• Blog
  • Data Ekonomi AS Bebani Indeks Dolar

Data Ekonomi AS Bebani Indeks Dolar

News Forex, Index &  Komoditi

( Rabu, 15  Juli  2020 )

Data Ekonomi AS Bebani Indeks Dolar

Indeks dolar AS menurun pada akhir perdagangan kemarin. Dolar melemah karena para pelaku pasar mencerna sejumlah data ekonomi.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, tergelincir 0,21% menjadi 96,2635, dilansir dari Xinhua, Rabu (15/7/2020).

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1393 dari USD1,1352 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2555 dari USD1,2570 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik hingga USD0,6968 dari USD0,6963.

Dolar AS membeli 107,20 yen Jepang, lebih rendah dari 107,28 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9391 franc Swiss dari 0,9416 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3621 dolar Kanada dari 1,3587 dolar Kanada.

Di sisi ekonomi, Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan, indeks Harga Konsumen (CPI) untuk Semua Konsumen Urban di Amerika Serikat meningkat 0,6% pada Juni berdasarkan penyesuaian musiman setelah jatuh 0,1% pada Mei, melaporkan Selasa. CPI inti, yang menghapus makanan dan energi, naik 0,2% pada Juni, kenaikan bulanan pertama sejak Februari.

Mata uang AS, umumnya dipandang sebagai safe haven, juga di bawah tekanan di tengah momentum kuat di pasar ekuitas dengan Dow naik sekitar 400 poin.

 

 

 

Indeks Dolar Melemah karena Hubungan AS-China 'Memanas'

Indeks dolar AS melemah terhadap sebagian mata uang dunia pada perdagangan kemarin. Dolar melemah karena kekhawatiran baru tentang ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Cina dan meningkatnya kasus virus corona.

Euro mempertahankan keuntungan terhadap greenback dan pound karena investor menunggu data tentang sentimen investor Jerman untuk mengukur laju pemulihan Eropa dari krisis kesehatan.

Perdagangan mata uang telah menipis karena meningkatnya kasus corona virus baru-baru ini telah menyebabkan beberapa daerah menempatkan pembatasan baru pada aktivitas bisnis.

Pasar sekarang menghadapi ancaman tambahan dari balas dendam antara Washington dan Beijing atas akses ke pasar keuangan AS, kebebasan sipil di Hong Kong, dan klaim teritorial di Laut Cina Selatan.

"Fokusnya telah bergeser ke apakah penguncian coronavirus putaran berikutnya akan cukup besar untuk merusak pertumbuhan ekonomi," kata Junichi Ishikawa, ahli strategi valuta asing senior di IG Securities, dilansir dari Reuters, Selasa (14/7/2020).

“Masalah Hong Kong berpotensi menyebabkan gesekan perdagangan baru. Perkembangan negatif di kedua sisi dapat menyebabkan saham lebih rendah, dan mendorong beberapa arus safe-haven ke dolar dan yen," imbuhnya.

Amerika Serikat dan China melakukan pertempuran diplomatik di beberapa bidang yang berpotensi mengganggu pasar keuangan. Administrasi Presiden AS Donald Trump berencana untuk segera membatalkan perjanjian 2013 antara AS dan otoritas audit China, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan kepada Reuters.

Langkah ini dapat menandakan tindakan keras yang lebih luas terhadap perusahaan China yang terdaftar di pasar saham AS yang dikecam karena menghindari aturan pengungkapan AS.

Selain itu, Amerika Serikat telah memperkuat sikapnya terhadap klaim China di Laut Cina Selatan dan sedang mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri status hukum khusus Hong Kong sebagai protes terhadap hukum keamanan Beijing untuk bekas jajahan Inggris itu.

 

 

 

Dolar AS jatuh di tengah sejumlah data ekonomi

Dolar AS jatuh terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), melanjutkan penurunan sebelumnya, ketika para pelaku pasar mencerna sejumlah data ekonomi.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, tergelincir 0,21 persen menjadi 96,2635.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1393 dolar AS dari 1,1352 dolar AS di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2555 dolar AS dari 1,2570 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia juga menguat menjadi 0,6968 dolar AS dari 0,6963 dolar AS.

Dolar AS dibeli 107,20 yen Jepang, lebih rendah dari 107,28 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9391 franc Swiss dari 0,9416 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3621 dolar Kanada dari 1,3587 dolar Kanada.

Di sisi ekonomi, Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk Semua Konsumen Urban di Amerika Serikat meningkat 0,6 persen pada Juni berdasarkan penyesuaian secara musiman setelah jatuh 0,1 persen pada Mei, Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan Selasa (14/7/2020).

Sementara itu, angka IHK inti, yang mengecualikan makanan dan energi, naik 0,2 persen pada Juni, kenaikan bulanan pertama sejak Februari.

Mata uang AS, umumnya dipandang sebagai safe haven, juga di bawah tekanan di tengah momentum kuat di pasar ekuitas dengan Dow naik sekitar 400 poin pada sesi sore Selasa (14/7/2020).

 

 

Dolar AS di Tokyo diperdagangkan di kisaran paruh bawah 107 yen

Kurs dolar AS berpindah tangan di kisaran paruh bawah 107 yen dalam transaksi awal di Tokyo pada Rabu pagi, relatif tidak berubah dibandingkan level semalam (Selasa) di perdagangan New York.

Ketika pasar dibuka di Tokyo, dolar AS dikutip pada 107,25-26 yen, dibandingkan dengan 107,18-28 yen di New York dan 107,26-28 yen di Tokyo pada Selasa (14/7) pada pukul 17.00 waktu setempat.

Euro, sementara itu, diambil pada 1,1410-1411 dolar AS dan 122,36-43 yen terhadap 1,1395-1405 dolar AS dan 22,16-26 yen di New York, serta 1,1331-1332 dolar dan 121,54-58 yen pada perdagangan Selasa sore (14/7) di Tokyo.

 

 

Yuan "rebound" 14 basis poin menjadi 6,9982 terhadap dolar AS

Yuan menguat 14 basis poin menjadi 6,9982 terhadap dolar AS pada Rabu, rebound dari penurunan dua hari berturut-turut, masing-masing melemah 31 basis poin dan 22 basis, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China (CFETS).

Di pasar spot valuta asing China, yuan diperbolehkan naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan.

Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antarbank pada setiap hari kerja.

Saham Hong Kong berbalik naik dengan indeks HSI melonjak 1,61 persen

Saham-saham Hong Kong dibuka naik tajam pada Rabu pagi, berbalik dari kerugian sehari sebelumnya dengan indikator utama Indeks Hang Seng (HSI) melonjak 1,61 persen atau 410,89 poin, menjadi diperdagangkan pada 25.888,78 poin.

Indeks HSI terpangkas 1,14 persen atau 294,23 poin menjadi 25.477,89 poin pada akhir perdagangan Selasa (14/7), dengan nilai transaksi mencapai 178,95 miliar dolar Hong Kong (sekitar 23,09 miliar dolar AS).

 

 

Trump Belum Bahas Kesepakatan Dagang Fase 2 dengan China

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (14/7) mengatakan bahwa dia tak berminat membahas kesepakatan dagang Tahap 2 dengan China. Ia menyebutkan telah melakukan kesepakatan dagang yang baik sebelumnya.

"Saat ini saya tak berminat untuk berbicara dengan China," kata Trump ketika ditanya dalam wawancara dengan CBS News apakah pembahasan perdagangan Tahap 2 kandas.

"Kami membuat kesepakatan dagang yang hebat," ujar Trump, merujuk pada kesepakatan dagang Tahap 1 yang ditandatangani pada Januari.

Namun, begitu kesepakatannya rampung, AS dan China belum akan melanjutkan tahapan kesepakatan dagang.

"Begitu kesepakatannya rampung, bahkan tintanya pun belum kering, mereka menghantam kami dengan wabah," katanya, mengacu pada virus corona jenis baru yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, China, pada akhir tahun lalu.

"Jadi saat ini saya tidak berminat berbicara dengan China soal kesepakatan lainnya," lanjut Trump.

AS dan China menandatangani kesepakatan fase pertama untuk mengakhiri perang dagang pada 15 Januari 2020. Perjanjian ini merupakan langkah awal untuk memulihkan hubungan ekonomi kedua negara, yang telah mengguncang pasar ekonomi global.

Pada tahap pertama dari kesepakatan itu, China telah berkomitmen untuk meningkatkan impor dari AS senilai 200 miliar dolar AS termasuk meningkatkan pembelian di sektor pertanian sebesar 32 miliar dolar AS, manufaktur 78 miliar dolar AS, energi 52 miliar dolar AS, dan jasa 38 miliar dolar AS. China juga sepakat untuk mengambil tindakan terhadap pemalsuan dan melakukan tindakan hukum atas pencurian hak kekayaan intelektual.

 

 

 

Trump: Saya tak berminat bahas kesepakatan dagang dengan China

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa mengatakan bahwa dia tak berminat membahas kesepakatan dagang Tahap 2 dengan China.

"Saat ini saya tak berminat untuk berbicara dengan China," kata Trump ketika ditanya dalam wawancara dengan CBS News apakah pembahasan perdagangan Tahap 2 kandas.

"Kami membuat kesepakatan dagang yang hebat," ujar Trump, merujuk pada kesepakatan dagang Tahap 1 yang ditandatangani pada Januari. "Namun begitu kesepakatannya rampung, bahkan tintanya pun belum kering, mereka menghantam kami dengan wabah," katanya, mengacu pada virus corona jenis baru, yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, China tengah, pada akhir tahun lalu.

"Jadi saat ini saya tidak berminat berbicara dengan China soal kesepakatan lainnya," lanjut Trump.

 

 

AS Adu Domba China dengan Negara-negara Asia Tenggara

China segera merespons komentar Amerika Serikat (AS) yang menyatakan, bahwa tindakan Beijing di perairan Laut China Selatan yang disengketakan adalah tidak sah. Beijing mendesak AS untuk berhenti mengobarkan perpecahan antara China dan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Juru bicara Kedutaan Besar China di AS mengatakan, pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bermaksud untuk menabur perselisihan antara China dan negara pesisir lainnya di wilayah tersebut.

"Kami menyarankan pihak AS untuk sungguh-sungguh menghormati komitmennya untuk tidak memihak pada masalah kedaulatan wilayah, menghormati upaya negara-negara kawasan untuk Laut Cina Selatan yang damai dan stabil serta menghentikan upayanya untuk mengganggu dan menyabot perdamaian dan stabilitas regional," ujar Juru Bicara Kedutaan Besar China seperti dikutip laman South China Morning Post, Rabu (15/7/2020).

AS memang tidak memiliki klaim di wilayah tersebut. Namun Paman Sam secara resmi mengatakan menentang serangkaian klaim China terhadap perairan yang disebut Beijing sebagai sembilan garis putus-putus atau sering disebut nine-dash line. Wilayah ini mencakup sekitar 85 persen dari Laut China Selatan.

Penolakan AS berdasarkan putusan arbitrase tahun 2016. Pemerintahan Obama kala itu menyambut baik tetapi tidak secara resmi mendukung putusan tersebut. Putusan itu memenangkan Filipina dan memutuskan bahwa klaim sembilan garis China dan klaim hak historis yang menyertainya tidak memiliki keabsahan di bawah hukum internasional.

Sementara Pompeo tidak secara khusus mengatakan Washington memihak dalam sengketa kedaulatan. Dia jelas menolak klaim China, termasuk di wilayah Mischief Reef, Second Thomas Shoal, James Shoal, Vanguard Bank atau pun Natuna. Pompeo menilai klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan adalah sesuatu yang benar-benar melanggar hukum.

Pernyataan Pompeo menambah semakin banyak konfrontasi yang semakin intensif antara China dan AS. Kedua negara berselisih dari mulai perdagangan, Covid-19, hak asasi manusia di Xinjiang dan hukum keamanan nasional di Hong Kong.

Awal bulan ini, AS mengirim dua kapal induk, USS Ronald Reagan dan USS Nimitz, dan empat kapal perang lainnya ke Laut Cina Selatan untuk "latihan". Sementara Cina mengadakan latihan sendiri di sekitar Kepulauan Paracel di perairan sensitif.

 

 

Ketika Bisnis-bisnis di California Terpaksa Ditutup Lagi

Pemerintah negara bagian California kembali memberlakukan pembatasan sosial di tengah lonjakan kasus infeksi virus Corona. Gubernur Gavin Newsom memerintahkan semua kegiatan bisnis seperti restoran, bar, tempat hiburan, termasuk kebun binatang dan museum kembali ditutup.

Newsom juga meminta tempat ibadah, pusat kebugaran, dan salon ditutup. California mencatat lebih dari 330 ribu kasus virus Corona dengan lebih dari 7.000 kematian. Penerapan kembali pembatasan sosial di California didorong oleh kenaikan jumlah kasus positif virus korona sebesar 20 persen dalam dua pekan terakhir.

"Mulai hari ini semua wilayah menutup kegiatan publik mereka di berbagai sektor seperti, restoran, kilang anggur, bioskop, pusat hiburan keluarga, kebun binatang, dan museum. Ini berlaku di seluruh county di California," ujar Newsom, dilansir BBC.

Kepala Departemen Kedokteran University of California, Robert Wachter mengatakan, beberapa pihak telah merasa puas dalam memerangi pandemi virus Corona. Oleh karena itu, sejumlah pihak mulai melonggarkan pembatasan sosial. Selain itu, kedisiplinan warga untuk mematuhi protokol kesehatan setelah pencabutan pembatasan mulai lalai.

"Orang-orang diizinkan keluar rumah, tapi seharusnya mereka mengenakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jadi menurut saya banyak orang yang merasa terlalu berpuas diri," ujar Wachter.

Infeksi virus Corona naik drastis di 40 negara bagian Amerika dalam dua pekan terakhir. Negara bagian California, Florida, Arizona dan Texas telah dinyatakan sebagai episentrum pandemi virus Corona. Peningkatan jumlah kasus ini menimbulkan kekhawatiran datangnya gelombang kedua pandemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trump akhiri status istimewa Hong Kong

Presiden AS Donald Trump pada Selasa (14/7) mengeluarkan perintah untuk mengakhiri status istimewa Hong Kong dalam hukum AS, dengan alasan menghukum China atas apa yang ia sebut sebagai aksi penindasan.

“Hari ini saya menandatangani pengesahan dan perintah eksekutif untuk meminta China bertanggung jawab atas aksi agresif terhadap warga Hong Kong,” kata Trump.

Trump merujuk pada keputusan China untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong—yang sejak awal diusulkan memicu kontroversi karena dianggap akan merusak kebebasan khusus Hong Kong oleh masyarakat Hong Kong sendiri dan sejumlah negara.

Dengan pengesahan dan perintah eksekutif yang ditandatangani olehnya, Trump menyebut bahwa Hong Kong tidak akan lagi mendapat perlakuan ekonomi khusus seperti yang diberikan AS selama ini.

“Kini Hong Kong akan diperlakukan sama seperti China daratan... tidak ada privilese khusus, tidak ada perlakuan ekonomi khusus, dan tidak ada ekspor untuk teknologi sensitif,” ujar Trump.

Pada waktu yang sama, Trump juga menandatangani rancangan undang-undang yang sudah disetujui Kongres untuk menjatuhkan penalti kepada bank yang berbisnis dengan pejabat China yang mengesahkan regulasi baru Hong Kong.

Menurut data Gedung Putih, perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump itu termasuk mencabut perlakuan khusus terhadap pemegang paspor Hong Kong.

Di sisi lain, China sendiri menyatakan berulang kali bahwa undang-undang keamanan nasional akan membawa stabilitas bagi Hong Kong dengan menjerat para pelaku “makar, pemisahan diri, terorisme, dan persekongkolan dengan kekuatan asing.”

Hubungan AS dan China semakin mengalami ketegangan atas sejumlah isu, termasuk wabah virus corona, latihan militer di Laut China Selatan, Muslim Uighur, dan juga hubungan dagang.

Ditanya apakah ada rencana untuk berbicara bersama Presiden China Xi Jinping, Trump menjawab, “Saya tidak ada rencana untuk berbicara dengannya.”

 

 

China Beri Sanksi Kepada Lockheed Martin

China akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan pembuat senjata asal Amerika Serikat, Lockheed Martin, karena terlibat dalam penjualan senjata api dengan Taiwan. Hal itu dikatakan otoritas di Beijing, Selasa (14/7/2020).

Rencana itu pun menambah ketegangan antara China dan AS. Lockheed Martin merupakan pemenang tender untuk peningkatan kapasitas roket di Taiwan yang diberi nama Patriot. Proyek senilai 260 juta dolar AS (sekitar Rp3,74 triliun) itu telah disetujui oleh Pemerintah AS pada minggu lalu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian meminta AS berhenti menjual senjata ke Taiwan guna "mencegah rusaknya hubungan Sino-AS, perdamaian, dan stabilitas di Selat Taiwan".

"Demi menjaga kepentingan dalam negeri, China memutuskan untuk mengambil langkah yang diperlukan dan menjatuhkan sanksi terhadap kontraktor utama pengadaan (senjata) ini, Lockheed Martin," kata Zhao tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.

Lockheed Martin belum menanggapi pertanyaan terkait sanksi tersebut. Amerika Serikat, sebagaimana banyak negara lain, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Namun, undang-undang di AS memperbolehkan negara itu memasok senjata ke Taiwan untuk pertahanan diri.

China sebelumnya telah menjatuhkan sanksi serupa untuk beberapa perusahaan AS karena menjual senjata ke Taiwan. Sejauh ini, belum jelas sanksi seperti apa yang dijatuhkan China. AS telah lama menjatuhkan embargo senjata ke China.

Otoritas di Taiwan menyambut proyek peningkatan kapasitas misilnya itu. Menurut otoritas setempat, proyek itu akan menguatkan sektor pertahanannya yang kian terancam oleh China, mengingat negara itu kerap menggelar latihan militer di dekat Taiwan.

Petinggi bidang pertahanan di Taiwan, Yen Teh-fa, menemui para tentara saat menjalani latihan militer tahunan Han Kuang. Ia mengatakan mereka harus kuat untuk menghadapi "seluruh ancaman dan provokasi" China.

"(Kekuatan) ini jadi pesan untuk rakyat kami dan para Komunis bahwa kami percaya diri dan kami yakin dapat melindungi rakyat kami serta tanah air kami, dan kami dapat mempertahankan keamanan dalam negeri," kata Yen sebagaimana dikutip kantor urusan pertahanan Taiwan.

Meskipun pasukan dan senjata Taiwan menerima banyak dukungan dari AS, China masih unggul terutama dalam jumlah pasukan dan peralatan tempurnya. Belum lama ini, China menambah jet tempur dan beberapa misil balistik baru.

 

 

Qatar Negara Paling Aman di Dunia, Enam Tahun Berturut-turut

 Qatar terus memimpin posisi puncak sebagai negara paling aman di dunia pada tahun ini, berdasarkan indeks kejahatan Numbeo. Itu berarti Qatar telah menempati posisi puncak selama enam tahun berturut-turut.

Qatar menempati peringkat puncak dalam laporan yang disusun situs database global yang melacak tingkat kejahatan dan biaya hidup di 133 negara.

Dengan posisi puncak sejak 2015 hingga 2019, Qatar mampu mempertahankan posisinya sebagai negara Arab paling aman dan negara paling aman di dunia. Kondisi itu mencerminkan level keamanan dan keselamatan yang dinikmati negara itu.

Menurut klasifikasi aturan dalam laporan itu, negara-negara dirangking berdasarkan ketertiban, artinya Qatar di rangking 133 dengan mendaftarkan tingkat kejahatan terendah dengan 11,90 poin dari 100. Qatar pun kembali menduduki posisi puncak sebagai negara paling aman.

Database Numbeo merilis laporan tahunan sejak 2009, berdasarkan tingkat kejahatan di tiap negara di dunia. Rangking ini menjadi dorongan moral bagi warga Qatar karena negara itu masih diblokade oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir sejak 2017.

Meski berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi tekanan ekonomi, bulan lalu, Qatar menempati rangking enam dalam daftar 63 negara dengan pendapatan tertinggi.

Dengan krisis Covid-19 yang mempengaruhi ekonomi, Qatar diperkirakan dapat pulih dengan cepat.

Qatar juga menempati peringkat 14 untuk daya saing global, di atas Jerman (17), Inggris (19), dan China (20).
Kabar baik juga bagi warga Qatar, suplai gas Doha ke Inggris mencapai tingkat tertinggi dengan 42,7 juta meter kubik per hari. Pekan lalu, Qatar berinvestasi 25 miliar euro di Jerman.

 

 

 

Memanas, China Tuding AS Lakukan Provokasi di Laut China Selatan

 China mengatakan respons Amerika Serikat ( AS) terhadap klaim China atas Laut China Selatan tidak diperlukan dan justru meningkatkan tensi di perairan tersebut. Perairan yang diperdebatkan tersebut sangat seksi karena kaya akan hasil laut, sumber energi yang melimpah, sekaligus sibuk karena menjadi jalur perdagangan internasional. Pada 4 Juli, bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan AS, Angkatan Laut AS menggelar latihan militer di Laut China Selatan. Sebelumnya, China juga menggelar latihan militer di perairan tersebut sejak 1 Juli hingga 5 Juli sebagaimana dilansir dari CNBC, Selasa (14/7/2020). Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan bahwa AS memperjuangkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka pada Senin (13/7/2020). Baca juga: AS Sebut China telah Melakukan Kegiatan Ilegal di Laut China Selatan “Kami memperjelas bahwa klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum, seperti sebuah kampanye penindasan untuk mengendalikannya," kata Pompeo. Kedutaan Besar ( Kedubes) China untuk AS mengatakan pernyataan yang dilontarkan AS pada Senin menentang upaya China dan negara-negara ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian Laut Cina Selatan. “AS secara sembrono memutarbalikkan fakta objektif yang relevan dari Laut Cina Selatan dan undang-undang seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut,” ujar pernyataan tersebut pada Selasa. Kedubes China untuk AS menuduh pernyataan AS tersebut justru membuat situasi di Laut Cina Selatan menjadi tegang. “AS memprovokasi hubungan China dengan negara-negara kawasan ini, dan menuduh China secara tidak masuk akal. China sangat menentang hal ini,” sambung pernyataan tersebut.


 

AS Sebut China telah Melakukan Kegiatan Ilegal di Laut China Selatan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ( AS), Mike Pompeo Senin (13/7/2020) mengatakan, akan memerkarakan sumber daya yang diperoleh China di Laut China Selatan, sebagai bentuk kegiatan ilegal. Pernyataan Pompeo tersebut adalah sikap terbaru dari pemerintahan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan dukungan terhadap negara-negara Asia Tenggara terkait sengketa Laut China Selatan dengan Beijing. Di sisi lain, pernyataan Pompeo semakin menyulut perselisihan dengan China menjelang masa pemilihan presiden AS pada November mendatang. "Kami memperjelas bahwa klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan, sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengendalikan mereka," kata Pompeo dilansir dari AFP pada Selasa (14/7/2020). Baca juga: Pejabat Gedung Putih Sebut Joe Biden Calon Anggota Partai Komunis China Kemudian, Pompeo berkata, "Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya." Di Laut China Selatan mengandung simpanan minyak dan gas yang berharga dan merupakan saluran vital bagi perdagangan dunia. Sehingga, AS telah lama menolak klaim otoritas Beijing di Laut China Selatan tersebut. Lalu, secara tegas Pompeo mengatakan bahwa pemerintah AS memberi dukungan kepada negara Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Vietnam, setelah bertahun-tahun Washington mengatakan tidak akan berpihak. Baca juga: Pakar Virologi Ini Tuding China Sengaja Menutupi Wabah Virus Corona "Amerika mendukung sekutu dan mitra Asia Tenggara kami, dalam melindungi hak kedaulatan mereka atas sumber daya lepas pantai, konsisten dengan hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional," kata Pompeo. Ia mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan komunitas internasional akan membela kebebasan laut dan menghormati kedaulatan, serta menolak setiap dorongan untuk memaksa "kekuatan" di Laut China Selatan atau wilayah yang lebih luas. Menolak alasan klaim Beijing mengklaim sebagai besar Laut China Selatan berdasarkan Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus, yang ada dalam peta 1940-an. Baca juga: Main Game 22 Jam Sehari Selama Sebulan, ABG China Terkena Stroke China telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun pangkalan militer di pulau-pulau buatan yang disengketakan, untuk memperkuat klaimnya. Bersamaan dengan itu, China melakukan proses diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan selama hampir dua dekade. Menanggapi pernyataan Pompeo kemarin, pada hari ini, China mengatakan tuduhan pelanggaran hukum "sepenuhnya tidak dapat dibenarkan". "Kami menyarankan AS untuk sungguh-sungguh menghormati komitmennya untuk tidak memihak pada masalah kedaulatan wilayah, menghormati upaya negara kawasan untuk Laut Cina Selatan yang damai dan stabil, dan menghentikan upayanya mengganggu dan menyabotase perdamaian dan stabilitas regional," kata kedutaan China di Washington. Baca juga: Kalian Bisa Saja Dipenjara, Peringatan AS untuk Warganya di China Pernyataan tersebut menuduh Amerika Serikat berusaha "menabur perselisihan" antara China dan sesama penuntutnya di laut. Pompeo mengeluarkan pernyataannya untuk menandai ulang tahun keempat keputusan pengadilan yang memihak Filipina terhadap garis sembilan garis putus-putus, yang dikeluarkan pada 12 Juli 2016. Berdasarkan keputusan pengadilan tersebut, Pompeo mengatakan bahwa China tidak dapat mengajukan klaim berdasarkan Karang Scarborough atau Kepulauan Spratly, sebuah kepulauan yang tidak berpenghuni luas. AS juga menolak klaim Beijing di perairan sekitar Vanguard Bank di Vietnam, Lucania Shoals di lepas pantai Malaysia, perairan yang dipertimbangkan dalam zona ekonomi eksklusif Brunei dan Natuna di Indonesia. Baca juga: Video Viral Batik Disebut Kerajinan Tradisional China, Netizen Ramai Ribut di Twitter "Setiap tindakan China untuk penangkapan ikan di negara lain atau pengembangan hidrokarbon di perairan tersebut secara sepihak adalah melanggar hukum," kata Pompeo. Pompeo juga menolak klaim Beijing terhadap wilayah paling selatan, Karang James yang dikelola Malaysia, yang berjarak 1.800 kilometer (1.150 mil) dari daratan China. Keputusan 2016 dikeluarkan oleh pengadilan di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Pompeo mencatat bahwa China adalah pihak yang diatur juga dalam keputusan itu, dan menyebut keputusan itu mengikat secara hukum. Gesekan lintas batas Pernyataan Pompeo terkait Laut China Selatan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di sekitar China, termasuk bentrokan perbatasan yang terjadi bulan lalu dengan India. Baca juga: Rusia Khawatir atas Sejumlah Tuduhan yang Dialamatkan AS kepada China Pompeo menyebut bahwa ketegangan yang terjadi di sekitar China adalah bagian dari strategi Beijing untuk menantang para negara tetangganya. Presiden AS, Donald Trump juga mengecam keras China karena tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan pandemi virus corona, yang mana awal kemunculannya berada di Wuhan, China pada akhir tahun lalu. Para kritikus baik di dalam maupun di luar negeri mengatakan bahwa Trump tengah berusaha untuk mengalihkan perhatian publik menjelang pemilihan presiden AS pada November, tentang penanganannya terhadap virus di AS, yang sejauh ini telah menelan korban tewas tertinggi dibandingkan negara mana pun. Trump, setelah seruan bipartisan di Kongres, juga telah meningkatkan tekanan kepada China atas tindakan penahanan terhadap lebih dari satu juta warga Uighur dan Muslim Turki lainnya. AS pekan lalu memberlakukan sanksi pada pejabat China atas Xinjiang, yang mengarah ke upaya balas dendam oleh Bejiing terhadap anggota parlemen senior Amerika.


 

WHO: Banyak Negara Menuju "Arah yang Salah" Tangani Covid-19

Badan Kesehatan Dunia ( WHO) menyatakan, banyak negara yang "menuju ke arah yang salah" ketika menangani pandemi Covid-19. Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus menuturkan, kasus yang semakin meningkat menunjukkan langkah pencegahan tidak dijalankan. Tedros memperingatkan jika pemerintah gagal mengambil langkah tegas sebagai pencegahan, maka pandemi Covid-19 bakal "semakin memburuk". Baca juga: Kasus Covid-19 Dunia Capai 1 Juta dalam 5 Hari, Ini Peringatan WHO Benua Amerika disebut merupakan episentrum terbaru virus corona, dengan AS masih mengalami lonjakan kasus di tengah tensi tinggi Presiden Donald Trump dan pakar kesehatan. AS, negara yang paling terdampak wabah di dunia, mencatatkan 3,3 juta penularan dengan 135.000 korban meninggal, menurut data Universitas Johns Hopkins. Apa yang dikatakan WHO? Dalam konferensi pers di Jenewa, Dr Tedros mengatakan "pesan rancu dari para pemimpin dunia" merendahkan kepercayaan publik untuk menangani wabah. "Virus ini masih menjadi musuh nomor satu publik. Namun tindakan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat tak mencerminkannya," keluhnya. Dilansir BBC Senin (13/7/2020), dia menerangkan langkah seperti cuci tangan, social distancing, dan mengenakan masker harus mendapat perhatian serius. Dia kemudian memperingatkan jika pemerintah dunia tidak menganggap serius berbagai protokol kesehatan itu, maka "kenormalan baru bisa jadi tidak dijumpai di masa mendatang". Baca juga: Australia Harap Panel Independen WHO dapat Mengungkap Sumber Covid-19 "Jika yang dasar saja tidak dilakukan, maka hanya satu cara wabah ini akan berlangsung, yakni bakal semakin dan sangat parah," papar Tedros. Ketua kedaruratan WHO, Dr Mike Ryan, berujar pelonggaran lockdown dan pembukaan di sejumlah wilayah di Benua Amerika jadi faktor melonjaknya Covid-19. Amerika Latin sejauh ini mengonfirmasi kebih dari 145.000 kematian terkait wabah, meski para pakar meyakini angkanya lebih besar dari itu. Setengah dari jumlah tersebut terjadi di Brasil, di mana sang presiden, Jair Bolsonaro, menentang pencegahan untuk menangkal virus corona. Dr Ryan menjelaskan, penutupan area dalam skala besar jelas akan berdampak pada ekonomi. Karena itu, mitigasi berupa lockdown spesifik bisa menjadi opsi. Dia mendesak pemerintah dunia untuk menerapkan "strategi dan jelas dan kuat", di mana warganya harus bisa memahami instruksi yang diberikan.