• Blog
  • News Forex, Index & Komoditi ( Jum’at, 4 Desember 2020 )

News Forex, Index & Komoditi ( Jum’at, 4 Desember 2020 )

Adu Kuat Sentimen, Wall Street Ditutup Variatif Usai Cetak Rekor

Bursa saham Amerika Serikat memangkas tingkat keuntungan setelah sebuah laporan menyebut Pfizer inc akan memberikan dosis vaksin lebih sedikit dari yang diperkirakan.

Dilansir dari Bloomberg, Wall Street telah mencapai rekor tertinggi tiga hari beruntun sebelum parkir di zona merah pada perdagangan Kamis (3/12/2020). Indeks S&P 500 ditutup melemah 0,20 persen. Adapun indeks Dow Jones dan Nasdaq Composite menguat masing-masing 0,29 persen dan 0,23 persen.

Di awal perdagangan, Dow Jones menguat 0,32 person sedangkan indeks Nasdaq Composite naik 0,28 persen. Sementara itu, indeks indeks S&P 500 menguat tipis 0,09 persen dan memperbarui rekor tertingginya sepanjang masa.

Sektor sektor real estat dan konsumer memimpin kenaikan indeks S&P 500. Saham Micron Technology Inc. naik setelah produsen chip tersebut meningkatkan proyeksi pendapatan tahun ini. Saham International Paper Co. melonjak setelah mengumumkan rencana spin-off.

Para pelaku pasar kini fokus ke proposal stimulus yang didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Republik. Dukungan dari dua partai membuat peluang pemberian stimulus sebelum tutup tahun terbuka lebar.

"Kami terus melihat tarik-menarik jangka pendek versus jangka panjang," kata Chris Gaffney, presiden pasar dunia di TIAA Bank, melalui telepon,seperti dikutip dari Bloomberg.

Fokus investor telah beralih ke proposal Partai Demokrat untuk memecahkan kebuntuan stimulus yang dapat mendorong reli di pasar saham.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan amat "menggembirakan" bahwa Demokrat menerima jumlah yang lebih kecil untuk paket stimulus. Namun hal itu tidak memberikan indikasi bahwa Partai Demokrat bersedia menaikkan tawarannya sendiri untuk mendapatkan kesepakatan.

Sebelumnya Ketua DPR Nancy Pelosi dan pemimpin Senat Partai Demokrat Chuck Schumer menyepakati proposal paket stimulus senilai US$908 miliar.

"Pasar terus berusaha keras untuk mendapatkan paket stimulus, tidak peduli apa ukurannya," kata Kepala Strategi Investasi CFRA Research Sam Stovall.

Investor Cemas AS Lockdown Lagi, Bursa Asia Dibuka Variatif

Bursa Asia membuka perdagangan akhir pekan ini, Jumat (4/12/2020) dengan beragam. Investor tengah memperhatikan tren pasar global yang mencemaskan lockdown lebih lanjut di Amerika Serikat seiring dengan penambahan kasus infeksi Covid-19.

Berdasarkan data Bloomberg, Indeks S&P 500 Futures naik 0,2 persen di Tokyo setelah melemah 0,1 persen pada penutupan sebelumnya. Selain itu, Indeks Kospi Korea Selatan juga berhasil naik 0,6 persen, dan Indeks ASX 2020 naik 0,1 persen.  Namun, indeks Topix Jepang justru melemah 0,1 persen.

Ahli strategi investasi di Allianz Global Investors Mona Mahajan mengatakan bahwa secara garis besar pasar saham global tetap berada di ambang rekor tertinggi karena investor bertaruh terhadap perkembangan vaksin Covid-19 yang positif dan dapat membantu mempertahankan pemulihan global tahun depan.

“Jika kita melihat pertumbuhan pendapatan mulai meningkat, mungkin ada kenaikan 25 persen hingga 30 persen pada indeks S&P 500 tahun depan, dan jika kita melihat suku bunga tetap rendah dan stimulus di tempat, itu tetap menjadi latar belakang yang baik untuk aset berisiko,” ujar Mona seperti dikutip dari Bloomberg, Jumat (4/12/2020).

Adapun, dia menjelaskan bahwa ketidakpastian tetap ada tentang paket stimulus AS.

Namun, proposal bipartisan yang didukung oleh para pemimpin Demokrat sebagai dasar negosiasi memikat peningkatan minat dari Partai Republik, telah mengangkat peluang untuk kesepakatan paket stimulus pada akhir tahun yang dapat melemahkan dolar AS.

Di sisi lain, California akan mengunci ekonominya jika kapasitas perawatan kritisnya mencapai batasnya. Jika negara bagian lain di AS mengikuti jejak itu, maka akan menjadi sentimen negatif bagi pasar yang tengah reli karena pemulihan ekonomi kembali terancam gagal terjadi. 

Yuan terus menguat, naik 85 basis poin jadi 6,5507 terhadap dolar AS

Yuan terus menguat, naik lagi 85 basis poin menjadi 6,5507 terhadap dolar AS pada Jumat, mencatat kenaikan hari ketiga berturut-turut, setelah bertambah dua hari sebelumnya masing-masing 19 basis poin dan 310 basis poin, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China (CFETS).
Di pasar spot valuta asing China, yuan diperbolehkan naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan.
Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antarbank pada setiap hari kerja.
Yuan diuntungkan oleh kemenangan kandidat Demokrat Joe Biden sebagai presiden terpilih AS, karena ia dianggap kurang mengancam hubungan AS-China daripada Presiden dari Republik, Donald Trump.

Pound Naik Tipis Pasca Laporan Kemajuan Brexit

Poundsterling menguat tipis Jumat (04/12) pagi pasca laporan menyebut bahwa Inggris dan Uni Eropa telah membuat kemajuan kesepakatan pasca-Brexit soal kuota penangkapan ikan.

GBP/USD naik tipis 0,01% ke 1,3454 menurut data Investing.com pukul 08.44 WIB.

Inggris dan Uni Eropa dilaporkan telah mencapai kata sepakat soal kuota penangkapan ikan. Berdasarkan proposal yang dilaporkan, Inggris akan menahan peningkatan pasokan ikan yang dijual di Inggris, sementara Uni Eropa akan menyimpan penawaran serupa yang populer di wilayahnya tetapi tidak di Inggris Raya.

Laporan tersebut muncul kurang dari seminggu setelah proposal negosiator Brexit Uni Eropa Michel Barnier - untuk mengembalikan sekitar 15% hingga 18% ikan yang ditangkap oleh armada kapal Eropa di perairan Inggris kepada Inggris di bawah kesepakatan perdagangan bebas - ditolak oleh Inggris.

Menjelang akhir periode transisi pada 31 Desember, pelaku pasar harus mengamati pesan beragam tentang kemajuan perundingan Brexit yang telah mendominasi arah pergerakan pound.

Kemajuan di bidang perikanan ini menandai kemajuan setelah kebuntuan selama berbulan-bulan, tetapi masih ada masalah lain yang terus menghambat prospek kesepakatan di bidang lainnya.

Bahan Baku Vaksin Pfizer Kurang, Bursa Wall Street Galau

Bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street mencatat hasil yang beragam pada penutupan perdagangan pada Kamis (3/12/2020). Lagi-lagi hal tersebut dipicu oleh vaksin virus corona (Covid-19) yang saat ini masih dikembangkan.

Nasdaq Composite ditutup pada rekor tertinggi berkat Tesla Inc, sementara S&P 500 jatuh setelah laporan bahwa Pfizer Inc memangkas target peluncuran vaksin Covid-19 yang sedang mereka kembangkan.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 85.73 poin atau 0.29% menjadi 29,969.52. Sementara S&P 500 turun 2.29 poin atau 0.06% menjadi 3,666.72, dan Nasdaq Composite naik 27.82 poin atau 0.23% menjadi 12,377.18.

Saham Tesla melonjak 24.56 poin atau 4.32% menjadi 593.38 setelah perusahaan perbankan investasi dan jasa keuangan AS, Goldman Sachs meningkatkan sahamnya menjadi "beli" menjelang penambahan produsen mobil listrik itu ke indeks S&P 500.

Data Refinitiv memperlihatkan Tesla adalah saham Wall Street yang paling banyak diperdagangkan berdasarkan nilai, dengan sekitar US$ 25 miliar (Rp 352 triliun, asumsi Rp 14.107/US$) saham yang dipertukarkan, lebih dari dua kali lipat Boeing.

Di sisi lain, saham Boeing Co melonjak 13.35 poin atau 5.96% menjadi 237.20 setelah maskapai penerbangan murah Ryanair memesan 75 jet 737 MAX tambahan dengan harga jual US$ 9 miliar (Rp 126 triliun). Transaksi ini tentu memberikan bantuan komersial kepada pembuat pesawat AS tersebut.

Sementara indeks S&P 500 jatuh dari level tertinggi sepanjang masa di akhir sesi setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa Pfizer menghadapi kendala rantai pasokan terkait vaksin, mengirimkan stoknya turun 0.71 poin atau 1.74% menjadi 40.09.

Kemajuan pegembangan vaksin Covid-19 sebelum akhir tahun telah mendorong indeks utama Wall Street ke rekor tertinggi dalam beberapa hari terakhir. Terlepas dari kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, S&P 500 telah naik sekitar 13% pada tahun 2020.

"Itu adalah berita Pfizer yang memotong kenaikan sebelumnya," kata Peter Cardillo, kepala ekonom pasar di Spartan Capital Securities di New York, dikutip dari Reuters.

"Kami ada di rapat umum Santa akhir tahun, tapi rapat itu akan diredam. Harapan stimulus kembali muncul di pasar dan sepertinya kami mungkin mendapatkan sesuatu sebelum akhir tahun, yang sangat dibutuhkan perekonomian."

Klaim pertama kali AS untuk tunjangan pengangguran turun minggu lalu, tetapi tetap sangat tinggi di 712.000, sementara survei terpisah menunjukkan aktivitas industri jasa AS melambat ke level terendah enam bulan pada November.

"Saya tidak berpikir kita akan melihat angka-angka itu mulai kembali normal sampai kita mulai melihat peluncuran vaksin," kata Sal Bruno, kepala investasi di IndexIQ. "Pasar sedang mengabaikannya dan mengatakan kami menantikan kuartal pertama atau kedua dan peluncuran vaksin untuk populasi umum."

Pemimpin Mayoritas Senat AS Mitch McConnell mengutip beberapa gerakan positif dalam upaya kongres mencapai kompromi pada RUU bantuan virus corona baru, tetapi tidak memberikan petunjuk kapan kesepakatan semacam itu dapat dicapai.

Enam dari 11 indeks sektor S&P 500 naik, dipimpin oleh kenaikan 1% dalam energi. Optimisme vaksin yang luas membantu mengangkat indeks maskapai S&P 1500 sebesar 4%. Operator kapal pesiar Carnival Corp dan Norwegian Cruise Line Holdings Ltd keduanya melonjak lebih dari 8%.

Penyedia keamanan cloud Zscaler Inc menguat lebih dari 26% setelah melaporkan pendapatan kuartal pertama yang lebih baik dari perkiraan dan laba yang disesuaikan.

Volume di bursa AS adalah 11,5 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,7 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.

S&P 500 membukukan 34 tertinggi baru dalam 52 minggu dan tidak ada posisi terendah baru, dengan Nasdaq mencatat 174 tertinggi baru dan tujuh terendah baru.

Jaksa Jepang Akan Interogasi Eks PM Abe soal Skandal Anggaran

Kantor Kejaksaan Kota Tokyo tengah berencana menginterogasi mantan perdana menteri Jepang, Shinzo Abe, atas skandal anggaran negara yang diduga disalahgunakan untuk menggelar acara politik dengan para pendukung.

Di bawah konstitusi Jepang, penggunaan uang negara untuk acara politik harus dilaporkan.

Namun, jaksa penuntut menduga pihak Abe tidak melakukan pelaporan setelah menggunakan anggaran negara untuk serangkaian acara makan malam kelompok politik sang PM.

Lembaga penyiaran publik NHK melaporkan kelompok tersebut membayar lebih dari 8 juta yen (US$76 ribu) untuk acara tersebut selama lima tahun hingga 2019.

Kantor Kejaksaan Tokyo menolak mengomentari laporan tersebut. Namun, mereka disebut telah memeriksa sekretaris Abe yang diduga lalai dalam melaporkan penggunaan anggaran tersebut.

Dilansir AFP, NHK dan media lokal Jiji Press melaporkan jaksa penuntut ingin menanyakan Abe perihal pengetahuannya soal penggunaan anggaran tersebut.

Pemerintahan Abe dituduh mengundang para pendukung Abe hingga seorang anggota mafia Yakuza ke acara makan malam tersebut.

Sejauh ini, Abe belum menanggapi permintaan jaksa. Namun, ia telah membantah melakukan kekeliruan tersebut dengan mengatakan para tamu, termasuk pemilih di daerah konstituennya, hadir dengan biaya sendiri.

Abe mengundurkan diri pada September lalu dari jabatan PM karena masalah kesehatan setelah menjadi pemimpin terlama di Jepang.

AS Perketat Izin Masuk Anggota Partai Komunis China

Gedung Putih dilaporkan memperketat aturan masuk bagi anggota Partai Komunis China ke Amerika Serikat dengan memberlakukan sejumlah persyaratan baru.

Laporan New York Times menuturkan kebijakan baru yang segera berlaku pada hari Rabu (2/12) waktu AS itu membatasi visa anggota Partai Komunis dan keluarga dekat mereka menjadi satu bulan dan satu kali masuk ke Negeri Paman Sam.

"Selama beberapa dekade kami mengizinkan PKC akses bebas dan tidak terbatas ke institusi dan bisnis AS sementara hak istimewa yang sama ini tidak pernah diberikan secara bebas kepada warga AS di China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS melalui pernyataan.

Pelamar visa sebelumnya dapat mengajukan izin kunjungan hingga 10 tahun. Dikutip AFP, aturan baru ini diperkirakan akan berlaku bagi 270 juta warga China.
Ketegangan antara AS-China terus meningkat dan meluas ke berbagai bidang hingga pembatasan perjalanan pada warga negara masing-masing.

Kedua negara telah membatasi visa jurnalis dan Washington telah membatasi jumlah wartawan media yang dikelola pemerintah China di AS sekitar awal tahun ini.

Tiga bulan berikutnya, China menanggapi perlakuan AS itu dengan mengusir lebih dari selusin jurnalis Negeri Paman Sam seperti wartawan dari New York Times, Washington Post, dan Wall Street Journal.

Pemerintahan Presiden Donald Trump juga telah mencabut visa lebih dari 1.000 siswa China di bawah kebijakan yang diberlakukan pada bulan Juni lalu.

Pencabutan visa itu dilakukan setelah AS menuduh China melakukan beberapa spionase dan mencuri kekayaan intelektual.

Sejauh ini, Beijing belum mengambil langkah balasan dengan pembatasan baru. Namun, pemerintahan Presiden Xi Jinping mengatakan pembatasan yang dilakukan AS ini menunjukkan "kebencian dan pola pikir abnormal terhadap Partai Komunis."

"Beberapa kekuatan ekstrem anti-China di AS, didorong oleh bias ideologis yang kuat dan mentalitas Perang Dingin yang mengakar, secara politik menindas China," kata Juru Bicara Kemlu China Hua Chunying pada konferensi pers rutin Kamis.

"Ini adalah eskalasi penindasan politik mereka terhadap China dan China sangat menentang itu," katanya. Beijing sebelumnya menuduh Washington melakukan "penganiayaan politik dan diskriminasi rasial" atas pembatasan visa.

UU 'Tendang' Perusahaan China dari Bursa AS di Tangan Trump

Undang-undang (uu) yang bisa digunakan untuk 'mengusir' perusahaan asal China dari bursa saham Amerika Serikat, Wall Street, tinggal menunggu tanda tangan Presiden AS Donald Trump. Aturan ini berpotensi menambah ketegangan antara kedua negara.

Mengutip CNN Business, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dikabarkan sudah mengesahkan rancangan undang-undang (ruu) tersebut. Sebelumnya, aturan ini juga sudah disetujui oleh Senat AS.

Beleid ini sebenarnya akan ditujukan kepada investor asing mana pun yang akan melantai di bursa negeri Paman Sam, namun terfokus ke China.

Sebelum aturan ini muncul, pemerintah AS sudah meningkatkan pengawasan karena skandal yang melibatkan Luckin Coffee, perusahaan kopi China yang melakukan penyimpangan akuntansi besar-besaran belum lama ini. Penyimpangan terjadi pada perusahaan yang tercatat di bursa saham Nasdaq.

"Kebijakan AS membiarkan China mengabaikan aturan yang dijalankan oleh perusahaan Amerika, dan itu berbahaya," kata Senator John Neely Kennedy, dikutip Kamis (3/12).

Aturan ini akan memberi tekanan baru bagi China di penghujung pemerintahan Trump. Sebelumnya, AS sudah menyalahkan China atas pandemi virus corona atau covid-19 yang mewabah ke seluruh dunia.

Tak hanya itu, Trump juga sudah melarang TikTok hingga Huawei untuk berbisnis di AS. Ia juga mengadang investor AS untuk berinvestasi di beberapa perusahaan China.

Beberapa perusahaan China telah mempersiapkan rencana darurat sehubungan dengan meningkatnya pengawasan AS. Awal tahun ini, perusahaan game NetEase (NTES) dan perusahaan e-commerce JD.com (JD) di New York mengaku kesulitan saat mereka mengumumkan pencatatan sekunder di bursa saham Hong Kong.

Perusahaan lain yang terpengaruh adalah Alibaba (BABA) dan China Telecom (CHA).

"Pemberlakuan undang-undang tersebut atau upaya lain untuk meningkatkan akses regulasi AS ke informasi audit dapat menyebabkan ketidakpastian investor bagi emiten yang terpengaruh, termasuk kami, harga pasar (saham) kami dapat terpengaruh secara merugikan, dan kami dapat dihapus dari daftar jika kami tidak dapat memenuhi persyaratan tepat waktu," kata JD dalam pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

Pemerintah China sendiri sudah menolak rencana aturan itu karena aturan ini mengharuskan perusahaan untuk mengungkap kepemilikan dan pengendalian perusahaan mereka, apakah oleh pemerintah asing atau tidak, termasuk Partai Komunis China.

"Kami berharap pihak AS dapat memberikan lingkungan yang adil, adil dan non-diskriminatif bagi perusahaan asing untuk berinvestasi dan beroperasi di AS, alih-alih mencoba membuat berbagai penghalang," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying.

AS larang impor kapas XPCC yang dituding gunakan buruh paksa Uighur

Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump memperluas tekanan ekonomi terhadap wilayah Xinjiang, China, dengan melarang impor kapas dari produsen di Xinjiang yang dituding menggunakan tenaga kerja paksa Muslim Uighur.
Badan Perlindungan Cukai dan Perbatasan AS (CBP) pada Rabu (2/12) menyebut bahwa "Penahanan Perizinan" akan melarang impor kapas dan produk kapas yang diproduksi oleh Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC)--salah satu produsen terbesar China.
Langkah ini merupakan yang terbaru dari sejumlah langkah terdahulu yang diambil oleh pemerintahan Trump dalam sisa beberapa pekan masa jabatannya untuk memperkeras posisi terhadap China.
Hal tersebut diprediksi akan membuat presiden AS mendatang, Joe Biden, semakin sulit untuk bersikap dalam menurunkan ketegangan hubungan AS-China.
Aturan dengan target XPCC, yang memproduksi 30% kapas China pada 2015 itu, menyusul langkah Departemen Keuangan AS pada Juli tahun ini yang melarang semua transaksi dollar dengan entitas tersebut.
Sementara sanksi Departemen Keuangan menyasar struktur finansial XPCC, langkah CBP akan memaksa perusahaan pakaian yang mengimpor produk kapas ke AS untuk menghapus produk serat kapas XPCC dari rantai pasok mereka, menurut Brenda Smith, Komisioner Asisten Eksekutif Perdagangan di CBP.
CBP memiliki kewenangan untuk menahan pengiriman berdasarkan kecurigaan atas keterlibatan tenaga kerja paksa di bawah hukum AS untuk melawan perdagangan manusia, pekerja anak, dan penyalahgunaan hak asasi manusia dalam bentuk lainnya.
Pada September, CBP sempat mempertimbangkan larangan impor yang lebih luas lagi terhadap semua produk kapas dan tomat dari Xinjiang. Namun setelah terjadi selisih pendapat dengan pemerintah, CBP memutuskan larangan yang lebih spesifik, termasuk dua produsen kecil kapas dan pakaian.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kenneth Cuccinelli, yang mengawasi CBP, menyatakan kepada media bahwa larangan impor kapas dari Xinjiang masih dikaji. Ia menyebut "Buatan China" sebagai suatu "label peringatan".
"Produk kapas murah yang Anda beli untuk keluarga dan kawan pada masa saling memberi ini, jika berasal dari China, mungkin dibuat oleh tenaga kerja budak dalam pelanggaran hak asasi manusia paling mengerikan yang masih terjadi di dunia modern saat ini," kata Cuccinelli.
Perusahaan pakaian AS sebelumnya mengkritik pelarangan secara luas, dengan menyebutnya mustahil diberlakukan, namun kelompok produsen pakaian dan perusahaan produk eceran, Rabu, mengeluarkan pernyataan bersama yang mendukung larangan spesifik.
Kelompok tersebut menyambut aturan larangan CBP terhadap produk XPCC, dan mengatakan bahwa mereka berada di "garda depan dalam upaya memastikan tenaga kerja paksa tidak akan menodai rantai pasok kami atau memasuki Amerika Serikat."

Yang Terbaru, Iran Klaim Sukses Identifikasi Pelaku Pembunuhan Bapak Nuklirnya

Juru bicara Pemerintah Iran, Ali Rabiei, menyatakan, Teheran telah berhasil mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab atas pembunuhan ilmuwan nuklir, Mohsen Fakhrizadeh, Rabu (2/12/2020). Dia menyebutkan bahwa berbagai aspek pembunuhan sedang diselidiki oleh pihak keamanan Iran.

"Ketika penyelidikan mencapai tahap akhir, akan ada informasi resmi dari pihak terkait. Seperti yang disebutkan oleh pemimpin tertinggi, yang paling penting adalah informasi kami tidak dikompromikan," ujar Rabiei menurut  laporan Israel Hayom mengutip kantor Berita Tasnim dari sebuah wawancara yang berikan kepada TV resmi pemerintah Iran.

Seperti dikutip dari Jerusalem Post, awal pekan ini, seorang pejabat senior Iran mengatakan, kelompok oposisi Iran diduga melakukan pembunuhan bersama Israel. Media Iran mencatat bahwa senjata yang digunakan dalam operasi itu adalah buatan Israel.

Tapi, pernyataan pejabat tersebut menyebutkan kemungkinan keterlibatan kelompok 'Monafeghin', merujuk pada Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI) yang berbasis di Paris. NCRI merupakan kelompok posisi yang berada di pengasingan berusaha untuk mengakhiri pemerintahan ulama Muslim Syiah.

Turki-Rusia Lagi Nantikan Kantor Militer Gabungan di Karabakh

Pos militer gabungan Turki-Rusia di Nagorno-Karabakh yang akan memantau kesepakatan gencatan senjata antara Azerbaijan dan Armenia sedang dibangun, ungkap menteri pertahanan Turki pada Rabu (2/12/2020).

“Sekarang, sedang dalam pembangunan. Dalam waktu yang sangat singkat, teman-teman kita akan mulai bertugas di sana,” kata Menhan Hulusi Akar kepada perwakilan NGO Turki di ibu kota Ankara.

Para jenderal Turki dan Rusia serta perwira militer lainnya akan berada di pusat bersama, kata Akar, menambahkan bahwa mereka akan bekerja untuk membuat gencatan senjata berlangsung lama. Azerbaijan dan Armenia menandatangani perjanjian yang ditengahi Rusia pada 10 November untuk mengakhiri pertempuran dan bekerja menuju solusi yang komprehensif.

Turki dan Rusia sejak itu menandatangani nota kesepahaman untuk mendirikan pusat bersama untuk memantau kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan itu didirikan di wilayah Azerbaijan yang dibebaskan dari pendudukan Armenia.

Akar mengatakan Turki dan Azerbaijan melanjutkan kegiatan latihan militer, dan menegaskan kembali dukungan Ankara untuk "tujuan yang sah" Baku.

Hubungan antara bekas republik Soviet Azerbaijan dan Armenia tegang sejak 1991. Saat itu militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, juga dikenal sebagai Karabakh Atas, sebuah wilayah yang diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, dan tujuh wilayah yang berdekatan.

Ketika bentrokan baru meletus pada 27 September, tentara Armenia melancarkan serangan terhadap warga sipil dan pasukan Azerbaijan serta melanggar beberapa perjanjian gencatan senjata kemanusiaan. Sampai gencatan senjata 10 November, Azerbaijan membebaskan beberapa kota dan hampir 300 pemukiman dan desa dari pendudukan Armenia.

Gencatan senjata dipandang sebagai kemenangan bagi Azerbaijan dan kekalahan bagi Armenia, yang pasukannya telah ditarik sesuai kesepakatan.

Riset CDC Temukan Orang-orang AS Lebih Dulu Terinfeksi Corona Sebelum China

Virus Corona baru, atau Covid-19, telah menginfeksi orang-orang di Amerika Serikat (AS) bahkan sebelum China melaporkan kasus pertamanya pada 31 Desember 2019. Begitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC, dan Palang Merah Amerika.

Petugas medis Amerika secara resmi mendaftarkan pasien Covid-19 pertama mereka pada 19 Januari 2020, tetapi temuan dalam makalah yang diterbitkan di jurnal Clinical Infectious Diseases menunjukkan bahwa virus tersebut mungkin telah beredar di AS sebelum itu.

"Para peneliti mempelajari hampir 7.400 donor darah yang dilakukan di sembilan negara bagian AS antara 13 Desember 2019 dan 17 Januari 2020. Bukti antibodi tubuh Covid-19, yang keberadaannya menunjukkan seseorang melakukan kontak dengan virus, ada di 106 sampel di antaranya," menurut penelitian seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (3/12/2020).

Ini berarti virus Corona mungkin sudah ada di AS sebulan sebelum terjadinya kasus pertama yang dikonfirmasi, dan beberapa minggu sebelum otoritas China mengumumkan infeksi di kota Wuhan.

Analisis data rumah sakit dari seluruh AS pada akhir 2019 juga menunjukkan lonjakan jumlah pasien flu, banyak di antaranya mengalami "batuk berat" dan gejala pernapasan parah lainnya.

Peneliti Eropa juga berspekulasi bahwa virus Corona telah ada di negara mereka sebelum China secara resmi mengumumkan wabah jenis baru tersebut.

Sebuah survei di Prancis menemukan adanya antibodi Covid-19 dalam sampel darah yang diambil pada awal Desember 2019. Studi serupa yang dilakukan oleh rekan-rekan mereka di Italia mengungkapkan bahwa sampel di Italia sudah menunjukkan antibodi pada September.

Sementara itu, ahli virologi Spanyol menemukan jejak virus Corona dalam sampel air limbah yang dikumpulkan pada Maret 2019 - sembilan bulan sebelum kejadian di Wuhan.

Asal pasti virus Corona saat ini tidak diketahui, tetapi AS telah melakukan upaya aktif untuk menyalahkan China sejak dimulainya pandemi. Presiden Donald Trump sering menyebut penyakit itu - yang sejauh ini telah menginfeksi lebih dari 13,8 juta orang, dan menewaskan lebih dari 271 ribu di Amerika - sebagai "virus China", yang memprovokasi protes keras dari Beijing.

Menanti S-500, Pembunuh Jet Tempur F-35 Siap Dipakai Rusia buat Gertak AS

Rusia bersiap mengoperasikan sistem pertahanan rudal S-500 yang dijuluki "pembunuh jet tempur siluman F-35" mulai tahun depan. Rencana ini akan memicu kewaspadaan dan kecemasan di pihak Amerika Serikat (AS) yang selama ini membanggakan kehebatan jet tempur siluman generasi kelima tersebut.

S-500 adalah versi lanjutan dari S-400, yang saat ini digunakan oleh tentara Rusia. S-500 telah lama diharapkan untuk digunakan bersama S-400 pada tahun-tahun mendatang.

Wakil Kepala Angkatan Udara Rusia, Letnan Jenderal Andrei Yudin, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Kementerian Pertahanan Krasnaya Zvezda, bahwa pekerjaan pengembangan sistem rudal S-500 akan selesai pada tahun 2021.

"Perlu dicatat bahwa pekerjaan untuk mengembangkan pertahanan udara mobile S-500 dan sistem rudal anti-balistik dijadwalkan selesai pada tahun 2021," kata jenderal itu, yang dilansir kantor berita TASS, kemarin.

Dikenal sebagai "F-35 killer", S-500 akan menampilkan peluru kendali (rudal) jarak jauh 40N6 yang mampu menyerang target hingga sejauh 155 mil. Ia akan dapat mendeteksi dan menyerang hingga 10 hulu ledak rudal balistik yang terbang dengan kecepatan lebih dari empat mil per detik.

Almaz-Antey, sebuah perusahaan milik negara Rusia yang merancang S-500 Prometey (55R6M Triumfator-M), mengklaim S-500 mampu menembak jatuh satelit orbit rendah dan jenis pesawat ruang angkasa tertentu di dekat stasiun luar angkasa.

"Karakteristik yang melekat pada rudal surface-to-air (permukaan-ke-udara) S-500 memungkinkan untuk menghancurkan senjata hipersonik dari semua modifikasi, termasuk di dekat ruang angkasa," kata Sergei Surovikin, kepala Pasukan Dirgantara Rusia kepada Red Star, media Kementerian Pertahanan.

"S-500 dapat diklasifikasikan sebagai generasi pertama sistem pertahanan antariksa karena di masa depan akan mampu menghancurkan satelit orbit rendah dan senjata ruang angkasa,” ujarnya.

Sebelumnya, selama forum Army 2020 di Rusia, Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov mengungkapkan bahwa S-500 sudah menjalani uji coba negara dan pekerjaan sedang dilakukan untuk membeli suku cadang untuk produksi serialnya.

Media pemerintah Rusia, Sputnik, melaporkan misil dari S-500 berbahan bakar padat dengan sistem dua tahap dan panjangnya 30 kaki, yang akan mampu meluncur dengan kecepatan sembilan kali kecepatan suara, mencegat target yang bergerak dengan kecepatan 15,6 Mach.

S-500 adalah suplemen untuk S-400 dan pengganti rudal anti-balistik A-135 dan dapat membuat sistem pertahanan rudal AS seperti Patriot dan THAAD serta pesawat siluman generasi kelima menjadi usang.

"S-500 merupakan pukulan terhadap prestise Amerika," kata kepala insinyur Almaz-Antey, Pavel Sozinov. "Sistem kami menetralkan senjata ofensif Amerika, dan melampaui semua sistem anti-udara dan anti-rudal Amerika yang sangat digemari.”

S-400 mulai beroperasi pada tahun 2007. Selama ini, Kremlin tidak pernah menunjukkan niat serius untuk mengganti S-300 atau S-400 dengan S-500. Senjata itu selalu ditampilkan sebagai kelas sistem pertahanan udara yang berbeda untuk secara andal mencegat ancaman strategis paling berbahaya. S-500 akan memiliki waktu respons sekitar 3-4 detik, yang jauh lebih singkat daripada S-400 yang membutuhkan waktu 9-10 detik.

“Dengan unit S-400 yang masih dikirim ke resimen anti-pesawat di seluruh Rusia dan diekspor ke seluruh dunia, mengganti S-400 secara luas dengan S-500 yang lebih mahal akan menjadi komitmen finansial dan logistik yang sangat besar. Sementara pengenalan S-300 dan S-400 dipisahkan sekitar tiga dekade, ini akan menjadi siklus peningkatan singkat yang tidak normal hanya 10 tahun," kata Mark Episkopos, seorang analis pertahanan dalam tulisannya di The National Interest.

China Bantah AS atas Tuduhan Langgar Sanksi PBB ke Korut

China membantah tuduhan Amerika Serikat bahwa mereka melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara.

Sebaiknya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying meminta AS fokus pada upaya penyelesaian terhadap masalah di Semenanjung Korea.

Hua mengungkapkan, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China selalu menerapkan resolusi dan memenuhi kewajiban internasional negara tersebut.

China juga secara aktif mempromosikan penyelesaian politik masalah Semenanjung Korea.

Seperti dikutip dari Xinhua, kata dia China telah berulang kali menyatakan posisinya pada resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Korea Utara.

Menurut dia tujuan resolusi tersebut adalah untuk mewujudkan denuklirisasi dan menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung.

"Sanksi hanyalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan," kata Hua, Rabu (2/12).

Dalam situasi saat ini, dia meminta semua pihak meningkatkan upaya untuk mencapai penyelesaian politik masalah Semenanjung Korea, dan lebih memperhatikan dampak negatifnya.

Termasuk dampak sanksi terhadap kemanusiaan dan mata pencaharian masyarakat Korut.

Sebelumnya Wakil Perwakilan Khusus Departemen Luar Negeri AS untuk Korea Utara, Alex Wong menuduh China melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara.

Dia menilai tindakan yang dilakukan China bertentangan dengan konsensus global dan merusak upaya untuk membuat rezim Korut menyerahkan senjata nuklirnya.

Wong tidak hanya menuduh China gagal menerapkan sanksi, tapi dia juga menuduh Tiongkok mencoba "menghidupkan kembali hubungan perdagangan dan transfer pendapatan ke Korut".

China adalah sekutu Korea Utara. Mereka memasok berbagai macam peralatan untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Contohnya adalah suku cadang rel kereta api, besi untuk atap dan jendela, baut dan mur, buldozer, peralatan lampu lalu lintas, kendaraan di bawah 20 ton, kendaraan pemadam kebakaran, hingga peralatan menjahit, perkakas dapur sampai cangkul dan pacul.

Akan tetapi China setuju sanksi-sanksi yang dijatuhkan PBB terhadap Korea Utara setelah Pyongyang melakukan uji coba nuklir dan mengancam stabilitas di kawasan.

Korut sebenarnya sudah sepakat akan menghentikan program senjata nuklir dengan imbalan proses keamanan, pencabutan sanksi ekonomi dan jaminan ketahanan energi. Namun Korut menolak usulan AS untuk melakukan verifikasi terlebih dulu yang mengakibatkan proses terhenti pada Desember 2008.

Rusia Nyatakan Siap Pasok Vaksin Covid-19 ke AS

 Rusia terbuka untuk kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dalam memerangi pandemi virus Corona dan akan siap memasok vaksin ke Washington. Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov.

"Menurut saya, kita seharusnya tidak mencoba meluncurkan persaingan tentang masalah ini. Kita harus menyatukan upaya kita. Jika kita memiliki vaksin yang dapat melindungi orang Amerika, kami siap berbagi dengan Anda," kata Antonov, seperti berbicara di acara Brookings Institution.

Antonov, dalam acara yang dilakukan secara daring tersebut, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (3/12/2020), menegaskan kembali aspirasi Rusia untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan AS.

"Kami masih dalam mood yang baik. Kami masih mendukung untuk mengembangkan hubungan kami. Saya ingin menggunakan semua elemen positif yang kami miliki sebelumnya dan yang kami miliki sekarang," ungkapnya.

Dia menyebutkan enam area di mana dirinya yakin hubungan yang lebih dekat antara AS dan Rusia dalam dilakukan, yakni stabilitas strategis, non-proliferasi, perang melawan terorisme dan Covid-19, ruang angkasa dan keamanan siber.

Antonov menambahkan bahwa dia "bermimpi" untuk melihat Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Rusia datang ke Washington untuk membuka blokir saluran komunikasi 2+ 2 dengan pejabat AS.