• Blog
  • News Forex, Index & Komoditi ( Rabu,  2 Desember 2020 )

News Forex, Index & Komoditi ( Rabu,  2 Desember 2020 )

Wall Street melonjak, S&P 500 dan Nasdaq berakhir di rekor tertinggi

Wall Street melonjak pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq ditutup pada rekor tertinggi, saat investor bertaruh vaksin COVID-19 segera tersedia, dan lebih percaya diri tentang pemulihan ekonomi yang cepat menyusul data pabrik China yang positif.

Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 185,28 poin atau 0,63 persen menjadi ditutup pada 29.823,92 poin. Indeks S&P 500 bertambah 40,82 poin atau 1,13 persen, menjadi berakhir di 3.662,45 poin. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 156,37 poin atau 1,28 persen, menjadi menetap di 12.355,11 poin.

Indeks S&P 500 dan Nasdaq mencatatkan rekor penutupan tertinggi.

Sepuluh dari 11 sektor utama S&P 500 menguat, dengan layanan komunikasi dan keuangan ditutup masing-masing terdongkrak 1,96 persen dan 1,57 persen, mengungguli sektor lainnya. Sektor industri mundur 0,17 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.

Investor tetap fokus pada pembaruan tentang beberapa kandidat vaksin dan awal pengiriman global saat pembuat obat menyerahkan dokumen untuk persetujuan regulasi.

Pfizer Inc melonjak hampir tiga persen setelah pembuat obat itu dan BioNTech SE Jerman meminta persetujuan darurat kandidat vaksin mereka dari regulator Eropa.

Para mitra bersaing ketat dengan saingannya Moderna Inc, yang juga mengajukan permohonan persetujuan darurat dari regulator Eropa. Sahamnya anjlok hampir delapan persen dari rekor tertinggi sehari sebelumnya.

“Ada optimisme tentang apa artinya itu, ketika kita melihat berita seputar vaksin muncul,” kata Bill Northey, direktur investasi senior di Bank Wealth Management AS di Minneapolis.

"Saat kita mencari solusi kesehatan, kita bisa saja duduk di atas pegas aktivitas ekonomi yang melingkar, tapi butuh waktu beberapa saat untuk melepaskannya."

Sebelumnya pada hari itu, ekuitas global mendapat dorongan dari data yang menunjukkan aktivitas pabrik China pada November meningkat pada laju tercepatnya dalam satu dekade. Beberapa negara lain juga melaporkan peningkatan tajam dalam aktivitas pabrik.

Data AS menunjukkan pemulihan dalam aktivitas manufaktur kehilangan momentum pada November.

Investor juga fokus pada pernyataan Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin dan Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Komite Perbankan Senat, di mana mereka menyetujui perlunya lebih banyak bantuan untuk usaha kecil.

Sementara itu, sekelompok bipartisan anggota parlemen AS meluncurkan RUU bantuan COVID-19 senilai 908 miliar dolar AS yang bertujuan untuk memecahkan kebuntuan selama berbulan-bulan antara Demokrat dan Republik atas bantuan darurat baru untuk bisnis kecil, pengangguran, maskapai penerbangan, dan industri lain selama pandemi.

Wall Street Cetak Rekor, Bursa Saham Asia Mengekor

Bursa saham Asia naik tipis pada awal perdagangan hari ini menyusul torehan rekor baru di bursa saham Amerika Serikat (Wall Street). Pelaku pasar antusias seiring dengan pembicaraan pengeluaran fiskal dan kemajuan vaksin Covid-19.

Berdasarkan data Bloomberg per pukul 08.00, di Jepang indeks Topix Tokyo menguat 9,80 persen atau 0,55 persen, begitu pula dengan indeks Nikkei 225 yang naik 59,69 persen atau 0,22 persen.

Di China juga serupa, Indeks Shanghai Composite naik 1,77 persen, diikuti indeks Hang Seng Hongkong yang menguat 0,86 persen. Kemudian, di Korea indeks Kospi naik 1,21 persen dan indeks Kosdaq naik 0,32 persen.

Saham-saham di Asia naik tipis lebih tinggi pada awal perdagangan hari ini, menyusul penguatan di bursa AS yang terdorong pembaruan pembicaraan pengeluaran fiskal yang menambah optimisme atas kemajuan vaksin virus corona.

Seperti diketahui, produsen vaksin Pfizer Inc. dan mitranya BioNTech SE telah meminta izin peraturan untuk vaksin Covid-19 mereka di Uni Eropa dan BioNTech mengatakan dapat mulai mengirimkan dosis pertama "dalam beberapa jam" setelah persetujuan.

Kepala Strategi investasi di Bulltick LLC kata Kathryn Rooney Vera mengatakan setelah satu bulan mencetak rekor global, reli yang dipicu oleh sentimen terobosan vaksin belum menunjukkan tanda-tanda kehilangan tenaga.

"Pasar menutup tahun yang sangat bergejolak dengan euforia. Pasar berada dalam skenario bullish penuh,” tuturnya seperti dilansir dari Bloomberg, Rabu (2/12/2020)

Terlepas dari optimisme, Ketua Federal Reserve Jerome Powell memperingatkan anggota parlemen bahwa ekonomi AS tetap dalam keadaan berantakan dan tidak pasti dalam paparannya pada sidang hari Selasa di depan Komite Perbankan Senat.

Saham Hong Kong dibuka lebih tinggi, indeks HSI terkerek 0,39 persen

Saham-saham Hong Kong dibuka lebih tinggi pada Rabu pagi, memperpanjang kenaikan sehari sebelumnya, dengan indikator utama Indeks Hang Seng (HSI) tekerek 0,39 persen atau 102,44 poin, menjadi diperdagangkan di 26.670,12 poin. Indeks HSI menguat 0,86 persen atau 226,19 poin menjadi 26.567,68 poin pada Selasa (1/12/2020), berbalik dari penurunan sehari sebelumnya, dengan nilai transaksi mencapai 153,13 miliar dolar Hong Kong (sekitar 19,76 miliar dolar AS).

Saham Tokyo dibuka bervariasi dengan Nikkei turun 0,06 persen

Saham-saham Tokyo dibuka bervariasi pada perdagangan Rabu pagi, ketika pelaku pasar mengambil petunjuk pada ekspektasi untuk akses ke vaksin COVID-19 menyusul penutupan indeks acuan Nikkei pada level tertinggi 29 tahun sehari sebelumnya.

Ketika pasar dibuka, indeks acuan Nikkei 225 di Bursa Efek Tokyo (TSE) menyusut 15,03 poin atau 0,06 persen, dari penutupan Selasa (1/12/2020), menjadi diperdagangkan di 26.772,51 poin. Sehari sebelumnya, indeks Nikkei 225 bertambah 353,92 poin atau 1,34 persen menjadi 26.787,54, penutupan tertinggi sejak 18 April 1991.

Sementara itu, indeks Topix yang lebih luas dari seluruh saham papan utama di pasar Tokyo menguat 5,44 poin atau 0,31 persen, menjadi diperdagangkan pada 1.773,82 poin. Indeks Topix terangkat 13,46 poin atau 0,77 persen menjadi 1.768,38 poin pada akhir perdagangan Selasa (1/12/2020).

Saham-saham perusahaan yang berhubungan pertambangan, instrumen presisi terdiri mencatat penurunan terbesar pada menit-menit pembukaan setelah bel perdagangan pagi, sementara saham-saham logam non-besi dan asuransi memimpin kenaikan.

Vaksin & Stimulus AS, Mayoritas Bursa Asia Sumringah Pagi Ini

 Bursa saham Asia mayoritas dibuka menguat pada perdagangan Rabu (2/12/2020) setelah pelaku pasar Asia merespons positif

Tercatat indeks Nikkei di Jepang dibuka menguat 0,28%, Hang Seng di Hong Kong naik 0,29%, Shanghai Composite China naik tipis 0,05%, dan KOSPI Korea Selatan terapresiasi 0,44%.

Sedangkan indeks Straits Times di Singapura dibuka melemah 0,22% pada hari ini.

Beralih ke Negeri Paman Sam, bursa saham Wall Street ditutup menggembirakan pada perdagangan Selasa (1/12/2020) waktu setempat, setelah kabar gembira mengenai paket stimulus jumbo serta kabar positif mengenai vaksin yang berhasil menenangkan hati para investor yang sempat panik akibat melonjaknya kasus Covid-19 di Amerika Serikat (AS).

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 185,28 poin atau 0,63% menjadi 29.823,92. S&P 500 naik 40,82 poin atau 1,13% menjadi 3.662,45.

Sementara Nasdaq Composite naik 156,37 poin atau 1,28% menjadi 12.355,11. Ketiga indeks saham utama AS tersebut naik lebih dari 10% dibandingkan pada November lalu.

Raksasa di sektor farmasi Pfizer dan Moderna dikabarkan sudah semakin dekat dalam mendapatkan ijin edar dari Uni-Eropa.

European Medicine Agency mengatakan siap menyelesaikan hasil penilaian terhadap kedua perusahaan masing-masing pada tanggal 29 Desember 2020 dan 12 Januari 2021.

Kabar baik mengenai vaksin ini berhasil menenangkan para pelaku pasar yang panik akibat akan melesatnya angka pasien positif corona dalam minggu-minggu ke depan. Karena para masyarakat akan berkumpul di tengah musim liburan Natal dan Tahun Baru.

Kasus positif corona di AS sendiri sudah naik menjadi dua kali lipat hanya dalam kurun waktu sebulan dan menyentuh rekor tertingginya di angka 4 juta kasus.

Karena kenaikan kasus positif ini sendiri menyebabkan munculnya rasa urgensi di antara para pengampu kebijakan untuk mempercepat proses negosiasi program paket dana stimulus jumbo yang dianggap sangat diperlukan oleh ekonomi sampai vaksinasi massal dilakukan.

Juru bicara kamar House of Representative AS, Nancy Pelosi dan Menteri Keuangan AS, Steve Mnuchin dijadwalkan akan bertemu kembali untuk membahas mengenai paket stimulus US$ 908 miliar.

Stimulus akan disalurkan ke sektor-sektor yang terdampak pandemi virus corona seperti bisnis-bisnis kecil dan para pengangguran.

Kabar positif ini mengenai vaksin ini menyebabkan Bos Bank Sentral AS The Fed, Jerome Powell merasa optimis setelah sempat meyampaikan ulang mengenai potensi risiko pada jangka menengah pada perekonomian AS. Meskipun 'Jay' masih yakin bahwa jalan pemulihan ekonomi akan panjang kedepannya.

Selain itu, pasar Asia juga merespons rilis data inflasi Korea Selatan (Korsel) yang cukup baik pada periode November 2020.

Melansir data dari Trading Economics, inflasi Korsel secara tahunan (year-on-year/YoY) naik menjadi 0,6% pada November 2020.

Sedangkan secara bulanan (month-on-month/MoM), inflasi Negeri Gingseng tersebut juga naik, walaupun masih di zona negatif, yakni naik menjadi -0,1% pada November 2020.

OECD Sebut Prospek Ekonomi Dunia Cerah Tapi Menantang

Laporan terbaru Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) mengatakan prospek ekonomi dunia akan terlihat cerah meski jalannya tidak mulus.

Dikatakan ekonomi dunia akan bangkit kembali ke tingkat sebelum pandemi pada akhir tahun 2021 mendatang, meskipun pemulihan tidak akan merata di seluruh negara dan risiko besar tetap ada.

Kemajuan pengembangan vaksin virus corona (Covid-19) yang masih berjalan kini juga punya andil besar dalam membangun kembali prospek ekonomi dunia.

"Jalan di depan lebih cerah, tetapi menantang," tulis Laurence Boone, kepala ekonom OECD, dalam laporan tersebut, sebagaimana dilansir dari Associated Press (AP News) pada Selasa (1/12/2020).

Laporan tersebut juga memprediksi ekonomi global akan menyusut sekitar 4,2% tahun 2020 dan akan rebound dengan tingkat yang sama pada 2021 sebelum tumbuh 3,7% pada tahun 2022 berikutnya.

OECD juga mengatakan jika China, yang telah mengendalikan infeksi virusnya lebih baik daripada banyak negara besar, akan bertanggung jawab atas sebagian besar dari pemulihan ekonomi itu, sementara Eropa, Jepang dan Amerika Serikat akan tertinggal.

Lebih lanjut, OECD mengatakan bahwa pemerintah harus terus mendukung sebagian besar masyarakat yang paling terpukul akibat pandemi dan aturan pembatasan kehidupan publik dan bisnis saat ini.

Boone juga merekomendasikan untuk menginvestasikan uang publik di bidang yang memberikan manfaat jangka panjang seperti perawatan kesehatan, pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memerangi perubahan iklim. Kerja sama global sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan dampak upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian.

"Kerja sama internasional telah goyah dalam beberapa tahun terakhir, tepat ketika dibutuhkan lebih dari sebelumnya," tutup Boone.

China dan Korsel Berseteru soal Kimchi

Pengguna media sosial China dan Korea Selatan kembali berseteru setelah Negeri Tirai Bambu mencoba mengklaim hidangan pendamping ikonik Kimchi.

Kimchi merupakan makanan pendamping terbuat dari sayuran seperti kubis dan sawi putih yang difermentasi. Selama ini, Kimchi dikenal bagian dari masakan khas Korsel.

Namun, baru-baru ini, China mengklaim memperoleh sertifikasi dari International Organisation for Standardisation (ISO) terkait pembuatan pao cai, makanan sejenis yang dinilai China sebagai asal mula Kimchi.

Baru-baru ini, ISO merilis aturan dan standar baru terkait proses produksi hingga penyimpanan Pao Cai. Pihak berwenang di Provinsi Sichuan, China, disebut tengah melobi agar mendapat sertifikasi standar baru tersebut.

Meski ISO dengan jelas mengatakan standar baru ini "tidak berlaku bagi Kimchi", namun media China mengklaim bahwa sertifikasi ini merupakan standar baru pembuatan Kimchi.

Koran tabloid pemerintah China, Global Times, mengatakan bahwa sertifikasi ISO itu merupakan "standar internasional untuk industri Kimchi yang dipimpin China".

Dikutip The Guardian, penyebutan kata Kimchi tersebut memicu amarah warga Korsel yang menganggap China berupaya mengklaim asal mula Kimchi.

Padahal, sertifikasi ISO itu berlaku untuk hidangan Pao Cai.

"Sangat tidak masuk akal, dasar pencuri yang mengambil budaya kami!" kata seorang netizen Korsel di situs portal Negeri Tirai Bambu, Naver.

Seorang warga Seoul, Kim Seol-ha, mengatakan klaim tersebut aneh.

"Saya membaca sebuah artikel media yang menyatakan China sekarang menganggap Kimchi adalah milik mereka, dan mereka membuat standar internasional untuk itu. Itu tidak masuk akal," ujar Kim.

Media Korsel bahkan menganggap sikap "kurang ajar" China yang ingin mengklaim Kimchi menggambarkan niat Negeri Tirai Bambu "menguasai dunia".

Selain Netizen, pemerintah melalui Kementerian Pertanian Korsel juga turut mengomentari klaim China soal Kimchi tersebut.

Korsel menegaskan bahwa standar ISO yang diperoleh China baru-baru ini "tidak ada hubungannya dengan Kimchi".

"Tidak pantas untuk menyebut (pao cai memenangkan ISO) tanpa membedakan antara kimchi dan pao cai dari Sichuan," bunyi pernyataan Kementerian Pertanian Korsel.

Sementara itu, netizen China menganggap mereka memiliki hak untuk mengklaim KImchi sebagai hidangan asli negaranya. Sebab, banyak Kimchi yang dikonsumsi rata-rata 2 juta ton per tahun di Korsel berasal dari China.

"Nah, jika Anda tidak memenuhi standar, maka Anda bukan kimchi. Bahkan pengucapan kimchi berasal dari bahasa China, apa lagi yang perlu dikatakan?" kata seorang netizen China di platform medsos China, Weibo.

Perdebatan Kimchi antara warga Korsel dan China ini berlangsung tak lama setelah kedua warga negara juga berdebat soal pernyataan kontroversial boyband BTS.

Pada Oktober lalu, BTS mendapat hujanan kritik dari China setelah para anggotanya menyatakan solidaritas AS-Korsel timbul sejak Perang Korea, konflik di mana China ikut berperan membantu Korea Utara.

November lalu, girlband Korsel Blackpink juga mendapat kritik dari netizen China lantaran menggendong bayi panda di sebuah kebun binatang di Korsel. Netizen China menganggap aksi itu berisiko membahayakan kesehatan hewan pinjaman dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

Bantah Iran, Saudi Klaim Tak Terlibat Kematian Ilmuwan Nuklir

Arab Saudi mengecam tudingan Menteri Luar Negeri Iran yang menyiratkan Riyadh turut andil membunuh ilmuwan nuklir terkemuka, Mohsen Fakrizadeh.

"Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif sangat ingin menyalahkan kerajaan Saudi atas segala hal negatif yang terjadi di Iran. Apakah dia akan menyalahkan kami soal gempa bumi atau banjir yang terjadi di Iran juga nantinya?" kata Menlu Saudi Adel al-Jubeir, melalui Twitter.

"Bukan kebijakan Arab Saudi terlibat dalam pembunuhan (Fakrizadeh)," paparnya menambahkan.

Pernyataan itu diutarakan Jubeir menanggapi tudingan Menlu Iran Zarif. Dalam wawancara di Iran, Zarif mengatakan rumor pertemuan rahasia antara Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini berkaitan dengan pembunuhan Fakrizadeh.

Zarif menuduh pertemuan MBS dan Netanyahu sebagai "konspirasi" untuk merencanakan pembunuhan.

Fakhrizadeh tewas pada Jumat pekan lalu setelah mobil yang ia kendarai bersama ajudan diserang bom dan sasaran tembak di jalan utama luar Ibu Kota Teheran.

The New York Times mengatakan pejabat intelijen AS mengonfirmasi bahwa Israel, musuh Iran, berada di balik pembunuhan Fakhrizadeh.

Dilansir AFP, Presiden Iran Hassan Rouhani menuduh Israel "mencoba menciptakan kekacauan" dengan membunuh ilmuwan tersebut. Rouhani menegaskan Iran tidak akan jatuh ke dalam "perangkap" Israel.

Tidak seperti negara Teluk lainnya, Saudi yang merupakan musuh bebuyutan Iran tidak secara resmi mengutuk pembunuhan tersebut.

Pembunuhan Fakrizadeh terjadi tak lama setelah muncul rumor pertemuan diam-diam MbS, Netanyahu, dan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo, berlangsung di Kota Neom, Saudi.

Riyadh membantah pertemuan tersebut lantaran Saudi dan Israel tak memiliki hubungan diplomatik. Meski begitu, kedua negara memiliki salah satu kesamaan yakni sama-sama memusuhi Iran.

Selama ini, Saudi dan Israel diduga memiliki hubungan rahasia atas dasar permusuhan mereka terhadap Iran.

Jaksa Agung AS Sebut Tak Ada Bukti Kecurangan dalam Pilpres

Jaksa Agung William Barr membantah tuduhan adanya penipuan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat yang tersebar secara luas untuk membatalkan kemenangan Joe Biden atas Donald Trump.

"Sampai saat ini, kami belum melihat ada kecurangan dalam skala yang bisa memengaruhi hasil pemilu yang berbeda," kata Barr dalam wawancara dengan Associated Press.

Pernyataan Barr ini disampaikan untuk menegaskan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Keamanan Dalam Negeri, intelijen AS, dan pengamat jajak pendapat independen. Dalam temuan tersebut, mereka menyimpulkan jika pemilu 2020 dikategorikan sebagai yang paling aman dalam sejarah AS.

"Ada satu pernyataan yang akan menjadi penipuan sistemik dan itu akan menjadi klaim bahwa mesin pada dasarnya diprogram untuk membelokkan hasil pemilu," ucap Barr.

"Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan Kementerian Kehakiman telah memeriksanya, dan sejauh ini, kami belum melihat apa pun yang mendukungnya [ada kecurangan]."

Pernyataan Barr ini disampaikan di tengah klaim tanpa bukti Trump yang hingga kini masih bersikeras menyebut ada praktik dan sistem kecurangan dalam pemilu, terutama di negara bagian seperti Michigan, Pennsylvania, dan Georgia.

Dalam cuitan terbarunya, Selasa (1/12) Trump menyoroti kesaksian yang ditawarkan audiens publik terkait pemilu di Michigan yang dimenangkan oleh Biden.

"Orang-orang datang untuk memberi kesaksian tidak seperti sebelumnya. Truk besar membawa ratusan surat suara palsu (PALSU) ke pusat pemungutan suara? MENGERIKAN-SELAMATKAN AMERIKA!," tulis Trump dalam cuitannya.

Trump dan tim pengacaranya hingga kini masih melakukan tuntutan hukum untuk hasil pemilu di beberapa negara bagian kunci. Hakim di beberapa negara bagian, termasuk Pennsylvania telah menolak tuntutan hukum Trump yang berupaya membatalkan jutaan suara.

Penghitungan suara resmi mencatat Biden mengantongi 6,2 juta suara, jauh lebih banyak dibandingkan Trump. Sementara perolehan suara elektoral mencatat Biden memperoleh 306 suara, jauh di atas jumlah yang dibutuhkan untuk memenangkan kursi kepresidenan yakni 270 suara.

Turki dan Rusia Pantau Bareng Gencatan di Nagorno-Karabakh

Turki pada Selasa (1/12) menuturkan mereka dan Rusia telah bersepakat untuk memantau gencatan senjata di wilayah Nagorno-Karabakh dari pusat penjaga perdamaian bersama.

Kesepakatan itu muncul setelah melalui pembicaraan selama berhari-hari antara para pejabat Turki dan Rusia tentang bagaimana dua kekuatan regional itu akan bersama-sama menerapkan gencatan senjata yang ditengahi Moskow dan telah ditandatangani oleh Armenia-Azerbaijan pada bulan lalu.

Dilansir AFP, rincian teknis untuk mendirikan pusat gabungan telah disimpulkan dan kesepakatan telah ditandatangani.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Turki menambahkan pusat gabungan tersebut akan mulai bekerja secepat mungkin.

Bulan ini, parlemen Turki memilih menyebarkan misi untuk "mendirikan pusat bersama dengan Rusia dan melaksanakan kegiatan pusat tersebut".

Pengerahan akan berlangsung selama satu tahun dan ukurannya akan ditentukan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Rusia sendiri telah berulang kali mengatakan bahwa Turki tidak akan memiliki pasukan di darat berdasarkan ketentuan kesepakatan gencatan senjata.

Turki adalah sekutu setia Azerbaijan dan dengan gigih mempertahankan haknya untuk merebut kembali tanah Nagorno-Karabakh. Azerbaijan sendiri kalah dari separatis etnis Armenia dalam perang 1988-1994.

Kesepakatan gencatan senjata mengakhiri lebih dari enam pekan pertempuran yang merenggut lebih dari 1.400 nyawa dan membuat etnis Armenia setuju untuk mundur dari sebagian besar wilayah Azerbaijan yang diperebutkan. 

Bersitegang dengan China, Taiwan Minta Bantuan Australia

 Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, meminta Australia untuk membantu menjaga perdamaian dan mempertahankan diri dari agresi China. Permintaan itu disampaikan saat hubungan antara Canberra dan Beijing mencapai titik terendah minggu ini.

Wu mengatakan risiko konflik militer di Selat Taiwan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Namun ia juga mencatat bahwa Taipei tidak mengharapkan Perdana Menteri Scott Morrison atau mitra internasional lainnya untuk mengirim pasukan ke wilayah tersebut.

Hal itu diungkapkan Wu kepada Stan Grant dari program ABC News Australia The World.

Selama wawancara, Wu mengatakan, Taipei "merasakan panasnya" aktivitas militer China yang intensif di sekitar Taiwan, yang juga termasuk dua latihan pendaratan skala besar yang dilakukan oleh Angkatan Laut China pada bulan November lalu.

Wu mengatakan Presiden China Xi Jinping telah membuat negara itu lebih otoriter dari sebelumnya dengan pemberlakuan hukum keamanan nasional di Hong Kong musim panas ini dan ekspansinya ke luar China ke perairan yang disengketakan di Laut China Timur dan Selatan.

"Jika Anda melihat persiapan di pihak China, kami harus sangat prihatin tentang prospek nyata China melancarkan serangan militer terhadap Taiwan," kata Wu.

"Sebagai pembuat keputusan, saya dapat memberi tahu Anda bahwa kami sedang melihatnya tanpa hati yang ringan," imbuhnya seperti dikutip dari Newsweek, Selasa (1/12/2020).

Ia mengatakan Taipei sedang membuat persiapan untuk konflik militer yang menurutnya berpotensi meluas ke kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas.

Ia bersikeras Taiwan berusaha untuk bertindak secara moderat dan bertanggung jawab agar tidak memberi Beijing alasan untuk melancarkan serangan. Namun, pemerintah Presiden Tsai Ing-wen menerima kunjungan resmi pejabat tingkat kabinet Amerika Serikat (AS) pada Agustus dan September, sementara juga melakukan tidak kurang dari 10 kesepakatan senjata dengan Departemen Luar Negeri Presiden Donald Trump sejak 2017.

Terlepas dari klaim Wu bahwa Taiwan akan mencoba menghindari tindakan yang dapat dianggap provokatif, Beijing telah berulang kali memperingatkan bahwa pertukaran antara Taipei dan Washington telah melewati semacam garis merah.

Wu lantas menegaskan seruan Presiden AS terpilih Joe Biden untuk koalisi demokrasi, mengatakan dia percaya negara-negara yang berpikiran sama, termasuk Australia, harus bekerja sama untuk melawan agresi China.

"Australia telah menjadi elemen atau aktor yang sangat kuat di Indo-Pasifik," ucap Wu.

"Saya telah melihat sepanjang sejarah bahwa Australia telah berkorban begitu banyak untuk melindungi prinsip dan nilai (global). Oleh karena itu, saya melihat negara-negara yang berpikiran sama seperti Jepang dan Australia serta India dan Amerika Serikat juga dapat bekerja sama untuk mencegah China dari ekspansionisme lebih lanjut," imbuhnya.

"Kami selalu mengatakan bahwa pertahanan Taiwan adalah tanggung jawab kami sendiri, dan kami memiliki tekad untuk mempertahankan diri," ujarnya.

"Melihat di luar (ketentuan) pasal-pasal pertahanan, kami tentu berharap Taiwan dan Amerika Serikat, dan negara-negara yang berpikiran sama, dapat bertukar lebih jauh tentang intelijen atau informasi tentang apa yang kami miliki di China," ia menambahkan.

"Karena apa yang kami ketahui tentang China, apa yang kami lihat di China, mungkin tidak cukup," tambah Wu.


Ketika ditanya tentang prospek bantuan militer jika terjadi konflik Selat Taiwan, Wu mengatakan Taipei akan sangat menghargai kehadiran pasukan Australia di wilayah tersebut tetapi mencatat bahwa bukan itu yang dicari Taiwan.

Pada tingkat resmi, Australia, seperti AS, menganut prinsip "satu China" terhadap Beijing, yang mencegah setiap pertukaran diplomatik resmi dengan apa yang dilihatnya sebagai pemerintah tidak sah di Taiwan.

Namun, Wu menyarankan ada lebih dari sedikit goyangan untuk memungkinkan perkembangan lanjutan hubungan Taiwan-Australia yang "substantif", meskipun ada tekanan dari China.

Menteri luar negeri Taiwan mengatakan "sangat disayangkan" bahwa China telah memilih untuk mempersenjatai perdagangan melawan Australia, menekankan perlunya komunitas internasional untuk tetap bersatu dan mendukung Canberra.

"Kita lebih kuat (jika) bersama," cetus Wu.

"Jika Taiwan pernah mengakui prinsip 'satu-China' Beijing, atau memperdagangkan sistem politiknya saat ini untuk keuntungan ekonomi di bawah pemerintahan Partai Komunis China, itu akan berarti akhir otonomi Taiwan seperti yang terjadi di Hong Kong," tambahnya.

"Sebagai negara demokrasi, Taiwan tidak bisa dibiarkan gagal," tegas Wu.

Canberra dan Beijing telah terlibat dalam perang kata-kata sejak Senin kemarin setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian membagikan tweet yang berisi gambar Photoshopped dari seorang tentara Australia yang membunuh seorang anak muda Afghanistan.
Perdana Menteri Morrison menggambarkan tweet itu sebagai "menjijikkan" dan menuntut permintaan maaf dari China. Tetapi Beijing menolak protes Australia dan telah menggandakan posisinya pada konferensi pers berturut-turut sejak itu, mengklaim gambar itu adalah penggambaran faktual dari dugaan kejahatan perang Australia di Afghanistan.

Perselisihan terbaru membawa hubungan antara Australia dan China ke titik terendah baru, pada saat kepemimpinan China telah mempertimbangkan untuk memukul impor Australia dengan serangkaian hambatan hukuman, termasuk tarif 200 persen untuk anggurnya.

China Tidak Berlakukan Sanksi Korut, AS Kesal

 Amerika Serikat (AS) mengkritik China dengan tajam karena tidak memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Washington pun berjanji untuk meningkatkan upayanya sendiri seiring harapan yabg memudar untuk teroboson di menit terakhir di bawah Presiden Donald Trump yang akan lengser.

Departemen Luar Negeri AS meluncurkan situs baru, DPRKrewards.com, yang akan memberikan bayaran hingga USD5 juta sebagai tip untuk meningkatkan sanksi terhadap Korut, termasuk pada bisnis di China.

"Saya ingin memberi tahu Anda lebih banyak yang akan datang," kata Alex Wong, wakil khusus perwakilan AS untuk Korut, terkait sanksi.

Dalam pidatonya di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, Wong mengakui bahwa Pyongyang belum mengambil langkah konkret apa pun menuju denuklirisasi dan menyuarakan kewaspadaan atas peluncuran rudal jarak jauh besar-besaran pada sebuah parade di bulan Oktober.

"Mencabut sanksi dan memompa lebih banyak pendapatan ke DPRK sementara fasilitas rudal dan produksi nuklirnya terus bersenandung adalah sesuatu yang tidak akan pernah kami lakukan," kata Wong, mengacu pada nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea seperti dilansir dari AFP, Rabu (2/12/2020).

Penilaiannya yang keras kepala kontras dengan pernyataan-pernyataan indah Trump, yang telah sesumbar bahwa dia mencegah bencana perang dan mengatakan dia pantas mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian.

Tetapi Wong sebagian besar membidik China, yang sering menjadi sasaran pemerintahan Trump, karena dia menuduh Beijing mengabaikan sanksi PBB yang dipilihnya sendiri di Dewan Keamanan atas program rudal dan nuklir sekutunya.

"Pencabutan sanksi prematur yang tidak dapat dicapai oleh Beijing melalui pintu depan diplomatik, malah berusaha dicapai melalui pintu belakang," ujar Wong.

"Contoh dari kegagalan kronis ini sangat banyak, berkembang dan mengkhawatirkan," imbuhnya.

Ia mengatakan bahwa kapal-kapal AS memberikan informasi ke Beijing 46 kali sejak 2019 tentang penyelundupan bahan bakar Korut di perairan China, dan dalam setahun terakhir mengamati 555 kasus pengiriman batu bara Korut dari ekspor yang dikenai sanksi lainnya ke China.

"Dalam kesempatan ini, otoritas China tidak bertindak untuk menghentikan impor ilegal ini. Tidak sekali pun," ucap Wong.


Wong mengatakan bahwa 20.000 pekerja Korut masih bekerja di China, bertentangan dengan upaya yang didukung PBB untuk menghentikan apa yang secara luas dilihat sebagai kerja paksa yang diekspor rezim untuk pendapatan.

China telah mendorong untuk meringankan sanksi terhadap Korut, percaya bahwa rezim harus melihat insentif untuk komitmen denuklirisasi, dan secara luas dipandang mengkhawatirkan ledakan ekonomi di tetangganya yang miskin itu.

Trump secara terang-terangan telah berbicara tentang pemimpin Korut Kim Jong-un, mengatakan mereka berdua "jatuh cinta" setelah pertemuan puncak pertama mereka di Singapura dan dapat mencapai kesepakatan bersejarah.

Tetapi di bawah tekanan dari para pembantunya, Trump menolak untuk melonggarkan sanksi pada pertemuan puncak kedua bulan Februari 2019 di Hanoi.

Kim Jong-un kemudian memperingatkan bahwa dia tidak akan lagi terikat oleh moratorium yang diberlakukannya sendiri terkait uji coba nuklir dan rudal jarak jauh, meskipun ancaman tersebut belum menindaklanjutinya.

Pernyataan Wong menunjukkan apa yang kemungkinan akan menjadi pendekatan diplomatik yang lebih rendah hati di Korut oleh Presiden terpilih Joe Biden, yang menuduh Trump memvalidasi "preman" dengan bertemu Kim Jong-un.

Korut, yang memiliki sejarah "menunjukkan ototnya" saat presiden baru AS mengambil alih, adalah salah satu negara terakhir yang tidak memberi selamat kepada Biden. Media pemerintah hampir tidak memberikan sambutan hangat, sebelumnya bahkan menyebut Biden sebagai "anjing gila" yang "harus dipukuli sampai mati."

Kelompok bantuan telah menyuarakan ketakutan yang meningkat tentang situasi kemanusiaan di Korut, di mana setidaknya ratusan ribu orang tewas dalam kelaparan pada tahun 1990-an.

Katharina Zellweger, mantan direktur Swiss Agency for Development and Cooperation untuk Korut, mengatakan kepada acara think-tank bahwa penguncian Covid-19 telah memperburuk distribusi kebutuhan di negara di mana 40 persen orang tetap tidak aman pangan.

Dia menyuarakan keprihatinan tentang sanksi tersebut, dengan mengatakan bahwa sanksi itu memiliki efek tidak langsung meskipun barang-barang kemanusiaan dikecualikan.

"Seluruh perekonomian menderita karena pembatasan impor dan ekspor dan rakyat biasa merasakan sakitnya," kata Zellweger, yang sekarang menjalankan kelompok non-pemerintah KorAid.