• Blog
  • News Forex, Index & Komoditi (Jum’at, 10 Juni 2022)

News Forex, Index & Komoditi (Jum’at, 10 Juni 2022)

Wall Street jatuh, Indeks Dow Jones merosot hingga 638,11 poin

Wall Street turun tajam pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB) karena kecemasan investor meningkat menjelang laporan data inflasi utama yang diperkirakan akan menunjukkan harga-harga konsumen tetap tinggi pada Mei, dengan saham pertumbuhan memimpin pasar secara luas lebih rendah.

Indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 638,11 poin atau 1,94 persen, menjadi menetap di 32.272,79 poin. Indeks S&P 500 merosot 97,95 poin atau 2,38 persen, menjadi berakhir di 4.017,82 poin. Indeks Komposit Nasdaq anjlok 332,05 poin atau 2,75 persen, menjadi ditutup di 11.754,23 poin.

Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir di wilayah negatif, dengan sektor layanan komunikasi dan teknologi masing-masing tergelincir 2,75 persen dan 2,72 persen, memimpin kerugian.

Ketiga indeks utama mencatat persentase penurunan harian terbesar sejak pertengahan Mei. Indeks S&P 500 turun terpuruk 15,7 persen sejauh tahun ini dan Indeks Nasdaq terperosok sekitar 25 persen.

Aksi jual meningkat menjelang akhir sesi. Saham-saham pertumbuhan berkapitalisasi besar memimpin penurunan, dengan Apple Inc dan Amazon.com Inc masing-masing merosot 3,6 persen dan 4,2 persen, dan memberikan tekanan paling besar pada indeks S&P 500 dan Nasdaq.

Menambah kegelisahan, imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun AS naik sebanyak 3,073 persen, level tertinggi sejak 11 Mei.

Kenaikan tajam harga minyak baru-baru ini juga membebani sentimen sebelum laporan indeks harga konsumen AS pada Jumat waktu setempat.

"Kami sedang bersiap-siap untuk berita tentang inflasi besok," kata Presiden Chase Investment Counsel, Peter Tuz, di Charlottesville, Virginia.

"Saya melihatnya akan beragam. Jika totalnya tinggi dan angka inti menunjukkan semacam penurunan, saya benar-benar berpikir pasar dapat menguat karena itu akan menunjukkan bahwa segala sesuatunya sedikit berguling."

Data diperkirakan menunjukkan bahwa harga-harga konsumen naik 0,7 persen pada Mei, sedangkan Indeks Harga Konsumen (IHK) inti, yang tidak termasuk sektor makanan dan energi yang bergejolak, naik 0,5 persen di bulan tersebut.

Pembacaan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dapat meningkatkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve AS akan menaikkan suku bunga lebih agresif dari yang diperkirakan sebelumnya.

Bank sentral telah menaikkan suku bunga jangka pendeknya sebesar tiga perempat poin persentase tahun ini dan bermaksud untuk mempertahankannya dengan kenaikan 50 basis poin pada pertemuannya minggu depan dan lagi pada Juli.

Saham Alibaba Group merosot 8,1 persen setelah afiliasinya Ant Group mengatakan tidak memiliki rencana untuk memulai penawaran umum perdana.

Volume transaksi di bursa AS mencapai 11,50 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,07 miliar saham untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.

Menkeu AS: Resesi tak mungkin terjadi, tetapi pertumbuhan AS melambat

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pada Kamis (9/6/2022) bahwa dia tidak memperkirakan ekonomi AS akan mengarah ke resesi, tetapi pertumbuhannya akan "benar-benar" melambat dan harga bensin tidak mungkin turun dalam waktu dekat.

"Saya tidak berpikir kita (akan) mengalami resesi. Belanja konsumen sangat kuat. Belanja investasi solid," katanya dalam acara New York Times Dealbook.

"Saya tahu orang-orang sangat kesal dan memang benar begitu tentang inflasi, tetapi tidak ada yang menunjukkan bahwa ... resesi sedang terjadi."

Yellen yang pekan lalu mengakui bahwa dia salah dalam memprediksi inflasi akan bersifat sementara, mengatakan kepada acara tersebut bahwa dia tidak akan mengubah keputusan kebijakan AS jika dia bisa kembali ke masa lalu.

"Saya tidak akan melakukannya secara berbeda," kata Yellen, mengatakan bahwa American Rescue Plan senilai 1,9 triliun dolar AS yang ditandatangani Presiden Joe Biden diperlukan untuk mencegah satu generasi orang Amerika menderita tingkat pengangguran yang tinggi.

"Hal-hal yang tidak terduga selalu bisa terjadi. Dunia sangat tidak pasti," katanya.

Memerangi inflasi adalah prioritas utama Presiden Joe Biden, kata Yellen, seraya menambahkan bahwa dia tidak memperkirakan harga bensin, yang baru saja mencapai 5 dolar AS per galon, akan turun dalam waktu dekat.

Dia mengatakan rumah tangga Amerika jelas khawatir tentang melonjaknya harga bensin, yang memainkan peran kunci dalam membentuk ekspektasi konsumen, tetapi "menakjubkan" betapa pesimisnya orang Amerika tentang ekonomi mengingat fakta bahwa Amerika Serikat sekarang memiliki pasar tenaga kerja terkuat sejak Dunia Perang Dua.

Biden telah melakukan "apa yang bisa dia lakukan" untuk mengatasi harga bensin yang tinggi dengan mengarahkan penarikan bersejarah dari Cadangan Minyak Strategis, kata Yellen. Dia menambahkan bahwa pejabat AS juga akan terus memperketat sanksi yang bertujuan menghukum Rusia dan menghentikan perang di Ukraina.

Ketika Federal Reserve (Fed) memperketat kebijakan moneter untuk menahan permintaan dan menurunkan inflasi, Yellen mengatakan dia melihat jalan menuju soft landing yang akan menghindari resesi.

China dan Rusia Tuduh AS Memicu Ketegangan di Semenanjung Korea

China dan Rusia menuduh Amerika Serikat atau AS memicu ketegangan di Semenanjung Korea selama pertemuan penting PBB untuk menjelaskan keputusan mereka untuk memveto sanksi global baru atas peluncuran rudal balistik baru Korea Selatan.

Zhang Jun, Duta Besar China untuk PBB, mengatakan di hadapan Majelis Umum pada Rabu (8/6), ketegangan di Semenanjung Korea telah "berkembang seperti sekarang ini, terutama karena kegagalan kebijakan AS".

Dia pun mendorong Washington untuk mengambil tindakan dan mengajukan permohonan agar sanksi atas Korea Utara dicabut.

"Ada banyak hal yang bisa dilakukan AS, seperti melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara di area tertentu, dan mengakhiri latihan militer bersama (dengan Korea Selatan), katanya.

"Kuncinya adalah mengambil tindakan, bukan hanya berbicara tentang kesiapannya untuk berdialog tanpa prasyarat," kata Zhang, seperti dikutip Al Jazeera.

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva juga menyerukan agar sanksi atas Korea Utara dicabut.

Menurutnya, Korea Utara membutuhkan lebih banyak bantuan kemanusiaan, dan Barat harus berhenti menyalahkan Pyongyang atas ketegangan tersebut.

Sesi Rabu dari 193 anggota Majelis Umum PBB adalah yang pertama, di mana anggota tetap Dewan Keamanan harus menjelaskan penggunaan hak veto mereka, sebuah langkah yang dibutuhkan berdasarkan resolusi yang diadopsi pada 26 April lalu.

Veto China dan Rusia di Korea Utara bulan lalu secara terbuka memecah Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya sejak mulai menghukum Pyongyang dengan sanksi pada 2006.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB Jeffrey DeLaurentis menolak tuduhan China dan Rusia, dan mempertanyakan apakah Beijing dan Moskow telah meningkatkan kemitraan strategis "tanpa batas" di atas keamanan global dengan memveto sanksi Korea Utara.

"Kami berharap, veto ini bukan cerminan dari kemitraan itu," kata DeLaurentis, berbicara di hadapan Majelis Umum setelah China dan Rusia, seperti dilansir Al Jazeera.

"Penjelasan mereka untuk menggunakan hak veto tidak cukup, tidak kredibel, dan tidak meyakinkan. Hak veto tidak dikerahkan untuk melayani keselamatan dan keamanan kolektif kita," tegasnya.

Biar Taiwan Siap Tempur, AS Setujui Penjualan Suku Cadang Kapal Perang US$ 120 Juta

Amerika Serikat atau AS menyetujui kemungkinan penjualan suku cadang senilai US$ 120 juta untuk membantu Taiwan mempertahankan kapal perangnya, yang menurut Kementerian Pertahanan Tawian, akan membantu memastikan kesiapan tempur.

Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS mengatakan, pihaknya telah menyampaikan sertifikasi yang memberi tahu Kongres, setelah persetujuan Departemen Luar Negeri untuk penjualan tersebut, yang diminta oleh Kedutaan Besar de facto Taiwan di Washington.

Penjualan tersebut mencakup suku cadang dan perbaikan yang tidak diklasifikasikan untuk kapal dan sistem kapal, bantuan teknis logistik, serta dukungan teknis dan logistik Pemerintah AS jugan kontraktor.

"Penjualan yang diusulkan akan berkontribusi pada keberlanjutan armada kapal permukaan penerima (Taiwan), meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi ancaman saat ini dan masa depan," kata Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS dalam pernyataan Rabu (8/6), seperti dikutip Reuters.

Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan menambahkan, suku cadang akan bersumber dari "vendor Angkatan Laut AS yang disetujui dan/atau Stok Angkatan Laut Amerika Serikat".

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan, kesepakatan itu bisa mulai berlaku dalam waktu satu bulan, dan menyatakan terima kasih kepada Amerika Serikat atas dukungannya dalam membantu Taiwan untuk dapat melindungi dirinya sendiri.

"Mengingat aktivitas kapal perang China yang sering terjadi baru-baru ini di laut dan wilayah udara di sekitar negara kita, suku cadang kapal akan membantu memelihara peralatan dari kapal angkatan laut kita dan memenuhi kebutuhan pertempuran yang sebenarnya," kata Kementerian Pertahanan Taiwan, seperti dilansir Reuters.

Sebagian besar kapal perang utama Taiwan adalah buatan atau dirancang AS.

Kabar Gembira dari WHO, Kasus Covid-19 di Hampir Seluruh Dunia Alami Penurunan

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan, jumlah kasus virus corona baru yang dilaporkan secara global turun di mana-mana pada minggu lalu, kecuali di Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Melansir AP, dalam pembaruan mingguan terbaru tentang pandemi, badan kesehatan PBB itu mengatakan, kasus yang dikonfirmasi turun 12% menjadi lebih dari tiga juta dan kematian yang dilaporkan turun 22% menjadi sekitar 7.600.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggambarkan penurunan COVID-19 yang terus berlanjut di seluruh dunia sebagai tren yang sangat menggembirakan.

Namun, dia memperingatkan bahwa pandemi belum berakhir dan mendesak untuk berhati-hati, bahkan ketika banyak negara telah menghilangkan protokol kesehatan mereka dan beralih ke upaya untuk hidup dengan virus.

Tedros mencatat bahwa 18 bulan setelah program imunisasi virus corona massal pertama dimulai di negara-negara kaya, 68 negara di seluruh dunia belum melindungi 40% rakyatnya.

Sementara vaksin yang cukup sekarang tersedia, permintaan telah turun, katanya.

"Persepsi bahwa pandemi telah berakhir dapat dimengerti tetapi salah arah," kata kepala WHO itu.

Dia menambahkan, "Varian baru dan bahkan lebih berbahaya dapat muncul kapan saja, dan sejumlah besar orang tetap tidak terlindungi."

Laporan pandemi WHO mencatat bahwa kasus mingguan baru naik 19% di Timur Tengah dan naik tipis 1% di Asia Tenggara, sementara turun di tempat lain.

Jumlah kematian meningkat 7% di Pasifik barat dan turun di tempat lain di dunia minggu lalu.

WHO sebelumnya telah mencatat bahwa jumlahnya mungkin terlalu rendah dan bergantung pada strategi pengujian dan pelaporan negara.

Reuters memberitakan pada pekan lalu, media pemerintah Korea Utara mengatakan gelombang COVID-19 telah mereda, setelah jumlah harian penderita demam mencapai 390.000 sekitar dua minggu lalu.

Pyongyang tidak pernah secara langsung mengkonfirmasi berapa banyak orang yang dites positif terkena virus itu. Akan tetapi, para ahli menduga bahwa angka-angka yang dirilis melalui media yang dikendalikan pemerintah tidak dilaporkan, sehingga sulit untuk menilai skala situasi.

"Kami berasumsi situasinya semakin buruk, bukan lebih baik," kata kepala kedaruratan WHO Michael Ryan dalam video briefing Rabu.

Dia mengatakan WHO tidak memiliki akses ke informasi istimewa apa pun di luar jumlah yang dilaporkan secara publik oleh media pemerintah.

“Kami memiliki masalah nyata dalam mendapatkan akses ke data mentah dan situasi aktual di lapangan,” kata Ryan, menambahkan bahwa WHO bekerja dengan tetangga seperti Korea Selatan dan China untuk mencoba mendapatkan gambaran yang lebih baik.

WHO telah menawarkan bantuan dalam beberapa kesempatan, termasuk vaksin dan pasokan, katanya.

Namun, media tidak menyebutkan apakah ada kematian baru.

KCNA mengatakan provinsi-provinsi "mengintensifkan" kampanye anti-epidemi mereka, termasuk memberlakukan beberapa penguncian dan blokade pantai, meningkatkan produksi obat-obatan dan pasokan medis, dan melakukan pekerjaan desinfeksi.

Namun, pekerjaan utama seperti bertani terus berlanjut.

Iran Resmi Matikan Kamera Pengawas Nuklir PBB, Pengayaan Nuklir akan Ditingkatkan

Iran, pada hari Rabu (8/6), mengumumkan akan segera mematikan dua kamera milik pengawas nuklir PBB dan akan meningkatkan upaya pengayaan uraniumnya.

Pengumuman ini disampaikan Iran hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara tertutup di markas Badan Energi Atom Internasional (IAEA) terkait nasib nuklir Iran ditentukan.

"Sejauh ini, IAEA tidak hanya tidak berterima kasih atas kerja sama ekstensif Iran, tetapi juga menganggapnya sebagai kewajiban. Mulai hari ini, otoritas terkait telah memerintahkan agar kamera pengintai dari Online Enrichment Monitor (OLEM) dimatikan," ungkap TV pemerintah Iran.

Dilansir dari Reuters, IAEA tidak memiliki akses ke data yang dikumpulkan oleh kamera tersebut atau OLEM selama lebih dari satu tahun. Badan pengawas nuklir PBB tersebut berharap akan mendapatkan akses ke data yang ada di Iran itu di kemudian hari.

Pada pertemuan IAEA hari Rabu, dewan yang datang dari 35 negara dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang mengkritik Iran. Resolusi ini diajukan oleh Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Inggris.

Hanya Rusia dan China yang menentang resolusi tersebut.

Secara umum, resolusi Dewan Gubernur IAEA menyatakan keprihatinan mendalam mengenai jejak uranium yang ditemukan di tiga lokasi di Iran yang tidak dilaporkan secara resmi ke PBB. Pihak Iran pun dinilai tidak bekerja sama dengan baik karena tidak memberikan penjelasan.

Melalui resolusi tersebut, IAEA meminta Iran untuk terlibat dengan pengawas tanpa ada penundaan lagi.

Meningkatkan Pengayaan Nuklir

Iran mengecam resolusi semacam itu dan telah memperingatkan sebelumnya tentang pembalasan. Kondisi ini meningkatkan prospek keretakan lebih besar pada pembicaraan yang sudah terhenti tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015.

Iran sekarang telah mengatakan kepada IAEA bahwa pihaknya berencana untuk memasang dua mesin pengaya uranium yang jauh lebih efektif daripada sentrifugal IR-1 generasi pertama.

Mesin IR-1 yang ada sekarang adalah satu-satunya mesin yang diizinkan oleh kesepakatan 2015 untuk digunakan Iran di situs Natanz. Iran mengatakan tujuan nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan damai.

Sejak AS menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 pada 2018, Iran tercatat melanggar banyak pembatasan kesepakatan pada kegiatan nuklirnya, termasuk pengayaan. Iran bahkan diketahui telah memperkaya kemurnian uraniumnya hingga 60%, mendekati tingkat senjata nuklir yang ada di angka 90%.

Gempuran Sanksi Diprediksi akan Membuat Ekonomi Rusia Mundur 15 Tahun

Deretan sanksi yang diterima Rusia menyusul invasinya ke Ukraina diprediksi akan membuat ekonomi negara itu terasa mundur hingga 15 tahun. Sejalan dengan itu, sanksi juga akan merusak hubungan baik dengan Barat yang telah terjalin selama 30 tahun.

Menurut pantau para ekonom di Institute for International Finance (IIF) yang dirilis hari Rabu (8/6), ekonomi Rusia akan berkontraksi sebesar 15% pada tahun ini dan bertambah 3% lagi pada 2023.

"Proyeksi ini berarti bahwa perkembangan saat ini akan menghapus keuntungan ekonomi Rusia sekitar 15 tahun," tulis IIF, seperti dikutip The Straits Times.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa sanksi ekonomi akan memperlambat permintaan domestik, sehingga meredupkan prospek ekonomi dalam jangka pendek serta menengah dan panjang.

Kondisi itu akan terus memburuk karena sanksi diikuti oleh menurunnya kemampuan Rusia untuk membayar utang luar negeri, kenaikan harga, serta keluarnya banyak perusahaan asing dari negara tersebut.

IIF menyebut perang ekonomi yang ada saat ini telah benar-benar menghancurkan ekonomi Rusia. Mereka mencatat, beberapa dampak yang lebih berat masih menanti Rusia.

Ekonom IIF Elina Ribakova, menambahkan bahwa sanksi yang diterima Rusia juga akan mengganggu integrasi dengan Eropa yang telah terjalin selama 30 tahun. Hal ini juga akan secara perlahan mempengaruhi aktivitas investasi secara global.

Meskipun demikian, wakil presiden eksekutif IIF Clay Lowery, mengatakan sanksi tidak bisa benar-benar efektif dalam menghukum suatu negara. Semuanya juga bergantung pada tujuan negara pemberi sanksi.

"Jika kesuksesan adalah menghancurkan ekonomi, maka itu pasti beberapa dampak dan itu akan terus meningkat. Tetapi sanksi tidak memiliki rekam jejak yang bagus dalam mendorong perubahan kebijakan besar," pungkas Lowery.

Dampak akhirnya juga masih akan bergantung pada kebijakan pemerintah negara penerima sanksi serta hubungan mereka dengan negara-negara lain yang masih menjalin hubungan baik dengannya.

Wabah Covid-19 Belum Pergi, Shanghai Terapkan Penguncian Baru

Beberapa bagian Shanghai mulai memberlakukan penguncian baru pada Kamis (9/6), dengan penduduk Distrik Minhang terpaksa tinggal di rumah selama dua hari dalam upaya untuk mengendalikan risiko penularan Covid-19.

Minhang, rumah bagi lebih dari 2 juta orang, akan menggelar tes Covid-19 untuk semua penduduk pada Sabtu (11/6), dan pengunciab akan dicabut setelah pengujian selesai, Pemerintah Shanghai mengatakan di akun WeChat, seperti dikutip Reuters.

Shanghai melaporkan empat kasus Covid-19 dengan gejala yang terkonfirmasi pada Rabu (8/6). Semua kasus berasal dari zona yang sudah menjalani karantina. Tidak ada kasus baru di Distrik Minhang.

Beberapa otoritas pemerintah tingkat lingkungan telah mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan, penduduk wajib berada di rumah selama dua hari dan melakukan pengujian ketat selama 12 hari mulai Kamis.

Menurut pemberitahuan dari setidaknya tiga lingkungan di Shanghai, penduduk akan mengikuti lima putaran tes Covid-19 wajib yang berakhir pada 23 Juni, dan akan berada di dalam rumah hingga Sabtu.

Zhao Dandan, Wakil Kepala Komisi Kesehatan Shanghai, mengatakan pada Selasa (7/6), pemerintah kota akan terus menerapkan pembatasan bahkan di daerah-daerah yang belum teridentifikasi sebagai "berisiko tinggi".

"Berdasarkan penilaian tren pencegahan dan pengendalian epidemi, langkah-langkah terkait akan disesuaikan secara dinamis," katanya. "Kami berharap masyarakat akan terus memahami dan bekerjasama".

Sementara Shanghai Disney Resort mengatakan pada Kamis, akan membuka kembali beberapa area ritel dan taman mulai Jumat (10/6). Shanghai Disney Resort telah ditutup sejak 21 Maret lalu.

Tapi, taman utama Disneyland, Disneytown, dan dua hotel resornya akan tetap ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Menurut Shanghai Disney Resort, "tim terus mempersiapkan pembukaan kembali seluruh resor.

"Berharap Star Park, World of Disney Store, dan Blue Sky Boulevard akan kembali beroperasi pada 10 Juni 2022," kata Shanghai Disney Resort dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters.

Komisi PBB: Israel Biang Kerok Kekerasan Terhadap Rakyat Palestina

Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporannya menyampaikan pendudukan dan diskriminasi Israel terhadap warga Palestina adalah penyebab utama siklus kekerasan tiada akhir.

Dalam laporan, disebutkan bahwa Israel adalah akar terjadinya kekerasan tiada akhir kepada rakyat Palestina. "Mengakhiri pendudukan tanah oleh Israel tetap penting dalam mengakhiri siklus kekerasan yang terus-menerus ini," kata mereka dalam sebuah laporan, yang menyebut banyaknya bukti Israel tidak berniat untuk menghentikannya, dilansir Business Recorder, Rabu (8/6/2022).

Sebuah tim penyelidik tingkat tinggi, ditunjuk pada tahun lalu oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki semua sumber penyebab yang mendasari terjadinya konflik selama beberapa dekade, yang kemudian mengarah ke Israel sebagai akarnya.

Laporan setebal 18 halaman itu terutama berfokus pada evaluasi garis panjang investigasi, laporan, dan keputusan PBB di masa lalu tentang situasi tersebut. Termasuk bagaimana dan jika temuan itu diimplementasikan.

"Berbagai rekomendasi dalam laporan-laporan sebelumnya sangat mengarah ke Israel," kata pemimpin penyelidik Navi Pillay, mantan kepala hak asasi PBB dari Afrika Selatan, dalam sebuah pernyataan.

Hal tersebut, menurut Pillay, adalah indikator sifat konflik yang asimetris dan realitas satu negara yang menduduki negara lain. Para penyelidik juga menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut sangat tidak dilaksanakan oleh Israel.

Laporan tersebut juga mengungkapkan, ada bukti yang menunjukkan bahwa Israel tidak punya keinginan untuk menghentikan pendudukannya. Bahkan, diskriminasi terhadap rakyat Palestina juga terus dilanggengkan.

"Kurangnya implementasi ini ditambah dengan rasa impunitas, bukti jelas bahwa Israel tidak memiliki niat untuk mengakhiri pendudukan, dan diskriminasi yang terus-menerus terhadap warga Palestina yang terletak di tempat jantung berulangnya pelanggaran sistematis di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel," demikian pernyataan penyelidik dalam laporannya.

China: Ketidakadilan Historis ke Palestina Dibiarkan Terlalu Lama

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China Zhao Lijian mengatakan, bertahannya konflik Israel-Palestina disebabkan ketidakadilan historis yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dibiarkan terlalu lama. Komentarnya merespons peluncuran laporan sebuah komisi dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang menyebut Israel tak berniat mengakhiri pendudukan terhadap Palestina.

“Alasan yang mendasari konflik berulang antara Israel dan Palestina serta ketegangan yang sedang berlangsung atas wilayah Palestina yang diduduki adalah ketidakadilan historis yang dilakukan terhadap rakyat Palestina telah dibiarkan terlalu lama dan aspirasi sah rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara merdeka telah lama ditolak,” kata Zhao dalam pengarahan pers, Rabu (8/6/2022), dikutip laman resmi Kemenlu China.

Menurutnya, komunitas internasional perlu lebih aktif dalam merespons konflik Israel-Palestina. “Komunitas internasional perlu bekerja lebih aktif dengan rasa urgensi lebih besar untuk dimulainya kembali pembicaraan damai antara Palestina dan Israel atas dasar solusi dua negara, guna mencapai solusi yang komprehensif, adil, dan permanen untuk persoalan tentang Palestina sejak dini,” ucap Zhao.

The Commission of Inquiry (COI), yang dibentuk Dewan HAM PBB tahun lalu untuk menyelidiki penyebab siklus kekerasan di wilayah Israel-Palestina telah merilis penemuannya pada Selasa (7/6/2022).

Dalam laporannya, mereka mengungkapkan, pendudukan Israel dan diskriminasi terhadap warga Palestina menjadi pemicu utama kekerasan tak berkesudahan di wilayah tersebut. Israel pun disebut tak memiliki niat mengakhiri pendudukan. “Mengakhiri pendudukan tanah oleh Israel tetap penting dalam mengakhiri siklus kekerasan yang terus menerus,” kata tim penyelidik tersebut dalam laporannya.

Laporan setebal 18 halaman itu terutama berfokus pada evaluasi panjang investigasi, laporan, dan keputusan PBB di masa lalu tentang situasi tersebut serta bagaimana dan jika temuan itu diimplementasikan.

Navi Pillay, mantan kepala hak asasi PBB asal Afrika Selatan yang menjadi ketua tim penyelidik mengungkapkan, rekomendasi-rekomendasi dalam laporan-laporan sebelumnya “sangat diarahkan ke Israel”. “Ini indikator sifat konflik yang asimetris dan realitas satu negara menduduki negara lain,” ucap Pillay.

Menurut Pillay, para penyelidik menyatakan, rekomendasi-rekomendasi yang telah dirilis sebelumnya diabaikan atau sangat tidak dilaksanakan. Hal itu merujuk pada seruan untuk memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, termasuk penembakan roket oleh kelompok bersenjata Palestina.

“Kurangnya implementasi ini ditambah dengan rasa impunitas, bukti jelas Israel tidak memiliki niat mengakhiri pendudukan, dan diskriminasi yang terus-menerus terhadap warga Palestina yang terletak di jantung berulangnya pelanggaran sistematis di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel,” kata Pillay.

Kementerian Luar Negeri Israel mengkritik dan memprotes laporan yang dirilis komisi penyelidikan Dewan HAM PBB. Tel Aviv menilai laporan itu bersifat sepihak dan dinodai dengan kebencian terhadap negara Israel. Mereka pun berpendapat, laporan komisi tersebut turut disusun berdasarkan bias ekstrem anti-Israel di Dewan HAM PBB.