenti mencampuri urusan dalam negeri China terkait Taiwan, Hong Kong, Xinjiang. dan Tibet

China juga meminta AS mencabut pembatasan perdagangan.

"Kami tahu bahwa pemerintahan AS yang baru sedang meninjau dan menilai kebijakan luar negerinya, kami berharap para pembuat kebijakan akan mengikuti perkembangan zaman, melihat dengan jelas tren dunia, meninggalkan bias, melepaskan kecurigaan yang tidak beralasan dan membawa kebijakan China sebagai hal yang rasional dan memastikan kembali perkembangan hubungan yang stabil antara kedua negara," kata Wang, Senin (22/2) seperti dikutip dari Associated Press.

Beijing juga mendesak pemerintahan Biden membatalkan tindakan konfrontatif yang diadopsi oleh pendahulunya Donald Trump.

Wang mengatakan China tidak berniat untuk menantang atau menggantikan posisi AS. Mereka siap untuk hidup berdampingan secara damai.

Namun Wang mendesak AS untuk berhenti mencoreng reputasi Partai Komunis China.

"Berhenti berkomplot atau bahkan mendukung ucapan dan aksi yang keliru dari pasukan separatis untuk kemerdekaan Taiwan, dan berhenti merongrong kedaulatan dan keamanan China atas urusan dalam negerinya mengenai Hong Kong, Xinjiang dan Tibet," ujar Wang.

Wang mengatakan AS harus mengaktifkan kembali semua perundingan yang telah dihentikan Trump, serta meningkatkan kerja sama dalam masalah-masalah bilateral serta internasional.

Kedua belah pihak, ujar Wang dapat bekerja sama menangani pandemi Covid-19, perubahan iklim dan pemulihan ekonomi global, yang saat ini menjadi masalah terbesar.

Di bidang perdagangan Wang memaparkan China akan membela hak-hak perusahaan AS sembari berharap pemerintahan Biden akan menyesuaikan kebijakannya secepat mungkin.

"Kebijakannya antara lain menghapus tarif yang tidak wajar atas barang-barang China, mencabut sanksi sepihak terhadap perusahaan Tiongkok dan lembaga penelitian, dan membebaskan penindasan tak masuk akal atas kemajuan teknologi China," ujarnya.

Wang menerangkan lebih lanjut, AS juga harus mencabut pembatasan pada media, pendidikan, dan pertukaran orang-ke-orang untuk membalikkan penurunan jumlah orang China yang belajar di AS dan kunjungan warga Tiongkok China untuk pariwisata atau bisnis.

"Saya berharap kedua belah pihak akan bekerja sama untuk mengarahkan kapal raksasa China-AS menghubungkan kembali ke jalur pembangunan yang sehat menuju masa depan yang cerah dengan prospek yang tak terbatas," ucap Wang.

Meskipun Biden telah menjanjikan keterlibatannya kembali, namun belum jelas apakah ia akan membuat perubahan mendasar dalam kebijakan Washington terhadap Beijing.

Kini, China menghadapi lebih banyak tantangan ketika menjalin kembali hubungan dengan AS.

Sejumlah kendala bagi China yakni catatan perdagangannya, sengketa teritorial dengan tetangga, dan tuduhan pencurian teknologi dan mata-mata.

Pejabat WHO Yakin Pandemi Covid-19 Berakhir pada Awal 2022

 Direktur regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Eropa, Hans Kluge mengatakan bahwa dia yakin wabah virus Corona akan berakhir pada awal 2022. Dia menuturkan, Covid-19 masih akan lazim pada tahun 2021, tetapi akan lebih mudah dikelola daripada pada tahun 2020.

Menyatakan bahwa skenario terburuk sekarang telah berakhir, Kluge mengatakan ada lebih banyak informasi mengenai virus tersebut dibandingkan tahun 2020, ketika pertama kali mulai menyebar.

Meski demikian, dia memperingatkan, bagaimanapun, bahwa tidak ada yang bisa mengetahui masa depan pandemi Covid-19 sebelumnya.

 “Akan terus ada virus, tapi menurut saya pembatasan tidak diperlukan. Ini pesan yang optimis," ujarnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (22/2/2021).

Kluge mengatakan, mutasi adalah normal dan virus mencoba untuk beradaptasi dengan orang yang terinfeksi, tetapi penyebaran mutasi yang cepat menjadi perhatian mereka.

Dia menuturkan, WHO sedang memantau dengan cermat keefektifan vaksin yang dikembangkan untuk melawan Covid-19 karena jenis virus yang cepat menyebar. Kluge mengatakan vaksin dapat diubah berdasarkan mutasi baru jika perlu dan tidak perlu diproduksi dari awal.

Dirinya juga mengatakan mutasi tidak akan membuat virus di luar kendali. Tetapi, dia mencatat bahwa negara-negara yang sistem perawatan kesehatannya sudah di bawah tekanan dapat berada di bawah tekanan yang lebih besar, sehingga perlu untuk menanggapi mutasi dengan sangat serius.

Kluge menunjukkan bahwa masalah terbesar akan muncul ketika mereka yang divaksinasi berada di lingkungan yang sama dengan yang tidak, sehingga penjadwalan menjadi faktor yang sangat penting.

Iran: Tidak Ada Pembicaraan Langsung dengan Washington Soal Tahanan AS

 Iran menolak pernyataan penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan soal tahanan asal Amerika Serikat (AS) di Teheran. Sullivan mengatakan, pembicaraan langsung telah dimulai dengan Teheran mengenai pembebasan warga AS yang ditahan di Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh mengatakan, tidak ada komunikasi langsung dengan AS tentang masalah apa pun, termasuk masalah tahanan. "Prioritas Teheran adalah untuk mengamankan pembebasan tahanan Iran yang ditahan di penjara AS dan masalah tersebut telah dibawa ke Kedutaan Besar Swiss di Teheran, yang mewakili kepentingan AS di negara itu," ujar Khatibzadeh, seperti dilansir Anadolu Agency pad Senin (22/2/2021).

Sebelumnya, Sullivan mengatakan bahwa AS telah mulai berkomunikasi dengan Teheran atas penahanan warga Amerika di Iran. Dia menyebut masalah itu sebagai pelanggaran serius.

Iran telah menangkap lusinan warga negara ganda, termasuk beberapa orang Amerika, dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar atas tuduhan spionase.


Aktivis hak asasi menuduh negara itu mencoba menggunakan penahanan untuk memenangkan konsesi dari negara lain, meskipun Teheran menolak tuduhan itu.

Dalam sebuah wawancara dengan CBS News, Sullivan mengatakan bahwa itu adalah prioritas signifikan dari pemerintahan Presiden Joe Biden untuk membuat orang-orang Amerika itu pulang dengan selamat. "Kami telah mulai berkomunikasi dengan Iran tentang masalah ini," kata Sullivan.

China Bangun Pangkalan Militer Besar-besaran di Laut China Selatan

 Citra satelit baru yang mengkhawatirkan menunjukkan bahwa China sedang membangun pangkalan militer besar-besaran di pulau-pulau buatan yang kontroversial di Laut China Selatan.

Sebuah laporan oleh perusahaan perangkat lunak geospasial Simularity telah mengungkapkan apa yang tampak sebagai infrastruktur untuk radar, antena, dan apa yang bisa menjadi pangkalan militer potensial di Mischief Reef.

Diklasifikasikan sebagai atol—terumbu karang berbentuk cincin—terletak 250 km dari Filipina, daratan tersebut telah diduduki dan dikendalikan oleh Republik Rakyat China sejak 1995.

Citra satelit tersebut menunjukkan konstruksi di tujuh area antara Mei 2020 hingga Februari 2021.

Satu gambar satelit tertanggal 7 Mei 2020 dengan jelas menunjukkan sebidang ruang kosong, yang sekarang ditempati oleh struktur silinder selebar 16 meter yang diklaim Simularity bisa menjadi "kemungkinan struktur pemasangan antena".

Bidikan lain juga menunjukkan struktur beton dengan kubah bulat—penutup tahan cuaca yang digunakan untuk melindungi antena radar—penutup di dekatnya. Simularity menyatakan; "Ini mungkin merupakan struktur radar tetap".

Situs lain masih dalam tahap konstruksi atau telah dibuka untuk pengembangan lebih lanjut.

Dr Jay Batongbacal, Direktur Institute for Maritime Affairs Law of the Sea di University of the Philippines, mengatakan infrastruktur baru menunjukkan bahwa China sedang menggali.

"Mereka pada dasarnya menambahkan peralatan lensa survei, tampaknya radar—sudah ada banyak dari mereka di terumbu karang sejak awal," katanya kepada penyiar ANC, yang dilansir NZ Herald, Senin (22/2/2021).

"Penambahan radar baru tampaknya menunjukkan bahwa mereka benar-benar memperluas kemampuan pulau buatan ini. Dan kemudian fakta itu terus berlanjut meskipun semua yang telah terjadi di seluruh dunia, itu benar-benar menunjukkan niat China untuk benar-benar mengembangkan sepenuhnya pulau-pulau buatan ini menjadi pangkalan militer besar-besaran," paparnya.

Ini bukan pertama kalinya Mischief Reef menjadi pusat ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.

Putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Permanen Arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa Mischief Reef berada dalam zona ekonomi eksklusif Filipina.

Hubungan China dan Filipina tetap bergejolak.

Pada Januari 2021, Beijing mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pasukan Coast Guard-nya menembaki kapal asing di wilayah yang dianggap milik China di Laut China Selatan.

Berbicara kepada media lokal, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr mengatakan jika terjadi insiden, Filipina akan membalas. "Jika ada insiden, saya jamin akan ada lebih dari sekadar protes," katanya.

Peran Amerika Serikat dan hubungannya yang kacau dengan China, serta kesetiaannya dengan negara-negara termasuk Filipina dan Taiwan, juga ikut bermain.

Jika terjadi serangan bersenjata, negara adidaya tersebut telah berkomitmen untuk mempertahankan Filipina dalam upaya meredam perjuangan agresif China untuk menguasai wilayah tersebut.

Mengulangi dukungan Amerika untuk negara Asia Tenggara tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan Menteri Luar Negeri yang baru; Antony Blinken, menolak klaim maritim China di Laut China Selatan.

"Amerika Serikat menolak klaim maritim China di Laut China Selatan sejauh mereka melebihi zona maritim yang diizinkan China untuk klaim di bawah hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut 1982," katanya.

"Menteri Luar Negeri Blinken menekankan pentingnya perjanjian pertahanan bersama untuk keamanan kedua negara, dan penerapan yang jelas untuk serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal atau pesawat umum di Pasifik, yang mencakup Laut China Selatan."

China Salahkan Trump atas Buruknya Hubungan, Desak Biden Tinggalkan Kebijakan Sanksi

 Menteri Luar Negeri China , Wang Yi mengatakan, Beijing siap untuk bekerja memulihkan dialog dengan Washington dan berharap Amerika Serikat (AS) meninggalkan kebijakan sanksi. Dia menekankan bahwa China tidak pernah ikut campur dalam urusan dalam negeri Amerika.

"Selama beberapa tahun terakhir, AS pada dasarnya memutus dialog bilateral di semua tingkatan," kata Wang pada forum Kementerian Luar Negeri di Beijing, seperti dilansir Sputnik pada Senin (22/2/2021).

Wang menyalahkan pemerintahan AS Donald Trump atas kerusakan hubungan bilateral dan meminta Washington untuk menciptakan kondisi kerja sama, menghapus tarif barang-barang China dan meninggalkan sanksi yang dikenakan pada perusahaan teknologi, dan institusi akademik China.

"Kami siap untuk melakukan komunikasi yang jujur dengan AS. China dan AS perlu memperkuat saling pengertian melalui dialog, terlepas dari perbedaan sosial, budaya, dan sejarah serta berbagai perbedaan pendapat antara kedua negara," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa Beijing tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri AS, menghormati pilihan rakyat Amerika. Oleh karena itu, jelasnya, Washington perlu menghormati kepentingan China juga.

Diplomat senior China itu menuturkan AS perlu berhenti "mencemarkan" Partai Komunis China dan sistem politik negara, dan harus berhenti mendukung tindakan keliru dari pasukan separatis yang mendukung kemerdekaan Taiwan.

Dirinya juga menyerukan upaya Washington untuk merusak kedaulatan dan keamanan China serta mencampuri urusan dalam negerinya, terutama terkait Hong Kong, Tibet, dan Xinjiang.

Wang menambahkan bahwa China melindungi perdamaian di dunia, tidak bertujuan untuk menggulingkan pemerintah negara lain, dan tidak memaksakan ideologi apa pun kepada negara lain.

Meskipun hubungan AS-China jatuh ke posisi terendah baru di bawah pemerintahan Trump, Presiden AS, Joe Biden telah bersumpah untuk lebih keras di Beijing daripada pendahulunya.

Dalam pembicaraan dengan Presiden China, Xi Jinping awal bulan ini, Biden memperingatkan Beijing bahwa AS prihatin dengan aktivitasnya di Indo-Pasifik, pelanggaran HAM dan praktik perdagangan yang tidak adil.

Gedung Putih Mengaku Sudah Hubungi Teheran Soal Tahanan AS di Iran

 Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah mulai berkomunikasi dengan Teheran atas penahanan warga Amerika di Iran . Dia menyebut masalah itu sebagai pelanggaran serius.

Iran telah menangkap lusinan warga negara ganda, termasuk beberapa orang Amerika, dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar atas tuduhan spionase. Aktivis hak asasi menuduh negara itu mencoba menggunakan penahanan untuk memenangkan konsesi dari negara lain, meskipun Teheran menolak tuduhan itu.

Dalam sebuah wawancara dengan CBS News, Sullivan mengatakan bahwa itu adalah prioritas signifikan dari pemerintahan Presiden Joe Biden untuk membuat orang-orang Amerika itu pulang dengan selamat.

"Kami telah mulai berkomunikasi dengan Iran tentang masalah ini," kata Sullivan ketika ditanya apakah pemerintah telah memulai negosiasi penyanderaan dengan Iran.

"Kami tidak akan menerima proposisi jangka panjang di mana mereka terus menahan orang Amerika dengan cara yang tidak adil dan melanggar hukum," katanya, menyebutnya sebagai bencana kemanusiaan.

Sullivan, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (22/2/2021), kemudian mengatakan bahwa Biden "bertekad" untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir dan diplomasi adalah cara terbaik untuk melakukan itu.

AS pekan lalu mengatakan bahwa pihaknya siap untuk berbicara dengan Iran tentang kedua negara yang kembali ke perjanjian 2015 yang ditinggalkan oleh pemerintahan Donald Trump. "Iran belum menanggapi," kata Sullivan.

11 Jet Tempur China Mendekat, Taiwan Kerahkan Sistem Rudal

Angkatan Udara Taiwan langsung merespons kehadiran pesawat tempur China dalam dua hari berturut-turut di wilayah mereka .

Pada Sabtu (20/2) waktu setempat 11 pesawat tempur dan pembom China melakukan latihan di dekat pulau-pulau yang dikuasai Taiwan di Laut China Selatan.

Seperti dikutip dari Reuters Kementerian Pertahanan Taipei mengatakan bahwa Angkatan Udara memperingatkan pesawat China pergi dan mengerahkan sistem rudal untuk memantau aktivitas tersebut.

Beijing, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian darinya wilayahnya, telah berulangkali mengerahkan pesawat militer ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan dalam beberapa bulan terakhir. Sebagian besar di dekat Kepulauan Pratas.

Setelah sembilan pesawat angkatan udara China terbang di dekat Kepulauan Pratas pada Jumat, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pihaknya melacak 11 pesawat pada Sabtu, yakni delapan jet tempur, dua pembom H-6 berkemampuan nuklir dan satu pesawat anti-kapal selam.

Menurut Kementerian itu, pasukan angkatan laut China juga terlibat tetapi tidak dijelaskan secara rinci armada apa saja yang dikerahkan.

China sendiri belum berkomentar tentang aktivitas itu. Sebelumnya dilaporkan bahwa manuver itu merupakan tanggapan terhadap kedekatan antara Taipei dan Washington. Amerika Serikat selama ini mendukung dan menjadi pemasok utama sistem persenjataan Taiwan.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu telah mengingatkan kembali China untuk menghentikan tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi terhadap Taiwan.

"Sebaliknya terlibat dalam dialog dengan perwakilan Taiwan yang terpilih secara demokratis."

Kepulauan Pratas terletak di bagian atas Laut Cina Selatan dan juga diklaim oleh China.

Terletak di antara Taiwan selatan dan Hong Kong, Pratas hanya sedikit dipertahankan oleh Taiwan. Pakar keamanan menganggap pulai itu rentan diserang China karena jaraknya lebih dari 400 km dari daratan Taiwan.

Pesawat China terbang di sudut barat daya zona pertahanan udara Taiwan hampir setiap hari. Aktivitas skala besar terakhir terjadi pada 24 Januari, saat itu China mengerahkan 12 jet tempur.

Cuaca Ekstrem Texas, Biden Akhirnya Tetapkan Status Bencana Besar

 

Badan Manajemen Darurat Federal (Federal Emergency Management Agency/FEMA) mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Sabtu (20/2/2021) mendeklarasikan bencana besar di Texas.

Status itu membuka jalan untuk menyalurkan berbagai dana federal bagi penduduk di negara bagian itu.

Jutaan orang di negara bagian penghasil minyak dan gas terbesar di AS itu tidak mendapat aliran listrik selama berhari-hari.

Dan hampir separuh penduduknya juga kesulitan mendapatkan air bersih yang aman untuk diminum.

Lebih dari 300 ribu pelanggan listrik, banyak di antaranya di Texas, Lousiana dan Mississippi, masih belum mendapat listrik dan pemanas pada Sabtu.

Jumlah pelanggan yang belum mendapat aliran air tetap sebanyak 14,3 juta.

Kantor berita Associated Press melaporkan di seluruh AS, sedikitnya 70 orang meninggal dunia karena cuaca, terutama akibat hipotermia, keracunan karbon dioksida dan kecelakaan lalu lintas.

Sekitar separuh dari kematian itu terjadi di Texas, dan 10 di Tennessee.

Deklarasi status darurat oleh Biden itu memungkinkan penyaluran dana pajak kepada para individu maupun pengusaha di seluruh Texas, termasuk pendanaan bagi tempat tinggal sementara, pinajaman berbunga rendah, dan perbaikan rumah.

Gedung Putih mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Gubernur Greg Abbott, seorang politisi dari Partai Republik, untuk menyediakan bantuan.

Sebelumnya, Abbott menolak mengakui kemenangan Biden atas Donald Trump dalam pemilihah presiden (pilpres) November lalu.

Instansi-instansi darurat federal sebelumnya mengirim beberapa generator listrik untuk memperkuat aliran listrik di sejumlah instalasi pengolahan air, rumah sakit, dan panti lansia.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada 12 Februari lalu menjatuhkan sanksi kepada Myanmar berupa pembekuan aset senilai US$1 miliar sebagai buntut dari kudeta. Hal itu membuat para jenderal tidak bisa mengakses aset tersebut.

Jerman Serukan UE Sahkan Sanksi Terhadap Rusia Terkait Navalny

 Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mendesak Uni Eropa (UE) untuk memberikan lampu hijau untuk sanksi Rusia. Sanksi itu akan menargetkan pejabat Rusia yang bertanggung jawab untuk memenjarakan kritikus Kremlin Alexei Navalny dan menindak demonstran.

Seruan Berlin membuka jalan bagi sanksi yang akan dijatuhkan bulan depan, yang menurut UE harus dilihat sebagai pesan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa debat dan protes harus diizinkan di Rusia.

"Saya mendukung perintah persiapan sanksi tambahan, daftar orang-orang tertentu," kata Maas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (22/2/2021).

Dia mengataka, sanksi adalah hal yang darurat karena Navalny tidak hanya dijatuhi hukuman penjara awal bulan ini. Tetapi, dia mengklaim, Navalny menjalani hukuman ini di kamp kerja paksa.

Para diplomat mengharapkan UE untuk memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset pada sekutu Putin bulan depan, setelah para ahli mengumpulkan bukti untuk menahan segala tantangan hukum.

Sementara itu, beberapa Menteri Luar Negeri UE dilaporkan telah bertemu dengan kepala staf Navalny, Leonid Volkov di Brussels pada hari Minggu untuk mempersiapkan langkah-langkah hukuman terhadap Rusia, yang sudah berada di bawah sanksi ekonomi setelah pencaplokan Crimea pada 2014.