• Blog
  • Wall Street turun, dipicu kekhawatiran lockdown dan kemungkinan penundaan stimulus AS

Wall Street turun, dipicu kekhawatiran lockdown dan kemungkinan penundaan stimulus AS

News Forex, Index &Komoditi

( Selasa,  22  September 2020 )

Wall Street turun, dipicu kekhawatiran lockdown dan kemungkinan penundaan stimulus AS

Wall Street kompak memerah pada akhir perdagangan Senin (21/9) karena kekhawatiran tentang lockdown baru di Eropa dan kemungkinan penundaan stimulus baru dari Kongres meningkatkan kekhawatiran bahwa ekonomi AS menghadapi jalan yang lebih panjang menuju pemulihan ketimbang harapan sebelumnya.

Indeks Dow Jones Industrial Average anjlok 509,72 poin atau 1,84% ke 27.147,70, S&P 500 turun 38,41 poin atau 1,16% ke 3.281,06 dan Nasdaq Composite turun 14,48 poin atau 0,13% ke 10,778,80.

Kematian Hakim Agung AS Ruth Bader Ginsburg juga tampaknya membuat pengesahan paket stimulus lain di Kongres lebih kecil kemungkinannya sebelum pemilihan presiden 3 November, yang memicu penurunan besar di sektor perawatan kesehatan.

David Joy, kepala strategi pasar di Ameriprise mengatakan, kekhawatiran ekonomi sangat membebani pasar saham.

"Meskipun tidak ada yang terhindar, kelompok-kelompok yang sensitif secara ekonomi terkena pukulan paling keras," kata Joy, seperti dikutip dari Reuters.

Ia menambahkan bahwa "Washington tampaknya tidak lebih dekat dengan kemungkinan paket stimulus keempat."

Kongres selama berminggu-minggu tetap menemui jalan buntu mengenai ukuran dan bentuk anggaran tanggapan virus corona lainnya, di atas sekitar US$ 3 triliun yang sudah disahkan menjadi undang-undang.

Penyedia layanan kesehatan berada di bawah tekanan karena ketidakpastian atas nasib Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA), yang lebih dikenal sebagai Obamacare, dengan pangsa Layanan Kesehatan Universal jatuh dengan keras.

Kematian Ginsburg dapat mengarah pada pemungutan suara seri ketika Mahkamah Agung mendengar tantangan terhadap konstitusionalitas ACA pada November, kata Mizuho, ​​Stephens Inc dan perusahaan jasa keuangan lainnya.

"Ini hanya mengesampingkan agenda, gagasan bahwa kami akan mendapatkan paket stimulus fiskal sebelum pemilihan," kata Ed Campbell, manajer portofolio dan direktur pelaksana di QMA di Newark, New Jersey.

"Ada juga kegelisahan terkait pemilihan umum ... dan mungkin bahwa kami memiliki hasil yang diperebutkan atau ditunda."

Wall Street jatuh dalam tiga minggu terakhir karena investor melepas saham-saham terkait teknologi kelas berat menyusul reli menakjubkan yang mengangkat S&P 500 dan Nasdaq ke level tertinggi baru setelah jatuh pada Maret karena ekonomi memasuki resesi.

Saham JPMorgan Chase & Co dan Bank of New York Mellon Corp masing-masing turun 3,1% dan 4,0%, di tengah laporan bahwa beberapa bank global memindahkan sejumlah besar dana yang diduga terlarang selama hampir dua dekade meskipun ada peringatan tentang asal-usul uang tersebut.

Saham Nikola Corp anjlok 19,3% setelah pendirinya, Trevor Milton, mengundurkan diri sebagai ketua eksekutif setelah pertengkaran publik dengan penjual pendek atas tuduhan nepotisme dan penipuan.

Volume di bursa AS mencapai 10,62 miliar saham.

 

 

 

Ada yang Bilang Obligasi Eropa Lebih Menarik dari AS

Langkah Pemerintah AS yang menerbitkan begitu banyak utang demi menambal kekurangan anggaran guna memulihkan perekonomian Negeri Paman Sam akibat pandemi Covid-19 dinilai akan menjadi katalis bagi obligasi negara-negara Eropa lebih menarik ketimbang obligasi AS atau US Treasury.

Holger Schmieding, Kepala Ekonom Berenberg Bank yang berbasis di Hamburg, Jerman, mengatakan obligasi AS, utang yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS untuk mendanai kegiatan pemerintah, secara tradisional memang dianggap sebagai aset yang aman.

Artinya, jika ada investor yang membeli obligasi pemerintah AS, maka akan memiliki tingkat pengembalian (yield) yang stabil di masa depan, meskipun tidak terlalu tinggi, dan investor percaya bahwa pemerintah AS akan membayar kembali utangnya.

Namun, sisi menarik US Treasury bisa perlahan pudar, bisa berubah setelah pandemi virus corona selesai.

"Utang di AS, adalah utang publik, melonjak jauh lebih banyak daripada yang kita lihat di mana pun dibanding di Eropa, jadi perbandingan antara membeli obligasi Eropa atau obligasi AS akan benar-benar terlihat lebih menguntungkan di masa depan," kata Holger Schmieding, dalam program Squawk Box Europe di CNBC International, dikutip Senin (21/9/2020).

US Congressional Budget Office atau Kantor Anggaran Kongres AS mengatakan pada September, bahwa utang publik akan "meningkat tajam menjadi 98% dari PDB pada tahun 2020, dibandingkan dengan 79% pada akhir tahun 2019.

Bahkan pada 2021, disebutkan utang AS akan berada di atas 100% PDB dan mencapai 109% dari PDB pada tahun 2030.

Dia mengatakan, tingkat utang publik yang lebih tinggi dapat membuat obligasi AS kurang menarik bagi investor karena ada peningkatan risiko bahwa pemerintah AS pada suatu saat dapat berupaya membayar sebagian dari kewajibannya.

Oleh karenanya, investor yang mencari aset yang relatif bebas risiko berpotensi berpaling dari obligasi AS ke obligasi negara-negara Eropa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran, mengingat negara-negara Eropa juga menerbitkan lebih banyak utang untuk menghadapi guncangan ekonomi dari Covid-19.

Faktanya, Bank Sentral Eropa (ECB) sebelumnya juga sudah memperingatkan pada Mei lalu bahwa meningkatnya utang publik di negara-negara Eropa yang banyak berutang banyak, seperti Yunani dan Italia, dapat memicu kembali kekhawatiran pasar.

Namun, sejak peringatan ECB itu, 27 negara Uni Eropa (UE) sepakat telah menyetujui pinjaman bersama melalui Komisi Eropa, Badan Eksekutif UE.

Rencana ini telah meningkatkan kepercayaan pasar bahwa kawasan tersebut dapat mengatasi guncangan ekonomi lebih baik dari perkiraan semula dan oleh karena itu dapat menjadi sentimen positif bagi minat untuk berinvestasi di obligasi Eropa.

"Selain itu, kami memiliki Bank Sentral Eropa yang pada dasarnya menahan sebagian besar peningkatan utang dan untuk waktu yang lama tidak akan menjual semua itu," katanya.

"Jadi setidaknya di masa mendatang, katakanlah tiga [tahun] berikutnya, atau empat tahun, risiko krisis utang di Eropa sangat kecil selama Italia tidak melakukan apa pun secara politis sejauh ini, "kata Schmieding.

Dia menilai bahwa Italia adalah negara paling berisiko di UE meskipun Yunani memiliki tumpukan utang publik tertinggi di seluruh UE.

Risiko Italia tinggi karena pemerintah koalisi di Roma dipandang relatif rapuh dan kejatuhan pemerintahan koalisi dapat dengan mudah memicu digelarnya pemilihan umum.

Sebagai perbandingan, data Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) mencatat per 21 September ini, yield US Treasury untuk tenor 30 tahun berada di level 1,45%, sementara UK Gilt Inggris 30 tahun 0,74%, dan Germany Bund 30 tahun -0,04%. Japan Bond 30 tahun 0,58%.

 

 

 

Harga Minyak Terjun Bebas Seiring Lompatan Kasus Covid-19

Harga minyak mentah dunia turun tajam hampir 5 persen perdagangan Senin (21/9) waktu Amerika Serikat. Penurunan harga minyak dipicu oleh tingginya kasus positif virus corona (covid-19) yang dikhawatirkan akan menekan permintaan minyak global.

Ditambah lagi, wacana produksi minyak Libya ikut mendorong kecemasan pelaku pasar akan kelebihan pasokan.

Dilansir dari Antara, Selasa (22/9), harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November anjlok US$1,71 atau 3,96 persen menjadi US$41,44 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sementara, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober jatuh US$1,8 atau 4,38 persen menjadi US$39,31 per barel di New York Mercantile Exchange.

Penurunan harga minyak tersebut merupakan yang terbesar sejak perdagangan dua pekan terakhir.

Pasar minyak mentah seperti pasar ekuitas dan komoditas lainnya menghindari risiko, sehingga ketika tingkat infeksi covid-19 di Eropa dan negara-negara lain naik, terjadi keraguan atas pemulihan ekonomi.

"Kami melihat berita yang lebih menyedihkan tentang permintaan bahan bakar jet," kata Direktur Riset Pasar di Tradition Energy Gary Cunningham.

"Kami mencari pasar yang jauh lebih lunak. Gambaran ekonomi tidak terlihat secerah sebelumnya," tutur dia melanjutkan.

Diketahui, lebih dari 30,78 juta orang telah terinfeksi covid-19, menurut perhitungan Reuters. Bahkan, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Senin (21/9) mempertimbangkan penguncian nasional kedua, sementara kasus di Spanyol dan Prancis juga meningkat.

Sementara itu, pekerja di ladang utama Sharara Libya telah memulai kembali operasinya setelah National Oil Corporation mengumumkan pencabutan sebagian force majeure. Namun, tidak jelas kapan dan pada tingkat apa produksi dapat dimulai kembali.

 

 

Resesi Ancam Ekonomi Negara Besar dan Menengah

Banyak negara sudah jatuh ke lubang resesi pada kuartal kedua tahun ini. Sebut saja, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang. Diperkirakan, daftar negara yang terperosok resesi ekonomi akan bertambah panjang.

Wajar, pandemi virus corona (covid-19) dirasakan merata menekan ekonomi setiap negara di dunia. China yang menjadi episentrum pertama penyebaran covid-19 pun sempat mencatat pertumbuhan ekonomi minus pada kuartal I 2020, 6,8 persen.

Namun, China beruntung karena ekonominya kembali bangkit pada kuartal kedua dan mencetak pertumbuhan di kisaran 3,2 persen.

Tapi, negara-negara lain tidak seberuntung China. Lalu, siapa saja yang akan masuk ke jurang resesi?

  • India

Negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia ini secara mengejutkan mencatat pertumbuhan minus 23,9 persen pada kuartal II 2020. Padahal, pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi India masih positif 3,1 persen.

Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 kembali minus 10,4 persen. Ini berarti, India akan jatuh ke lubang resesi menyusul negara-negara dengan ukuran ekonomi besar sebelumnya.

  • Malaysia

Negeri jiran ini mencatat pertumbuhan ekonomi minus 17,1 persen pada kuartal II 2020. Padahal, pada kuartal sebelumnya, Malaysia masih mencatat pertumbuhan positif di posisi 0,7 persen.

Diperkirakan, Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia minus di kisaran 4,3 persen pada kuartal III 2020 yang berakhir September nanti.

  • Indonesia

Indonesia termasuk salah satu kandidat yang akan masuk resesi pada September 2020. Pasalnya, pada kuartal kedua tahun ini, ekonominya tumbuh minus 5,32 persen.

Diprediksi, ekonomi RI masih akan terkontraksi pada kuartal III 2020, hingga minus 1 persen.

  • Pakistan

Pemerintahan Pakistan optimis siklus kontraksi ekonomi selama enam bulan terakhir akan berakhir dan akan membukukan pertumbuhan positif mulai Juli, setelah inflasi harga produk minyak bumi membaik.

Pakistan tidak melaporkan angka pertumbuhan ekonomi setiap tiga bulan, seperti negara lain. Meski demikian, Kementerian Keuangan Pakistan mengatakan pada tahun anggaran sebelumnya, terdapat pertumbuhan kecil namun positif sekitar 1 persen pada kuartal pertama.

The Economist mencatat sepanjang tahun ini, ekonomi Pakistan akan terkoreksi, namun tetap berada di teritori positif, yakni sebesar 0,5 persen. Namun, hal itu masih sangat bergantung pada prevalensi kasus covid-19.

Jika penyebaran virus melambat, kegiatan ekonomi akan kembali normal dan perekonomian segera pulih.

 

 

Hong Kong sangkal China masuki perairannya untuk tangkap 12 warga

Kepolisian Hong Kong menyangkal tuduhan bahwa Kepolisian Shenzen memasuki perairan Hong Kong saat menangkap 12 warga Hong Kong, yang diduga akan menyeberang ke Taiwan. 

Ke-12 orang tersebut ditahan oleh pihak Kepolisian Shenzhen pada 23 Agustus atas tuduhan melintas wilayah perbatasan secara ilegal, demikian dilaporkan media China dan Hong Kong, Senin. 

Mereka ditangkap oleh polisi pantai China saat berupaya melarikan diri dari Hong Kong ke Taiwan, menurut laporan media.

Kepolisian Hong Kong, Minggu (20/9), menyatakan bahwa kepolisian China akan menangani kasus itu sesuai peraturan yang berlaku.

Lembaga penegakan hukum Hong Kong itu menegaskan tidak ada kapal penjaga pantai China yang memasuki atau bersiaga di wilayah perairan Hong Kong saat penangkapan ke-12 tersangka, demikian dilaporkan media Hong Kong.

Kepolisian Hong Kong mengeluarkan pernyataan tersebut untuk menanggapi permintaan beberapa anggota keluarga ke-12 tersangka agar kepolisian kota itu merilis informasi lokasi 12 tersangka berdasarkan radar informasi yang ada di kapal saat mereka tertangkap.

Para anggota keluarga juga menuntut pemerintah Hong Kong mengizinkan mereka bertemu dan bertatap muka dengan 12 tersangka yang ditahan di China itu untuk memastikan keselamatannya.

Polisi Hong Kong menyatakan pihak yang berkompeten akan terus berkomunikasi dengan pihak keluarga, memberikan informasi secara berkala, dan memberikan bantuan sewajarnya, lapor Global Times.  

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying dalam cuitannya di Twitter menyebut 12 tersangka itu bukan aktivis pro demokrasi, melainkan elemen yang berusaha memisahkan Hong Kong dari China.

 

 

Spanyol catat 31.428 kasus tambahan COVID-19 sejak Jumat

Spanyol mencatat 31.428 kasus tambahan COVID-19 sejak Jumat, sehingga menambah jumlah kumulatif menjadi 671.468 kasus, menurut data Kementerian Kesehatan pada Senin.

Jumlah korban meninggal akibat COVID-19 di negara tersebut mencapai 30.663, naik dari 30.495 pada Jumat, kata kementerian terkait.

Spanyol melaporkan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Eropa barat. Otoritas regional telah menginstruksikan penguncian parsial mulai Senin di sejumlah daerah Madrid, di mana penyebaran kasus COVID-19 cepat meluas. Namun, penguncian parsial yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona menuai aksi protes.

Ibu kota Spanyol menyumbang sekitar sepertiga dari jumlah kasus COVID-19 negara tersebut.

Pandemi di Spanyol mengakibatkan sekolah-sekolah ditutup lebih dari enam bulan. Pekan pertama September sebanyak 28.600 sekolah di Spanyol dibuka.

 Namun beberapa pekan kemudian beberapa guru di  56 sekolah dinyatakan terpapar corona dan sejumlah sekolah ditutup kembali.

Spanyol membuka kembali sekolah dengan menerapkan jaga jarak antarsiswa di ruang kelas, mereka diwajibkan mengenakan masker selama di sekolah.

Sekjen PBB desak gencatan senjata diteruskan sampai akhir tahun

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres akan mendesak para pimpinan negara untuk meneruskan gencatan senjata sampai akhir 2020 agar fokus penanggulangan COVID-19 tidak terpecah.

Namun, Guterres, yang akan menyampaikan desakan itu lewat pidato tahunannya minggu depan, mengatakan ia mungkin akan kehilangan peluang karena banyak presiden dan perdana menteri tidak akan menghadiri langsung peringatan 75 tahun terbentuknya PBB di New York, Amerika Serikat.

Walaupun demikian, Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan akan menghadiri acara peringatan tersebut.

Namun, adanya pandemi menyebabkan kehadiran dua presiden itu, bersama 170 kepala negara dan kepala pemerintahan lainnya, akan berlangsung lewat dunia maya. Ratusan pemimpin itu akan berbicara lewat video yang ditayangkan dalam pertemuan tersebut. Rangkaian acara peringatan akan berlangsung selama satu minggu dan mulai sejak 22 September.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan jadi satu-satunya kepala negara yang menyampaikan sambutannya secara langsung pada hari pertama. Guterres juga akan menyampaikan pidatonya secara langsung di Markas PBB New York.

Pembacaan pidato dan kata sambutan itu akan mengawali rangkaian kegiatan dan ratusan pertemuan yang biasanya berlangsung di sela-sela acara utama.

“Diplomasi jelas banyak bergantung pada pertemuan fisik/langsung. Jadi, kemungkinan kita akan mengalami banyak kehilangan karena situasi itu, apalagi prioritas saya ... meneruskan gencatan senjata global,” kata Guterres, Senin, di Markas PBB.

Harapan

Sejak desakan untuk gencatan senjata disampaikan pada Maret 2020, Guterres mengatakan ada sejumlah “sinyal positif”, di antaranya perjanjian damai di Sudan, mulainya perundingan damai Pemerintah Afghanistan dan Taliban, berkurangnya kekerasan di Suriah, Libya, dan Ukraina, serta “negosiasi yang intens” yang berujung pada perundingan damai di Yaman.

“Ada harapan, tetapi kami tetap harus mendesak seluruh komunitas internasional agar gencatan senjata global ini tetap berlangsung sampai akhir tahun,” kata Guterres, mantan perdana menteri Portugal yang mulai menjabat sebagai sekjen PBB pada 2017.

Ia menjelaskan adanya gencatan senjata dapat meningkatkan usaha mengendalikan COVID-19 serta membantu menjaga situasi tetap kondusif selama masa pemulihan.

Guterres pertama kali menyerukan gencatan senjata global pada 23 Maret, tetapi 15 anggota Dewan Keamanan PBB menghabiskan waktu lebih dari tiga bulan untuk secara resmi mendukung seruan sekjen PBB karena adanya perselisihan antara Amerika Serikat dan China.

Washington tidak ingin resolusi itu memengaruhi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun, Beijing bersikap sebaliknya.

Momen penentuan

Ketegangan antara AS dan China kian menguat selama pandemi mengingat Washington menuding Beijing kurang transparan sehingga COVID-19 mewabah ke lebih dari 200 negara. COVID-19, penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, dilaporkan pertama kali menjangkit manusia di Kota Wuhan, China, akhir tahun lalu.

Sejauh ini, hampir 30 juta warga dunia positif tertular COVID-19 dan lebih dari 900.000 di antaranya meninggal dunia.

Dalam acara peringatan 75 tahun PBB, organisasi yang dibentuk setelah Perang Dunia II, Guterres mengatakan multilateralisme dibutuhkan demi mewujudkan peradaban yang lebih baik.

“Jika ... dalam momen penentuan ini, kita dapat memperbaiki diri dan mempraktikkan multilateralisme, multilateralisme yang inklusif, saya yakin multilateralisme akan lebih dominan, dan nasionalisme, populisme pada akhirnya akan redup,” terang dia.

Guterres mengatakan pandemi dan isu lain seperi dampak perubahan iklim, absennya hukum di dunia siber, dan pengembangan senjata nuklir menunjukkan “dunia masih sangat rentan”.

Ia menambahkan: “Saya berharap, saat ini, para kepala negara, akan menyadari dunia kita yang rapuh sehingga kita perlu memperkuat persatuan, solidaritas, dan kerja sama internasional”.

 

 

Trump Menantang Tekan Sanksi Senjata PBB Terhadap Iran

Presiden Donald Trump mengatakan jika dia telah menjatuhkan sanksi terhadap Iran karena melanggar embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Trump juga menutut dijatuhkannya sanksi serupa oleh sekutu Amerika Serikat.

Namun dengan tegas sekutunya membantah jika AS memiliki otoritas semacam itu.

Pemerintahan Trump mengatakan pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada 27 individu dan entitas di bawah resolusi PBB, termasuk Kementerian Pertahanan Iran, Organisasi Energi Atom Iran, dan Pemimpin Venezuela Nicolas Maduro.
 
"Saat ini Amerika Serikat telah memulihkan sanksi PBB terhadap Iran," kata Trump lewat sebuah pernyataan seperti dilansir AFP.
 
"Tindakan saya hari ini adalah mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim Iran dan mereka yang berada di komunitas internasional yang menolak membela Iran," tambahnya.

Seruan Trump disampaikan bertepatan dengan Sidang Umum PBB ke-75 yang akan dilangsungkan pekan ini di markas besar PBB di New York.

Embargo pengiriman senjata konvensional ke Iran akan berakhir pada bulan depan menyusul kegagalan AS dalam mendapatkan dukungan atas resolusi PBB yang baru.
 
Pemerintahan Trump menuturkan pihaknya akan "menarik kembali" hampir semua sanksi PBB terhadap Iran yang dicabut berdasarkan perjanjian nuklir 2015 bersama Teheran yang dinegosiasikan oleh mantan presiden Barack Obama.
 
Tapi Trump menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018.
 
Meski begitu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, berpendapat bahwa AS masih menjadi "peserta" dalam kesepakatan itu seperti yang tercantum dalam resolusi yang memberkati upaya diplomatik Obama. Peserta kesepakatan memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran.
 
Argumen hukum AS telah ditolak oleh hampir seluruh Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Sekutu Eropa di AS mengatakan pihaknya memiliki prioritas untuk menyelamatkan solusi damai pada program nuklir Iran.
 
"Kami memperjelas bahwa setiap negara anggota di PBB memiliki tanggung jawab untuk menegakkan sanksi. (Negara) itu termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman," kata Pompeo kepada wartawan, ketika ditanya mengenai oposisi Eropa.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan upaya terbaru yang dikemukakan AS tidak akan memiliki "dampak signifikan" pada negaranya.
 
"Amerika Serikat telah mengerahkan semua tekanan yang bisa dilakukannya terhadap Iran. Ia berharap sanksi ini akan membuat penduduk kami bertekuk lutut. Ternyata tidak," kata Zarif.
 
Zarif mengatakan Iran tidak bersedia merundingkan kembali kesepakatan awal, bahkan jika Biden menang dalam pemilihan umum AS.
 
Beberapa pengamat percaya bahwa tujuan Trump yang sebenarnya adalah secara definitif untuk menghentikan kesepakatan nuklir yang juga didukung kuat oleh saingannya dari Partai Demokrat, Joe Biden.
 
"Pertama-tama, Amerika Serikat harus membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kepercayaan yang diperlukan untuk masuk kembali ke dalam kesepakatan sebelum menetapkan persyaratan," terang Zarif.

 

Turki Kecam Sanksi Uni Eropa terkait Embargo Senjata Libya

Turki mengecam keputusan Uni Eropa yang menjatuhi sanksi kepada salah satu perusahaannya, Avrasya Shipping karena diduga melanggar embargo senjata PBB di Libya. Ankara mengatakan keputusan UE sebagai sebuah hal yang 'sangat disayangkan'.

Dua perusahaan lain yang dijatuhi sanksi Uni Eropa yakni operator kargo udara Kazakhstan, Sigma Airlines dan perusahaan maritim Yordania Wave Shipping.

"Pada saat upaya dilakukan untuk mengurangi ketegangan di Mediterania timur, membuat keputusan yang salah sangat disayangkan," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan, Senin (21/9).

Mengutip AFP, Ankara menyebut keputusan sanksi yang dijatuhi Uni Eropa 'tidak memiliki nilai' di mata Turki."

Dalam pertemuan diplomatik para menteri luar negeri EU di Brussel, Belgia menandatangani langkah-langkah pemberian sanksi terhadap ketiga perusahaan tersebut.Pernyataan Turki disampaikan sebagai respons atas sanksi yang dijatuhkan UE terhadap tiga perusahaan, masing-masing dari Turki, Kazakhstan dan Yordania.

Mereka sepakat untuk membekukan aset Uni Eropa yang dipegang oleh perusahaan, memutusnya dari pasar keuangan UE, dan melarang mereka melakukan bisnis dengan negara mana pun di blok tersebut.

Dalam kesempatan tersebut UE juga menjatuhi sanksi terhadap dua orang karena dianggap melanggar hak asasi manusia di Libya.

"Daftar baru ini menunjukkan penggunaan strategis Uni Eropa dari rezim sanksi dan kemampuan untuk bereaksi terhadap perkembangan di lapangan dalam mendukung proses politik dan untuk mencegah pelaku masa lalu dan sekarang dari pelanggaran lebih lanjut," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan.

Pemberian sanksi terhadap perusahaan Turki berisiko memperburuk ketegangan antara Ankara dan UE, menyusul gejolak yang baru-baru ini terjadi di Mediterania timur terkait cadangan gas dan minyak.

Avrasya Shipping, perusahaan Turki yang mengoperasikan kapal Cirkin dianggap melanggar embargo senjata dengan mengangkut bahan militer ke Libya pada Mei dan Juni 2020.

Uni Eropa memiliki misi angkatan laut yang beroperasi di perairan lepas Libya yang bertugas mengawasi embargo dan mengumpulkan informasi intelijen tentang pelanggar.

Turki menuding misi angkatan laut UE di Libya sebagai operasi Irini yang mengabaikan pengiriman ke Haftar, terutama oleh Uni Emirat Arab yang diakui oleh PBB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langgar Embargo Senjata Libya, Uni Eropa Sanksi 3 Perusahaan

Uni Eropa menjatuhi sanksi terhadap tiga perusahaan karena melanggar embargo senjata PBB terhadap Libya. Ketiga perusahaan tersebut berasal dari Turki, Kazakhstan, dan Yordania.

Ketiga perusahaan tersebut yakni Avasya Shipping dari Turki, operator kargo udara Kazakhstan, Sigma Airlines dan perusahaan maritim Yordania Wave Shipping.

Para menteri luar negeri Uni Eropa dalam pertemuan reguler di Brussel, Belgia pada menandatangani kesepakatan untuk membekukan aset Uni Eropa yang dipegang oleh perusahaan, memutusnya dari pasar keuangan UE, dan melarang mereka melakukan bisnis dengan negara mana pun di blok tersebut.

Dalam kesempatan tersebut UE juga menjatuhi sanksi terhadap dua orang karena dianggap melanggar hak asasi manusia di Libya.

"Daftar baru ini menunjukkan penggunaan strategis Uni Eropa dari rezim sanksi dan kemampuan untuk bereaksi terhadap perkembangan di lapangan dalam mendukung proses politik dan untuk mencegah pelaku masa lalu dan sekarang dari pelanggaran lebih lanjut," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan seperti mengutip AFP.

Uni Eropa memiliki misi angkatan laut yang beroperasi di perairan lepas Libya yang bertugas mengawasi embargo dan mengumpukan informasi intelijen tentang pelanggar.

Dalam satu dekade terakhir telah terjadi kekacauan sejak ada kelompok pemberontak yang didukung NATO pada 2011 untuk menggulingkan dan menewaskan diktator Libya, Moamer Khadafi.
 
Tapi kemudian terdapat tanda-tanda kemajuan mengenai pembicaraan damai, dengan perwakilan dari kedua belah pihak bertemu di Maroko. Secara mengejutkan, mereka mengumumkan gencatan senjata dan menjanjikan pemilihan nasional.

Turki menyayangkan keputusan tersebut karena menganggap bisa memicu ketegangan yang terjadi di Mediterania timur.

"Pada saat upaya dilakukan untuk mengurangi ketegangan di Mediterania timur, membuat keputusan yang salah sangat disayangkan," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan

 

 

Iran soal Sanksi AS hingga Pembuat Novichon Minta Maaf

Sejumlah peristiwa terjadi pada Selasa (22/9) dirangkum dalam kilas internasional. Mulai dari sanksi senjata AS terhadap Iran hingga ilmuwan pembuat racun Novichok meminta maaf ke Alexei Navalny.

Upaya Sanksi Kembali Gagal, Iran Sebut AS Kini Terkucil

Pemerintah Iran menyatakan musuh bebuyutan mereka, Amerika Serikat, kini terkucil setelah negara-negara besar menolak pernyataan sepihak tentang pemberlakuan kembali sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melansir AFP, Senin (21/9), Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan kampanye yang dilakukan AS untuk menekan Teheran telah menjadi bumerang.

 

"Kami dapat mengatakan bahwa 'tekanan maksimum' Amerika terhadap Iran, dalam aspek politik dan hukumnya, telah berubah menjadi isolasi maksimum (bagi) Amerika," kata Rouhani dalam pertemuan kabinet yang disiarkan di televisi.

AS mengklaim sanksi terhadap Iran kembali diberlakukan di bawah mekanisme "snapback" dalam perjanjian nuklir 2015, meskipun mereka telah menarik diri dari kesepakatan itu. AS juga mengancam akan "memberikan konsekuensi" kepada negara-negara yang tidak mematuhinya.

AS Berlakukan Kembali Sanksi Senjata Terhadap Iran

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan bahwa Amerika Serikat telah memberlakukan kembali sanksi senjata terhadap Iran.

Pompeo mengatakan langkah ini merupakan tindakan terbaru dalam kampanye "tekanan maksimum" terhadap Teheran. Tindakan tersebut terjadi setelah pemerintah AS gagal memperpanjang embargo senjata konvensional yang akan berakhir bulan depan di bawah kesepakatan nuklir Iran.

"Amerika Serikat mengharapkan semua Negara Anggota PBB sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka untuk menerapkan langkah-langkah ini. Selain embargo senjata, (sanksi) ini termasuk larangan Iran untuk terlibat dalam kegiatan pengayaan dan pemrosesan ulang, larangan pegujian dan pengembangan rudal balistik oleh Iran, dan sanksi atas transfer teknologi terkait nuklir dan rudal ke Iran," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.

"Jika Negara Anggota PBB gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan sanksi ini, Amerika Serikat siap menggunakan otoritas domestik kami untuk memberlakukan konsekuensi atas kegagalan tersebut dan memastikan bahwa Iran tidak menuai keuntungan dari aktivitas yang dilarang oleh PBB," tambahnya.

Ilmuwan Pembuat Racun Novichok Minta Maaf ke Navalny

Seorang ilmuwan yang ikut mengembangkan racun saraf Novichok, Will Mirzyanov, menyampaikan permintaan maaf kepada tokoh oposisi Rusia, Alexei Navalny, setelah sempat koma karena diduga diracun dengan zat tersebut.

Will merupakan ilmuwan pertama yang mengungkap perkembangan Novichok.

Melansir AFP, Senin (21/9), dalam wawancara dengan stasiun TV Rain of Russia pada Sabtu (19/9) malam waktu setempat, Wil mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepada Navalny.

Sebab, pemerintah Jerman menyatakan lelaki berusia 44 tahun itu menunjukkan bukti telah keracunan Novichok.

"Saya terlibat dalam pekerjaan kriminal ini karena perkembangan zat ini, saya meminta maaf kepada Navalny," ujar Will yang menetap di Amerika Serikat sejak 1995.

 

 

Pemerintah China Bantah Sterilisasi Paksa Wanita Uighur

Pemerintah China membantah telah melakukan sterilisasi paksa dan genosida terhadap wanita dari minoritas Uighur. Bantahan mereka kirimkan kepada CNN.com.

Bantahan dikirimkan sebagai tanggapan atas artikel yang diterbitkan CNN pada Juli lalu. Sebagai informasi, pada Juli lalu sebuah artikel mendokumentasikan sebuah pelecehan dan kampanye yang dilakukan oleh Beijing.

Pelecehan dilakukan dengan menargetkan wanita minoritas Uighur, sebuah kelompok etnis Muslim berjumlah 10 juta orang.

Dalam laporannya, CNN menemukan beberapa wanita Uighur dipaksa pemerintah untuk menggunakan alat kontrasepsi dan menjalani sterilisasi sebagai bagian dari upaya yang disengaja untuk menekan kelahiran masyarakat minoritas Xinjiang.

Artikel itu ditulis berdasarkan laporan Adrian Zenz, seorang rekan senior di Victims of Communism Memorial Foundation. Adrian  terkenal karena penelitiannya di Xinjiang dengan mengutip dokumen resmi Tiongkok.

Meskipun membantah adanya genosida, pemerintah Xinjiang mengakui tingkat kelahiran di daerah mereka memang turun. Penurunan hampir sepertiga pada 2018, dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah setempat juga menyatakan selama dekad laporan Zenz tidak sesuai dengan kondisi nyata di Xinjiang

 

 

Perbatasan Memanas Lagi, India-China Kembali Berunding

Para petinggi angkatan bersenjata India dan China kembali mengadakan pembicaraan pada Senin (21/9) untuk menyelesaikan sengketa wilayah Ladakh di pegunungan Himalaya yang kembali memanas.

Melansir Associated Press, Senin (21/9), rincian mengenai pembicaraan yang dilakukan di Moldo, wilayah Ladakh, itu tidak diungkapkan.

Tanpa menyebut nama, seorang pejabat India mengatakan seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri India juga berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

Meskipun beberapa pembicaraan baik di tingkat militer, diplomatik, politik, termasuk negosiasi antara menteri luar negeri dan pertahanan kedua negara di Moskow bulan ini telah dilakukan. Namun, ketegangan di perbatasan tetap terjadi.

Media dari kedua negara juga telah melaporkan liputan tentang meningkatnya ketegangan yang secara dramatis mengubah hubungan bilateral kedua negara.

Konflik di perbatasan Ladakh memuncak pada Juni lalu, sekaligus menjadi bentrokan paling mematikan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Tentara dari kedua negara bentrok menggunakan pentungan, batu, dan tangan kosong.

Sebanyak 20 tentara India dilaporkan tewas dalam kejadian itu.

China diyakini juga mengalami korban jiwa, tapi mereka tidak memberikan rincian apa pun.

Dalam beberapa pekan terakhir, kedua negara raksasa Asia itu saling tuduh satu sama lain telah mengirim tentara di wilayah yang disengketakan. Untuk pertama kalinya dalam 45 tahun, kedua negara melepaskan tembakan peringatan sekaligus menandai kekhawatiran bakal terjadi konflik militer berskala penuh.

China dan India bertempur dalam perang perbatasan pada 1962 yang menyebar ke Ladakh dan berakhir dengan gencatan senjata.

Sejak itu, pasukan dari kedua negara menjaga daerah perbatasan yang membentang dari Ladakh ke negara bagian Arunachal Pradesh di timur laut India. Pasukan dari kedua negara juga sesekali terlibat perkelahian di perbatasan.

 

 

 

 

 

Kota Madrid kembali Lockdown Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah ibu kota Madrid, Spanyol, pada Senin (21/9) kembali memberlakukan pembatasan sosial dan penguncian wilayah (lockdown) untuk menahan lonjakan kasus virus corona (Covid-19).

Langkah pembatasan di Madrid akan berlangsung selama dua pekan dan berlaku mulai Senin. Warga hanya diizinkan bepergian dengan alasan penting seperti urusan pekerjaan, urusan kesehatan, atau mengantar anak-anak ke sekolah.

Melansir AFP, langkah itu dinilai akan berpengaruh kepada orang-orang yang tinggal di lingkungan padat penduduk dan berpenghasilan rendah.

Pada Minggu pekan lalu, orang-orang yang terkena dampak di beberapa distrik dilaporkan turun ke jalan untuk memprotes langkah pembatasan tersebut.

Mereka memasang plakat bertuliskan "Tidak untuk penguncian berbasis kelas" atau "Mereka menghancurkan distrik kita dan sekarang mereka mengunci kita".

"Kami pikir mereka sedikit menertawakan kami," kata seorang perawat, Bethania Perez, saat ratusan orang memprotes tindakan tersebut.

"Kami (tenaga medis) masih bisa bekerja, dan pergi ke daerah lain yang tidak terkunci, di mana kami mungkin dapat meningkatkan infeksi dan juga masih rentan terhadap infeksi di daerah kami sendiri," tambahnya.

Pihak berwenang di Spanyol berkeras bahwa langkah tersebut diperlukan karena kasus infeksi di distrik tersebut jauh lebih tinggi daripada angka rata-rata secara nasional.

Amerika Serikat tetap menjadi negara yang paling terpukul di dunia dengan lebih dari 6,8 juta kasus dan mendekati 200 ribu kematian.

Sejauh ini, jumlah kasus infeksi Covid-19 secara global mendekati 31 juta jiwa dan menyebabkan lebih dari 958 ribu orang meninggal.